RADAR TULUNGAGUNG – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyoroti persoalan serap anggaran 2025 yang dinilai masih akan menjadi tantangan besar bagi sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) di tahun depan.
Dalam pernyataannya, Purbaya Yudhi Sadewa menduga akan ada K/L yang kembali menyerah atau tidak mampu membelanjakan seluruh anggaran hingga tutup tahun.
Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa indikasi tersebut terlihat dari pola penyerapan yang selama ini tidak merata.
Meski tidak memerinci jumlah pasti potensi dana yang akan dikembalikan kepada Kementerian Keuangan, ia memastikan pihaknya terus memonitor realisasi anggaran secara harian hingga akhir November 2025.
Pernyataan ini menegaskan bahwa isu serap anggaran 2025 diperkirakan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal.
Ia menjelaskan beberapa K/L sebelumnya sudah mengembalikan anggaran cukup besar.
Pada tahun lalu, tercatat ada pengembalian sebesar Rp3,5 triliun dari satu K/L yang tidak mampu menyelesaikan program kerja sesuai jadwal.
Kondisi tersebut membuat Purbaya membentuk strategi lanjutan agar dana yang tidak terserap dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dua Opsi Penggunaan Anggaran yang Tak Terserap
Dalam keterangannya, Purbaya mengungkapkan dua opsi utama untuk mengelola anggaran yang tidak terserap.
Pertama, dana tersebut berpotensi dialihkan ke kementerian atau lembaga lain yang memiliki program siap dieksekusi dan memiliki catatan penyerapan anggaran yang lebih cepat.
Pengalihan ini dinilai sebagai langkah paling efisien untuk memastikan belanja negara berjalan maksimal sesuai target pembangunan nasional.
Kedua, apabila tidak ada K/L yang siap menyerap tambahan anggaran, maka dana yang tersisa akan digunakan untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menurut Purbaya, keputusan tersebut menjadi pilihan rasional demi menjaga defisit tetap terkendali di tengah tekanan eksternal seperti risiko geopolitik dan perubahan harga komoditas global.
Risiko Geopolitik dan Tantangan Serapan Anggaran
Purbaya juga menyinggung risiko geopolitik yang berpotensi mengganggu stabilitas anggaran.
Situasi global yang masih bergejolak membuat harga sejumlah komoditas, termasuk batubara, bergerak tidak menentu.
Pada periode sebelumnya, indeks batubara tercatat berada pada level 51,2, yang memberikan dampak lanjutan terhadap perhitungan penerimaan negara dan kemampuan belanja pemerintah.
Meski begitu, Purbaya tetap optimistis bahwa pemerintah mampu menekan dampak risiko tersebut melalui manajemen belanja negara yang lebih ketat.
Dengan pengawasan rutin hingga November, ia berharap K/L yang memiliki program strategis dapat mempercepat realisasi.
Apalagi, sebagian besar belanja pemerintah berdampak langsung pada kegiatan ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan.
Menunggu Percepatan Belanja di Akhir Tahun
Pola penyerapan anggaran pemerintah biasanya meningkat signifikan pada bulan November dan Desember.
Namun Purbaya mengingatkan bahwa tidak semua K/L memiliki kemampuan untuk mengejar ketertinggalan belanja pada dua bulan terakhir, sehingga potensi pengembalian anggaran tetap terbuka.
“Kalau di November atau Desember ada yang bisa melakukan spending lebih cepat, kita akan alirkan ke sana. Tapi kalau tidak ada, ya kita pakai untuk mengurangi defisit anggaran supaya lebih terkendali,” tegasnya.
Dengan pernyataan itu, Kemenkeu kembali menekankan pentingnya perencanaan belanja yang matang di awal tahun anggaran.
K/L didorong agar tidak mengulur waktu dalam pengadaan, pelaksanaan program, dan pencairan belanja.
Kemenkeu Intensifkan Monitoring Serap Anggaran 2025
Untuk memastikan pelaksanaan belanja lebih terukur, Purbaya memastikan monitoring penyerapan dilakukan lebih ketat dibanding tahun sebelumnya.
Pemantauan anggaran akan dilakukan secara berkala, terutama pada bulan Oktober hingga November yang menjadi periode krusial dalam serap anggaran 2025.
Purbaya juga membuka kemungkinan adanya evaluasi menyeluruh terhadap K/L yang berkinerja buruk dalam penyerapan anggaran.
Kinerja belanja akan menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan alokasi tahun berikutnya.
Ia berharap pola keterlambatan penyerapan anggaran dapat semakin berkurang di 2025.
Efektivitas belanja, menurutnya, tidak hanya soal penyerapan tinggi, tetapi bagaimana dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha.
Dengan sejumlah langkah korektif tersebut, Kemenkeu menargetkan penggunaan anggaran tahun 2025 dapat lebih optimal.
Sebab setiap rupiah yang tidak terserap berpotensi menghambat laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.***
Editor : Vidya Sajar Fitri