Informasi mengenai THR dan gaji ke-13 2026 ini disebut akan diumumkan dalam waktu dekat, paling lambat Februari 2026. Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan dikabarkan segera merilis peraturan pemerintah sebagai payung hukum pencairan hak aparatur negara tersebut.
Tak hanya soal THR dan gaji ke-13 2026, isu yang juga ramai diperbincangkan adalah peluang kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pensiunan di tahun yang sama. Pemerintah disebut tengah mengkaji kemampuan fiskal dan postur APBN sebelum mengambil keputusan final.
THR 2026 Dipastikan Cair, Pensiunan Diprioritaskan
Merujuk pola tahun sebelumnya, pencairan THR biasanya menjadi agenda awal pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Pada 2025 lalu, pencairan lebih dulu dilakukan kepada pensiunan PNS dan purnawirawan TNI Polri, kemudian disusul ASN aktif.
Skema serupa diperkirakan kembali diterapkan pada 2026. Artinya, pensiunan, janda/duda penerima pensiun, serta penerima tunjangan lain yang sah berpotensi menerima THR lebih dahulu dibanding ASN aktif.
Secara jadwal, THR umumnya cair antara Februari hingga Maret. Jika ada kendala administrasi atau regulasi, pencairan bisa bergeser ke April, menyesuaikan momentum menjelang Hari Raya Idulfitri.
Gaji ke-13 Menyusul Pertengahan Tahun
Selain THR, pemerintah juga menyiapkan gaji ke-13 yang biasanya menjadi satu paket regulasi dalam peraturan pemerintah. Jika merujuk pengalaman sebelumnya, gaji ke-13 dicairkan sekitar Juni.
Apabila belum memungkinkan pada Juni, pencairan dapat dilakukan pada Juli atau Agustus. Gaji ke-13 ini penting, terutama untuk membantu kebutuhan pendidikan anak aparatur negara menjelang tahun ajaran baru.
Komponen yang diterima biasanya meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: BPNT Tahap 1 2026 Makin Dekat Cair, Update 6NG Ungkap Bank yang Lebih Dulu Salurkan Bantuan
Sinyal Kenaikan Gaji ASN 2026 Menguat
Yang paling menarik perhatian publik adalah peluang kenaikan gaji ASN 2026. Isu ini menguat setelah adanya komunikasi intens antara Kementerian PAN-RB dan Kementerian Keuangan.
Menteri PAN-RB disebut telah mengusulkan kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pensiunan untuk tahun anggaran 2026. Bahkan, pembahasan dilakukan langsung di kantor Kementerian Keuangan, tidak sekadar melalui surat resmi.
Respons Menteri Keuangan menegaskan bahwa peluang kenaikan gaji selalu terbuka. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada kondisi ekonomi nasional, pertumbuhan pendapatan negara, serta kesiapan APBN 2026.
Biasanya, pengumuman resmi kenaikan gaji disampaikan Presiden saat pidato kenegaraan atau saat penyampaian nota keuangan pada Agustus. Karena itu, meski THR dan gaji ke-13 lebih dulu diumumkan, kepastian kenaikan gaji kemungkinan baru disampaikan pada semester kedua 2026.
Bentuk Kesejahteraan Bisa Beragam
Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kenaikan gaji pokok. Skema peningkatan kesejahteraan bisa berbentuk kenaikan tunjangan, tambahan insentif, atau kebijakan fiskal lain yang mendukung daya beli aparatur negara.
Dalam dokumen kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah menegaskan komitmen menjaga keseimbangan antara kesejahteraan ASN dan stabilitas anggaran negara.
Artinya, setiap keputusan akan melalui kajian mendalam agar tidak membebani fiskal, tetapi tetap memberikan dampak positif bagi jutaan aparatur negara dan pensiunan.
Baca Juga: PKH BBNT Tahap 1 2026 Mulai Berproses, Ini Daftar Bank yang Lebih Dulu Selesai Verifikasi Rekening
Menunggu Pengumuman Resmi Pemerintah
Meski sinyal positif sudah beredar, publik tetap diminta menunggu pengumuman resmi dari Presiden dan Kementerian Keuangan. Regulasi dalam bentuk peraturan pemerintah akan menjadi dasar hukum pencairan THR dan gaji ke-13 2026.
Bagi ASN aktif, TNI, Polri, guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, hingga pensiunan, awal tahun 2026 menjadi momen penting. Selain menanti pencairan THR dan gaji ke-13, harapan terhadap kenaikan gaji juga semakin menguat.
Jika seluruh proses kajian rampung dan kondisi fiskal dinilai aman, bukan tidak mungkin pemerintah mengumumkan paket kebijakan kesejahteraan yang lebih luas pada 2026.
Baca Juga: PKH BBNT Tahap 1 2026 Mulai Berproses, Ini Daftar Bank yang Lebih Dulu Selesai Verifikasi Rekening
Editor : Fadhilah Salsa Bella