JAKARTA – Drama proyek 1582 kapal ikan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono akhirnya mereda. Polemik proyek 1582 kapal ikan yang sempat memanas di ruang publik itu berlangsung kurang dari 24 jam sebelum keduanya menunjukkan tanda rekonsiliasi.
Isu proyek 1582 kapal ikan mencuat setelah Purbaya mempertanyakan realisasi anggaran pembangunan kapal yang dinilai belum berjalan di tingkat industri galangan kapal. Namun, drama proyek 1582 kapal ikan tersebut kini disebut telah usai setelah kedua menteri saling memberikan klarifikasi.
Momen meredanya ketegangan ditandai unggahan Trenggono di akun Instagram pribadinya pada Rabu, 11 Februari 2026. Dalam unggahan tersebut, tampak keduanya duduk satu meja dan tertawa bersama. Trenggono juga menyampaikan pengakuan bahwa bisa saja terjadi kesalahpahaman dalam polemik sebelumnya.
Purbaya: Bisa Jadi Data Saya Kurang Tepat
Menanggapi situasi itu, Purbaya mengaku terbuka terhadap kemungkinan adanya kekeliruan data. Ia menyebut perbedaan pendapat merupakan hal biasa dalam proses koordinasi antarkementerian.
“Yang pasti saat ini belum ada order untuk pembangunan kapal,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Purbaya menegaskan, meskipun sumber dana proyek pembangunan kapal berasal dari pinjaman Inggris (UK), alur administrasi tetap akan melewati Kementerian Keuangan. Karena itu, ia mendorong agar proses anggaran segera diluncurkan supaya proyek bisa berjalan.
Menurutnya, perencanaan proyek besar seperti pembangunan ribuan kapal seharusnya tidak hanya menunggu kepastian anggaran. Koordinasi lintas kementerian perlu dipastikan sejak awal agar tidak terjadi miskomunikasi.
Baca Juga: Polemik Anggaran 1582 Kapal Ikan Berlanjut, Purbaya Akui Data Bisa Salah dan Singgung Dana Pinjaman
Awal Mula Polemik di Forum Kadin
Sebelumnya, polemik proyek 1582 kapal ikan mencuat dalam forum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Dalam forum tersebut, Purbaya menanyakan langsung kepada pelaku industri galangan kapal apakah sudah menerima pesanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Jawaban yang muncul serempak: belum ada order.
Hal itu membuat Purbaya heran karena dari sisi anggaran disebut sudah disiapkan. Ia bahkan mempertanyakan apakah ada pihak yang kurang aktif sehingga pesanan kapal belum berjalan.
Pernyataan tersebut kemudian memicu respons dari Trenggono.
Trenggono: Eksekusi Bukan di KKP
Trenggono menegaskan bahwa sumber dana proyek kapal berasal dari pinjaman luar negeri, bukan dari APBN langsung yang dikelola KKP. Ia juga menjelaskan bahwa pihak yang mengeksekusi pinjaman dana dari Inggris bukan KKP, melainkan Badan Logistik Pertahanan.
Dalam struktur proyek tersebut, KKP berperan pada aspek teknis, termasuk spesifikasi kapal dan penyediaan tenaga kerja. Karena itu, menurut Trenggono, belum adanya order ke galangan kapal berkaitan dengan mekanisme pinjaman yang masih berproses.
Ia juga meminta agar validasi data dilakukan sebelum menyampaikan pernyataan ke publik, guna menghindari kesalahpahaman.
Rekonsiliasi dan Pesan Koordinasi
Meski sempat memanas, drama proyek 1582 kapal ikan akhirnya mereda. Purbaya bahkan menyebut Trenggono sebagai sahabatnya. Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan tidak perlu dibesar-besarkan.
Polemik singkat ini justru menyoroti pentingnya sinkronisasi data dalam proyek strategis nasional. Pembangunan 1582 kapal ikan merupakan program besar yang diharapkan memperkuat sektor perikanan dan industri maritim dalam negeri.
Publik kini menunggu kejelasan lanjutan mengenai timeline realisasi proyek, kepastian mekanisme pinjaman Inggris, serta kapan pesanan resmi akan diberikan kepada galangan kapal nasional.
Drama yang berlangsung singkat ini menjadi pelajaran bahwa komunikasi publik antarpejabat perlu disampaikan dengan basis data yang selaras. Dengan koordinasi yang lebih solid, proyek strategis seperti pembangunan 1582 kapal ikan diharapkan dapat berjalan tanpa menimbulkan kegaduhan serupa di masa mendatang.
Editor : Divka Vance Yandriana