Berita Daerah Ekonomi Entertainment Features Gaya Hidup Headline Hobi Hukum & Kriminal Internasional Jeprat-jepret Kesehatan Kolom Kuliner Kultur Mataraman Raya Nasional Otomotif Pendidikan Politik Ratu Event Seni Budaya Serba-serbi Sportainment Tech Tempo Doeloe Travelling Tulungagungan Viral Wisata

Dana Desa Kepahiang 2026 Anjlok 80 Persen, Dari Rp80 Miliar Jadi Rp29 Miliar, 105 Desa Terancam Tanpa Pembangunan

Ingge Nayla Ayu Karina • Rabu, 14 Januari 2026 | 12:45 WIB
Dana Desa Kepahiang 2026 anjlok 80%! Dari Rp80 M jadi Rp29 M. 105 desa terancam tanpa pembangunan.
Dana Desa Kepahiang 2026 anjlok 80%! Dari Rp80 M jadi Rp29 M. 105 desa terancam tanpa pembangunan.

 

KEPAHIANG - Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Dana Desa Kepahiang 2026 dipastikan anjlok hingga 80 persen dibanding tahun sebelumnya. Jika pada 2025 lalu total pagu anggaran dana desa mencapai lebih dari Rp80 miliar, maka pada tahun 2026 ini hanya tersisa sekitar Rp29 miliar yang akan dibagikan kepada 105 desa.

 

Penurunan drastis dana desa Kepahiang 2026 ini memicu kekhawatiran serius di tingkat pemerintahan desa. Pasalnya, berkurangnya anggaran tersebut berpotensi besar menghambat bahkan menghentikan sejumlah program pembangunan desa yang selama ini bergantung pada Dana Desa (DD).

 

Kondisi ini membuat seluruh kepala desa dan perangkat desa di Kepahiang harus mulai “memutar otak” mencari strategi alternatif agar roda pembangunan tetap berjalan meski dengan anggaran yang sangat terbatas.

 

Pagu Dana Desa Turun Drastis dari Tahun 2025

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepahiang, Furita Ambarini, membenarkan penurunan tajam tersebut. Ia mengatakan, berdasarkan penetapan pemerintah pusat, pagu anggaran dana desa tahun 2026 untuk Kabupaten Kepahiang hanya sebesar Rp29 miliar lebih.

 

“Kalau dibanding tahun 2025 itu jauh turun. Tahun 2025 lebih dari Rp80 miliar, sekarang 2026 hanya sekitar Rp29 miliar,” ujar Furita.

 

Artinya, terjadi penurunan hampir 80 persen dari total anggaran sebelumnya. Dengan jumlah desa sebanyak 105, maka rata-rata setiap desa akan menerima dana yang jauh lebih kecil dibanding tahun lalu.

 

Ancaman Serius bagi Pembangunan Desa

Turunnya dana desa Kepahiang 2026 ini dinilai berpotensi besar menghambat pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, hingga program penanggulangan kemiskinan. Selama ini, Dana Desa menjadi tulang punggung pembiayaan berbagai proyek seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase, balai desa, hingga program ketahanan pangan.

 

Dengan anggaran yang terpangkas tajam, sejumlah desa diprediksi tidak lagi mampu melaksanakan pembangunan fisik. Bahkan, tidak menutup kemungkinan beberapa desa hanya akan fokus pada belanja wajib dan operasional pemerintahan.

 

“Kondisi ini tentu sangat berat bagi desa. Program pembangunan bisa terancam tidak jalan,” kata salah satu perangkat desa di Kepahiang.

 

Desa Penerima Terbesar dan Terkecil

Furita Ambarini juga memaparkan rincian pembagian dana desa di Kepahiang untuk tahun 2026. Dari total Rp29 miliar lebih tersebut, desa yang menerima anggaran terbesar adalah Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan, dengan nilai sekitar Rp373 juta.

 

Sementara itu, desa yang menerima dana paling kecil adalah Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, yang hanya mendapatkan sekitar Rp218 juta.

 

Perbedaan besaran dana tersebut dipengaruhi oleh sejumlah indikator seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Namun demikian, secara umum seluruh desa tetap merasakan dampak signifikan dari pemangkasan anggaran ini.

 

Desa Diminta Kreatif dan Efisien

Menanggapi kondisi tersebut, Dinas PMD Kepahiang mengimbau seluruh pemerintah desa untuk lebih kreatif dan efisien dalam mengelola anggaran. Prioritas penggunaan dana diharapkan benar-benar difokuskan pada kebutuhan mendesak dan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

 

“Desa harus pandai-pandai mengatur skala prioritas. Mana yang paling penting dan mendesak, itu yang didahulukan,” ujar Furita.

 

Baca Juga: IHSG Hari Ini Fluktuatif, Profit Taking dan Isu MSCI Jadi Sorotan

 

Ia juga mendorong desa untuk menggali potensi Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menjalin kolaborasi dengan pihak ketiga guna mendukung kegiatan pembangunan.

 

Harapan Ada Kebijakan Tambahan dari Pusat

Di sisi lain, para kepala desa berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan pemangkasan dana desa. Mereka berharap ada tambahan anggaran atau skema bantuan lain agar pembangunan desa tidak terhenti total.

 

“Kami berharap ada solusi dari pemerintah pusat. Kalau dana desa turun drastis seperti ini, desa sangat kesulitan membangun,” ungkap salah satu kepala desa.

 

Sebagai informasi, Dana Desa selama ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke pelosok. Penurunan tajam dana desa Kepahiang 2026 pun dinilai dapat berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

 

Baca Juga: IHSG Hari Ini Berpotensi Rebound, Asing Net Buy dan Saham Properti Mulai Breakout

Dengan kondisi anggaran yang semakin ketat, tahun 2026 diprediksi menjadi tahun penuh tantangan bagi 105 desa di Kabupaten Kepahiang. Kreativitas, efisiensi, dan sinergi antar pihak menjadi kunci agar desa tetap bisa bergerak meski dengan dana terbatas.

Editor : Ingge Nayla Ayu Karina
#Dinas PMD Kepahiang #anggaran dana desa (ADD) #Kabupaten Kepahiang #pembangunan desa #Dana Desa Kepahiang 2026 #Dana Desa (DD)