JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali mengumumkan informasi penting terkait penyaluran bansos 2026, khususnya bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di rentang usia produktif 20 hingga 40 tahun.
Informasi ini disampaikan seiring dua jenis bantuan sosial yang dipastikan cair serentak mulai besok.
Namun di balik kabar tersebut, Kemensos juga menyampaikan aturan baru yang membuat banyak KPM PKH terancam tidak lagi menerima bantuan karena dicabut otomatis oleh sistem.
Dalam penjelasan yang beredar, Kemensos menegaskan bahwa bansos 2026 tidak lagi bisa cair untuk KPM yang di dalam Kartu Keluarganya terdapat anggota keluarga bekerja dengan gaji setara atau di atas UMP, UMK, atau UMR, serta terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan.
Data tersebut kini dibaca secara otomatis oleh sistem Kemensos, tanpa harus melalui survei pendamping PKH seperti sebelumnya.
Aturan Baru: Bansos Dicabut Jika Ada Anggota Keluarga Bergaji UMR
Kemensos menegaskan bahwa peraturan ini sudah mulai diberlakukan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Sistem akan mendeteksi keluarga yang dianggap sudah mampu berdasarkan data gaji yang terekam di BPJS Ketenagakerjaan.
“Jika ada anggota keluarga yang bekerja dan bergaji di atas UMP, UMK, UMR maka bantuannya otomatis dicabut oleh sistem. Tidak lagi melalui verifikasi pendamping,” demikian isi penjelasannya.
Sebaliknya, bagi keluarga yang pendapatannya masih di bawah UMR, bansos tetap dilanjutkan.
Otoritas kini memfokuskan penyaluran kepada kelompok yang masuk kategori miskin dan rentan.
Langkah digitalisasi verifikasi ini dinilai lebih cepat, transparan, dan minim intervensi manual.
Namun perubahan kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan KPM, terlebih bagi mereka yang tidak siap beralih dari bantuan ke kemandirian ekonomi.
Kemensos Tawarkan Solusi untuk KPM Usia 20–40 Tahun
Untuk mengantisipasi gelombang penghentian bantuan, Kemensos menawarkan program alternatif bagi KPM berusia produktif melalui Program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara).
Program ini dirancang untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi penerima bantuan agar dapat keluar dari jerat kemiskinan secara bertahap.
KPM yang bergabung dalam Program PENA akan mendapatkan:
• pendampingan usaha melalui Klinik PENA
• pelatihan usaha berdasarkan minat dan potensi daerah
• bantuan alat produksi seperti peralatan kuliner atau konveksi
• bimbingan pemasaran dan pengembangan produk
Kemensos menegaskan bahwa bantuan sosial tidak bersifat permanen karena tujuan utamanya adalah pemberdayaan.
KPM diingatkan untuk tidak bergantung sepenuhnya pada bansos.
Besok Dua Bansos Cair Serentak
Selain perubahan kebijakan, Kemensos memastikan bahwa besok ada dua bansos yang cair secara bersamaan.
Bantuan tersebut adalah:
• Beras 10 kg untuk wilayah yang telah menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
• Bantuan tambahan sesuai wilayah distribusi masing-masing.
Beberapa wilayah yang sudah terkonfirmasi menerima SP2D untuk beras 10 kg meliputi:
• Widodaren, Ngawi (Jawa Timur)
• Situbondo (Jawa Timur)
• Ciputat, Tangerang Selatan
• Jakarta Timur
• Ciawi (Jawa Barat)
• Kalimantan Selatan
• Kalimantan Utara
• Sulawesi Selatan
• Lampung
• Riau
• Kepulauan Riau
Mekanisme penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia atau melalui pemerintah desa/kelurahan.
KPM disarankan mengecek secara berkala di kantor desa untuk memastikan apakah bantuan sudah tiba.
Harga Beras Masih Tinggi, Bantuan Sangat Diperlukan
Di tengah tren kenaikan harga beras hingga menyentuh Rp13.000 per kilogram, bantuan 10 kg ini dinilai sangat membantu masyarakat.
Pemerintah juga menyalurkan beras murah seharga Rp47.000 per 5 kg untuk stabilisasi harga di pasaran.
Kenaikan harga beras menjadi alasan pemerintah mempercepat penyaluran bansos agar keluarga rentan tetap mendapat akses pangan dengan harga terjangkau.
Peringatan Penting: Bansos Tidak Selamanya
Kemensos kembali menegaskan bahwa bansos tidak diberikan seumur hidup.
KPM harus bersiap bahwa sewaktu-waktu bantuan dapat dihentikan apabila kondisi ekonomi keluarga dinilai sudah meningkat.
Melalui Program PENA, pemerintah berharap masyarakat dapat belajar mandiri serta menciptakan usaha berkelanjutan sehingga tidak lagi bergantung pada bansos.