RADAR TULUNGAGUNG – Sorotan tajam anggota DPR terhadap kinerja fiskal pemerintah kembali mengemuka, terutama terkait penerimaan pajak merosot sepanjang tahun ini.
Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, PurbayaYudhi Sadewa, yang tampil sebagai salah satu pejabat kunci dalam pengelolaan ekonomi nasional, memberikan jawaban blak-blakan mengenai situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penurunan pajak tidak bisa dianalisis secara parsial seolah Indonesia berada pada kondisi ekonomi normal.
Ia mengingatkan bahwa hingga September, ekonomi masih berada dalam tekanan berat.
Karena itu, wajar jika penerimaan pajak merosot dan belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, banyak pelaku usaha mengalami kontraksi laba.
“Kalau bisnismen lagi susah, dipajakin pasti ribut. Uangnya memang tidak ada, mereka sedang rugi,” tegas Purbaya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi penekanan bahwa persoalan pajak bukan sekadar semangat mengejar target, tetapi korelasi langsung dengan kemampuan sektor riil.
Ekonomi Belum Normal, Kebijakan Pajak Tak Bisa Dipaksa
Dalam paparannya, Purbaya menyinggung bahwa masih banyak pihak yang menilai performa fiskal menggunakan standar situasi ekonomi yang sehat, padahal faktanya belum demikian.
Ia menyebut, meski ada tanda-tanda pemulihan sejak Oktober, kondisi belum betul-betul pulih.
Ia memberi ilustrasi sederhana: menaikkan tarif pajak justru akan memperburuk keadaan ketika dunia usaha tengah tertekan.
“Saya bisa saja naikin tarif sana-sini, tapi hasilnya pasti lebih jelek. Kalau lagi jatuh kita bebanin lagi, akan lebih jatuh lagi,” tuturnya.
Kebijakan fiskal, lanjutnya, harus satu tarikan nafas dengan konsep counter-cyclical: ketika ekonomi melemah, negara wajib memberi stimulus, bukan malah menambah beban.
Karena itu, Kementerian Keuangan memilih strategi “mengoptimalkan yang ada”, alih-alih mengeluarkan kebijakan agresif yang berisiko memperdalam kontraksi.
Stimulus Ekonomi Dinilai Belum Optimal
Purbaya juga menyampaikan bahwa stimulus yang diberikan pemerintah sejauh ini tergolong terbatas.
Bukan karena tidak ingin menambah dukungan, tetapi karena ruang fiskal memang harus dikelola ekstra hati-hati.
Ia menyebut senior-seniornya di internal Kemenkeu dikenal sangat konservatif soal belanja negara.
“Pelitnya minta ampun,” ujarnya sambil berkelakar, yang memancing tawa peserta rapat.
Namun, pembatasan itu tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal jangka panjang.
Meski begitu, ia memastikan pemerintah tetap berupaya keras mendorong pemulihan ekonomi.
“Kami hanya mengoptimalkan uang yang ada supaya ekonomi bisa recover,” katanya.
Pemulihan yang mulai terasa disebutnya bukan tanda kondisi sudah normal, tapi kemajuan yang harus tetap dijaga.
Pertumbuhan Uang Lemah, Bank Sentral Masih Menahan Likuiditas
Lebih jauh, Purbaya memaparkan bahwa masalah ekonomi bukan hanya soal fiskal.
Dari sisi moneter, pertumbuhan uang beredar tercatat rendah sejak 2004.
Bahkan, menurutnya, tren pelemahan itu sebenarnya sudah terlihat sejak 2003 namun tidak cukup disadari kala itu.
Ia juga menyinggung masih besarnya dana yang diserap bank sentral melalui fasilitas SRB dan operasi pasar terbuka, mencapai lebih dari seribu triliun.
Kondisi ini membuat injeksi likuiditas ke masyarakat tidak berjalan optimal.
Dalam kondisi demikian, ia menilai pertumbuhan M0 sebesar 20 persen seharusnya masih dapat ditoleransi tanpa menyebabkan inflasi berlebihan.
Purbaya bahkan sempat meminta agar Komisi XI mendorong koordinasi kebijakan agar fiskal dan moneter bisa bekerja lebih sinkron.
DPR: Semua untuk Kepentingan Publik
Menanggapi pemaparan Purbaya, pimpinan rapat memastikan bahwa Komisi XI mendukung upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi.
DPR juga membuka ruang diskusi lebih luas dalam rapat KSSK mendatang untuk membahas langkah-langkah konkret mempercepat pertumbuhan.
“Ini bukan untuk kami, tapi untuk masyarakat,” ujar Ketua Komisi XI.
Diskusi soal penerimaan pajak merosot pun menjadi pintu masuk bagi pembenahan kebijakan yang lebih menyeluruh.
Arah Kebijakan ke Depan
Menutup pemaparannya, Purbaya menekankan pentingnya menyesuaikan ekspektasi.
Penilaian berbasis kondisi normal tidak bisa langsung diberlakukan saat ekonomi baru bangkit.
Ia meyakinkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen memperbaiki kinerja pajak tanpa mengorbankan ketahanan pelaku usaha.
Menurutnya, pemulihan butuh kombinasi tepat antara kehati-hatian fiskal, stimulus yang terarah, dan koordinasi lebih kuat antarinstansi.***
Editor : Vidya Sajar Fitri