RADAR TULUNGAGUNG - Kabar pencairan BPNT tahap 4 menjadi perbincangan hangat di media sosial dalam beberapa hari terakhir.
Menjelang tutup tahun, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melaporkan saldo bantuan sosial sudah masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), bahkan ada yang berhasil menarik dana sejak malam hari.
Pantauan di berbagai platform menunjukkan BPNT tahap 4 Desember 2025 mulai cair di sejumlah wilayah, mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Sulawesi.
Nominal bantuan yang diterima mayoritas KPM mencapai Rp600 ribu sesuai alokasi tahap keempat program Bantuan Pangan Non Tunai tahun anggaran 2025.
Meski demikian, pencairan BPNT tahap 4 Desember 2025 tidak berlangsung serentak. Di tengah euforia pencairan, masih banyak KPM yang mempertanyakan mengapa bantuan tetangga sudah cair, sementara saldo di rekening mereka masih kosong.
Pencairan BPNT Tahap 4 Mulai Masif
Berdasarkan laporan dari berbagai agen bank penyalur seperti BRI melalui Brilink, Mandiri, hingga BNI, antrean KPM mulai terlihat sejak pagi hari di sejumlah daerah.
Di aplikasi Cek Bansos Kemensos, status banyak penerima sudah berubah menjadi tahap 4 dengan keterangan SPM atau SI, yang menandakan dana telah diperintahkan untuk ditransfer.
Namun perlu dipahami, perubahan status di sistem tidak selalu berarti saldo langsung masuk ke kartu.
Ada jeda waktu atau delay pencairan yang kerap terjadi, terutama saat penyaluran dilakukan secara massal di akhir tahun.
Alasan BPNT Tahap 4 Tidak Cair Bersamaan
Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan pencairan BPNT tahap 4 tidak dilakukan serentak di seluruh Indonesia.
Pertama, proses verifikasi data KPM. Kementerian Sosial memastikan setiap penerima masih memenuhi syarat, mulai dari status kemiskinan hingga tidak menerima bantuan ganda.
Validasi dilakukan melalui DTKS dan sistem SIKS-NG. Jika terdapat data yang belum sinkron, seperti NIK bermasalah di Dukcapil, pencairan bisa tertunda.
Kedua, penyaluran dilakukan bertahap berdasarkan wilayah dan bank penyalur. Pencairan dibagi per provinsi, kabupaten, hingga kecamatan.
Dari berbagai testimoni, KPM di Jawa Barat dan Bogor sudah mulai cair sejak 21 Desember 2025, sementara sebagian wilayah timur seperti Gorontalo dilaporkan mulai sejak 18 Desember 2025.
Ketiga, faktor teknis dan integrasi sistem. Sinkronisasi data antara sistem Kemensos dan bank Himbara tidak selalu berjalan mulus.
Transfer dana dilakukan secara batch dan bisa mengalami gangguan server, terlebih mendekati libur akhir tahun. Maintenance ATM atau libur bank juga dapat menyebabkan keterlambatan satu hingga dua hari.
Keempat, perbedaan jenis KKS. KPM yang masih menggunakan KKS lama umumnya lebih cepat menerima dana.
Sementara pemegang KKS baru perlu melakukan aktivasi di kantor cabang bank, sehingga pencairannya cenderung lebih lambat.
Prioritas dan Skema Anggaran
Penyaluran BPNT tahap 4 juga mempertimbangkan prioritas. KPM dengan kategori miskin ekstrem disebut menjadi kelompok yang didahulukan.
Selain itu, ada KPM yang menerima lebih dari satu program bansos, seperti PKH dan BPNT sekaligus. Kondisi ini membuat proses pencairan lebih kompleks, namun saldo yang diterima bisa lebih besar.
Batas Waktu Penting 31 Desember 2025
Hal yang paling krusial dan wajib diperhatikan KPM adalah batas waktu pencairan. Pemerintah menetapkan 31 Desember 2025 sebagai batas akhir penyaluran bansos tahun anggaran 2025.
Jika hingga tanggal tersebut dana tidak ditarik atau tidak diambil, bantuan berpotensi dikembalikan ke kas negara.
Bagi KPM yang statusnya sudah cair di Cek Bansos tetapi saldo belum masuk, disarankan segera melapor ke pendamping sosial setempat.
Pengecekan bisa dilakukan melalui aplikasi pendamping untuk memastikan tidak ada kendala administratif pada rekening.
KPM Diminta Tetap Tenang dan Rutin Cek Status
Kemensos menegaskan, KPM yang belum menerima BPNT tahap 4 tidak otomatis dicoret. Sebagian besar masih berada dalam antrean pencairan. Banyak kasus di mana saldo yang sebelumnya nol tiba-tiba masuk keesokan harinya.
Pencairan BPNT tahap 4 dipastikan terus berlangsung hingga akhir Desember 2025. KPM diimbau rutin mengecek status, tidak mudah percaya hoaks, dan menggunakan bantuan dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. ****
Editor : Dharaka R. Perdana