RADAR TULUNGAGUNG – Respons tegas Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan setelah ia menjawab kritik sekaligus tudingan terkait maraknya penyelundupan barang ilegal, termasuk impor pakaian bekas (thrifting) dan masuknya barang T ilegal dari Cina.
Dalam sesi tanya jawab usai paparan APBN terkini, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi praktik ilegal apa pun, serta berkomitmen memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk negara.
Respons tegas Purbaya Yudhi Sadewa disampaikan ketika menanggapi pertanyaan mengenai pedagang thrifting yang meminta legalisasi impor barang bekas dengan alasan siap membayar pajak.
Menurut dia, pembayaran pajak tidak serta-merta mengubah status barang menjadi legal.
Kebijakan larangan barang bekas impor sudah jelas tertuang dalam regulasi, dan hal itu tidak akan dinegosiasikan.
APBN Dijaga untuk Pertumbuhan Ekonomi
Dalam awal paparannya, Purbaya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional masih menunjukkan momentum positif.
APBN digunakan sebagai instrumen utama stabilisasi, akselerasi pembangunan, hingga menjaga ruang fiskal tetap sehat.
Pemerintah, kata dia, akan terus mempercepat belanja negara, sekaligus mengoptimalkan penerimaan agar tetap responsif terhadap dinamika global.
Ia menjelaskan, kinerja positif terlihat di berbagai sektor dan wilayah.
Karena itu, pemerintah menilai belanja negara harus terus dipacu, sementara penerimaan perlu digenjot agar fiskal tetap terjaga.
Kondisi global yang penuh ketidakpastian membuat APBN menjadi alat penyangga yang krusial.
Penempatan Dana Pemerintah di Perbankan
Salah satu pertanyaan yang muncul adalah terkait rencana tambahan penempatan dana pemerintah di bank-bank BUMN, termasuk BTN yang disebut mengajukan permohonan Rp10 triliun.
Namun Purbaya menegaskan bahwa hingga saat ini, surat permohonan resmi belum diterima.
Ia menyebut penyerapan dana penempatan sebelumnya bervariasi.
Mandiri dan BRI telah menyalurkan 100 persen, BNI baru 68 persen, sementara BTN baru 41 persen.
Menurutnya, penilaian akan dilakukan setelah surat resmi masuk, dan keputusan tambahan dana akan mempertimbangkan efektivitas penyaluran.
Purbaya juga mengungkap, pemerintah baru saja menginjeksi likuiditas sebesar Rp76 triliun ke beberapa bank guna menjaga pertumbuhan M0 yang sempat melambat pada Oktober.
Dana tersebut dialokasikan ke Mandiri, BRI, dan BNI, sementara BTN belum mendapat penempatan karena belum mengajukan secara formal.
Soal PNS dan Rencana Kenaikan Gaji
Dalam kesempatan itu, ia turut menyinggung pertanyaan mengenai rencana kenaikan gaji PNS tahun depan.
Purbaya memastikan bahwa kebijakan tersebut sedang dikaji bersama Kementerian PAN-RB. Pemerintah akan menilai dan menyesuaikan berdasarkan kondisi fiskal dan kebutuhan reformasi birokrasi.
Namun ia menyerahkan jawaban teknis pada pejabat terkait, menandakan bahwa keputusan final belum ditetapkan.
Respons Tegas Purbaya Soal Thrifting dan Impor Ilegal
Salah satu pernyataan paling menonjol dalam sesi ini adalah sikap tegasnya mengenai thrifting.
Ia menegaskan bahwa impor barang bekas adalah tindakan ilegal, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melegalkannya hanya karena ada yang siap membayar pajak.
“Kalau saya menagih pajak dari ganja, apakah lalu ganja menjadi legal? Kan tidak,” ujar Purbaya memberi analogi keras.
Ia menekankan bahwa penindakan terhadap barang ilegal harus dilakukan tanpa kompromi.
Pernyataan itu diperkuat dengan respons terhadap tudingan Adian yang menyebut impor barang T ilegal dari Cina jauh lebih besar dibanding thrifting.
Menjawab itu, Purbaya memastikan pemerintah akan memperketat pengawasan di pelabuhan.
Ia menegaskan akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap setiap temuan penyelundupan agar tidak ada lagi yang lolos.
“Kalau dulu bisa lepas, ke depan tidak bisa lagi,” tegasnya.
Anggaran yang Dikembalikan Kementerian
Dalam pembahasan lain, muncul pertanyaan tentang anggaran Rp5 triliun yang dikembalikan oleh beberapa kementerian.
Menurut Purbaya, pengembalian anggaran masih mungkin berlanjut hingga akhir November.
Anggaran tersebut, jika tidak bisa diserap, akan digunakan untuk mengurangi defisit agar kesehatan fiskal tetap terjaga.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap fokus memastikan belanja negara tepat sasaran, terutama pada program prioritas.
Sinergi Fiskal-Moneter Lewat RDG BI
Purbaya juga membahas undangan Bank Indonesia agar perwakilan Kementerian Keuangan hadir dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) setiap bulan.
Ia menilai langkah tersebut positif untuk memperkuat sinergi fiskal dan moneter.
Menurutnya, undangan tersebut sejalan dengan UU BI yang memperbolehkan pemerintah hadir dengan hak bicara, namun tanpa hak suara.
Dengan begitu, kebijakan fiskal dapat dipertimbangkan dalam keputusan suku bunga BI.***
Editor : Vidya Sajar Fitri