JAKARTA – Isu pencairan BPNT tahap 1 2026 kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) mengunggah tangkapan layar struk cek saldo dari mesin EDC bank Himbara, terutama Mandiri, dengan nominal kecil sekitar Rp6 ribuan. Unggahan tersebut memicu spekulasi bahwa BPNT tahap 1 2026 sudah mulai cair sejak pertengahan Januari.
Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, klaim tersebut dipastikan tidak benar. Saldo kecil yang muncul di struk bukan merupakan pencairan bantuan baru tahun 2026, melainkan sisa transaksi atau rapelan kecil dari penyaluran tahap akhir tahun 2025.
BPNT Kini Bernama Program Sembako
Perlu dipahami, istilah BPNT kini secara resmi telah berganti menjadi Program Sembako. Perubahan nama ini sejalan dengan mekanisme penyaluran bantuan yang tidak lagi sepenuhnya non-tunai.
Jika sebelumnya saldo BPNT hanya bisa ditukarkan dengan bahan pangan di e-warong, kini bantuan disalurkan dalam bentuk saldo tunai yang dapat ditarik oleh KPM.
Program Sembako bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan pangan pokok, mulai dari sumber karbohidrat seperti beras dan jagung, protein nabati dan hewani, hingga sayur serta buah. Besaran bantuan tetap mengacu pada kebijakan Kementerian Sosial, yakni Rp200.000 per bulan.
Nominal BPNT Tahap 1 2026 Seharusnya Rp600.000
Untuk periode Januari–Maret 2026, total bantuan Program Sembako atau BPNT tahap 1 2026 mencapai Rp600.000, hasil akumulasi Rp200.000 per bulan selama tiga bulan. Pencairan dilakukan secara bertahap melalui bank Himbara seperti Mandiri, BRI, BNI, dan BSI.
Karena itu, saldo yang hanya menunjukkan nominal Rp6 ribuan jelas tidak sesuai dengan pola pencairan resmi. Bantuan tidak mungkin disalurkan dalam jumlah sangat kecil karena tujuan utamanya adalah membantu kebutuhan pangan KPM secara signifikan.
Masih Tahap Verifikasi Data DTKS/DTSE
Hingga pertengahan Januari 2026, pemerintah melalui Kemensos masih melakukan proses verifikasi dan validasi data penerima. Data ini bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSE) untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Selama proses ini berlangsung, saldo bantuan belum akan masuk ke rekening KPM. Jika saldo Rp600.000 atau minimal Rp400.000 (rapelan dua bulan) belum terlihat, artinya pencairan BPNT tahap 1 2026 memang belum dilakukan.
Waspada Informasi Menyesatkan di Media Sosial
Kemensos mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing unggahan struk saldo yang beredar berulang kali di media sosial.
Banyak konten semacam ini dibuat hanya untuk menarik perhatian atau menyebarkan informasi yang tidak akurat.
Masyarakat disarankan melakukan pengecekan mandiri melalui kanal resmi, seperti situs cekbansos.go.id atau aplikasi Cek Bansos.
Masukkan NIK dan nama sesuai KTP untuk melihat status kepesertaan serta periode bantuan yang tercatat.
Bansos Lain yang Cair Hingga Akhir Januari 2026
Sambil menunggu pencairan BPNT tahap 1 2026, pemerintah menyalurkan sejumlah bantuan sosial lain. Di antaranya PBI JKN, yang membantu pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi keluarga kurang mampu.
Selain itu, ada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai upaya pencegahan stunting. Pada 2026, program ini menjadi salah satu bansos terbesar dengan puluhan juta penerima.
Tak hanya itu, Program Indonesia Pintar (PIP) susulan termin 3 tahun 2025 juga masih dicairkan di awal 2026, dengan nominal bantuan mulai Rp450.000 hingga Rp1,8 juta tergantung jenjang pendidikan.
Kesimpulan
Struk saldo kecil yang beredar bukanlah bukti pencairan BPNT tahap 1 2026. Bantuan senilai Rp600.000 masih dalam tahap verifikasi data dan belum disalurkan. KPM diminta bersabar serta memanfaatkan bansos lain yang sudah tersedia sambil menunggu penyaluran resmi dari pemerintah.
Editor : Auliya Nur'Aini Khafadzoh