JAKARTA - Penyaluran PKH BPNT tahap 1 2026 akhirnya resmi dimulai. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengonfirmasi bahwa bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama sudah memasuki proses penyaluran, termasuk di sejumlah wilayah yang mengalami percepatan pencairan.
Kabar ini langsung menjadi perhatian keluarga penerima manfaat (KPM) yang sejak awal Januari menunggu kepastian jadwal masuknya saldo bansos ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Namun Kemensos menegaskan, pencairan dilakukan bertahap dan tidak semua daerah menerima bantuan di waktu yang sama.
Dalam update terbaru, penyaluran bansos reguler disebut sudah mulai berjalan di tiga provinsi yang mengalami percepatan. Masyarakat pun ramai bertanya, apakah saldo PKH dan BPNT sudah bisa dicek hari ini. Jawabannya bergantung pada status administrasi yang sedang diproses, mulai dari validasi data hingga tahapan akhir sebelum dana masuk ke rekening penerima.
Kemensos Pastikan PKH dan BPNT Tahap 1 Mulai Disalurkan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan bahwa Kemensos kini tengah menyalurkan bansos reguler berupa PKH tahap 1 dan BPNT tahap 1. Anggaran yang dialokasikan untuk bansos reguler ini disebut mencapai lebih dari Rp1,8 triliun.
Penyaluran dilakukan dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil pemutakhiran terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran sesuai prinsip satu data, sekaligus memperkecil potensi kesalahan penerima.
Kapan Saldo PKH BPNT Masuk ke Rekening KKS?
Meski penyaluran sudah dimulai, saldo bantuan baru akan masuk ke rekening KKS jika penerima sudah melewati tahapan administrasi yang lengkap. Dalam penjelasan yang beredar, bantuan dapat cair apabila nama penerima sudah masuk daftar nominatif by name by address (BNBA) dan telah tervalidasi.
Baca Juga: BPS Tegaskan Desil 1–4 Prioritas Bansos, Kepala Desa Wajib Tentukan 10 Persen Warga Termiskin
Selain itu, status juga harus melewati proses administrasi seperti SPM, SP2D, hingga SI, serta sudah dikirimkan ke pihak perbankan Himbara. Jika semua tahapan itu selesai, saldo bansos akan segera ditransfer ke rekening KKS penerima.
Namun masyarakat perlu memahami, proses transfer antar bank sering dilakukan bergelombang atau sistem termin. Artinya, meski sama-sama penerima PKH dan BPNT, waktu cair bisa berbeda antar daerah, bahkan antar KPM dalam satu wilayah.
Wilayah Bencana Diprioritaskan: Aceh, Sumut, dan Sumbar
Dalam informasi yang dikutip dari pemberitaan Detik News, Kemensos memberi perhatian khusus bagi wilayah yang terdampak bencana, terutama di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyaluran bantuan di wilayah ini masuk dalam percepatan karena terkait kebutuhan darurat pasca bencana.
Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan bantuan rumah dan bansos pasca bencana Sumatera yang digelar secara daring. Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
Selain bansos reguler PKH dan BPNT, Kemensos juga menyalurkan bantuan khusus penanganan pasca bencana, di antaranya santunan ahli waris Rp15 juta per korban meninggal dunia. Disebutkan lebih dari 800 ahli waris sudah menerima santunan dan sisanya masih diverifikasi.
Bantuan lain berupa bantuan isi hunian Rp3 juta per keluarga bagi warga yang menempati hunian sementara maupun tetap. Kemudian ada jaminan hidup (jadup) berupa uang lauk-pauk Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan. Kemensos juga menyalurkan bantuan penguatan ekonomi berupa bantuan tunai bagi keluarga yang kehilangan sumber penghasilan akibat bencana.
Seluruh bantuan tersebut disalurkan melalui mekanisme perbankan Himbara atau PT Pos Indonesia agar transparan dan akuntabel.
Daerah Non Bencana Diminta Tidak Buru-buru Cek Saldo
Bagi wilayah di luar daerah bencana, masyarakat diminta tidak buru-buru mengecek saldo karena jadwal penyaluran mengikuti mekanisme normal. Penyaluran untuk daerah non bencana diprediksi mulai pertengahan Februari hingga akhir Maret 2026.
Agar tidak bolak-balik ke ATM, KPM bisa melakukan pengecekan secara mandiri. Pertama, melalui situs resmi cekbansos.go.id dengan memasukkan wilayah sesuai KTP dan nama lengkap. Di sana akan terlihat status bantuan, apakah sudah diproses bank atau masih tahap berjalan.
Kedua, bagi pemilik KKS yang memiliki mobile banking seperti Livin’ by Mandiri, BRImo, atau BNI Mobile Banking, saldo bisa dipantau lewat ponsel. Ketiga, KPM disarankan tetap berkomunikasi dengan pendamping sosial PKH di wilayah masing-masing karena mereka dapat memantau progres di sistem 6NG, termasuk status SP2D.
Sebagai penutup, KPM diingatkan agar menggunakan bantuan secara bijak untuk kebutuhan pokok dan pendidikan anak. Masyarakat juga diminta waspada terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan pencairan bansos dengan meminta uang, karena seluruh proses penyaluran bansos gratis dan masuk langsung ke rekening penerima.
Editor : Natasha Eka Safrina