JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan ekonomi syariah tidak boleh hanya menjadi simbol atau retorika, melainkan harus menjadi bagian nyata dari strategi pembangunan nasional. Hal itu ia sampaikan dalam forum Sharia Economic Forum yang digelar oleh Metro TV.
Dalam sambutannya, Purbaya secara terbuka mengkritisi minimnya keberpihakan konkret terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, meski Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.
“Kita sering bilang ekonomi syariah bagian dari strategi besar pembangunan. Tapi kalau jujur, belum kelihatan strateginya,” ujarnya.
Menurut dia, ekonomi syariah seharusnya sejajar dengan ekonomi hijau dan ekonomi digital sebagai instrumen memperkuat kemandirian bangsa. Namun dalam praktiknya, dukungan kebijakan dinilai belum optimal.
Belajar dari Jerman
Purbaya menceritakan pengalamannya saat berdiskusi dengan pejabat bank sentral Jerman pada 2012. Dalam diskusi tersebut, ia mengaku terkejut ketika mendengar bahwa sistem perbankan Jerman disebut banyak mengadopsi prinsip yang sejalan dengan konsep syariah, seperti pembiayaan berbasis komunitas dan bunga rendah.
Menurutnya, sekitar 80 persen sistem perbankan di Jerman dikuasai bank-bank kecil dan daerah yang fokus pada pembiayaan produktif dengan margin tipis, bukan semata mengejar keuntungan besar.
“Kalau Jerman yang ekonominya kuat saja bisa menjalankan prinsip yang mirip syariah, kenapa kita tidak?” kata Purbaya.
Ia menilai praktik ekonomi syariah di Indonesia masih sering terjebak pada perubahan istilah, bukan substansi. Ia menyoroti pembiayaan syariah yang dalam praktiknya justru kerap lebih mahal dibandingkan skema konvensional.
“Jangan cuma ganti istilah riba dengan istilah lain, tapi biayanya malah lebih tinggi. Itu bukan arah yang benar,” tegasnya.
Baca Juga: Erick Thohir Dukung Program Ekonomi Syariah yang Diusung Gibran
Kritik terhadap Industri Syariah
Purbaya juga menyinggung kondisi industri perbankan syariah nasional. Meski memiliki basis pasar besar, pangsa dan daya saingnya belum maksimal. Ia bahkan menyinggung pengalaman masa lalu ketika salah satu bank syariah nasional mengalami tekanan kinerja.
Menurutnya, dengan populasi Muslim besar, bank syariah seharusnya bisa menjadi pemain dominan di dalam negeri. Namun yang terjadi, banyak sektor industri halal—termasuk fesyen muslim—justru didominasi produk impor.
“Pasar kita besar, tapi kapasitas produksi dan penguasaan pasar belum optimal,” katanya.
Ia mengajak pelaku ekonomi syariah untuk menyusun strategi yang lebih konkret dan terukur, serta membuka ruang diskusi langsung dengan Kementerian Keuangan guna merumuskan insentif yang relevan.
Baca Juga: Indra Frimawan Jadi Sorotan Usai Video Podcast Viral, Publik Ramai Pertanyakan Etika Humor
Sukuk dan Green Sukuk
Di sisi lain, Purbaya menekankan bahwa pemerintah telah berupaya membangun ekosistem keuangan syariah melalui penerbitan sukuk negara dan green sukuk.
Indonesia, kata dia, termasuk pelopor penerbitan green sukuk global dengan total penerbitan mencapai miliaran dolar AS di pasar internasional dan puluhan triliun rupiah di pasar domestik. Dana tersebut digunakan untuk proyek-proyek ramah lingkungan seperti transportasi berkelanjutan, energi terbarukan, dan pengendalian perubahan iklim.
Namun ia menilai langkah tersebut belum cukup jika tidak diikuti penguatan sektor riil dan pelaku usaha syariah dalam negeri.
“Kalau pasar dalam negeri kuat, pembiayaan sektor riil juga akan ikut bergerak,” ujarnya.
Tantangan dan Arah ke Depan
Purbaya menekankan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar soal halal dan haram, melainkan tentang nilai keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan. Ia mengajak pelaku usaha dan komunitas ekonomi syariah untuk lebih aktif menyusun proposal konkret agar pemerintah dapat memberikan dukungan fiskal yang tepat sasaran.
Menurutnya, potensi ekonomi syariah Indonesia sangat besar karena didukung populasi muda dan pasar domestik yang kuat. Namun tanpa strategi jelas dan implementasi konsisten, potensi tersebut akan sulit terwujud.
“Prospeknya sangat baik, tapi belum digarap maksimal. Kalau mau serius, kita bangun bersama,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah siap mendukung selama ada formulasi kebijakan yang jelas dan terukur. Ekonomi syariah, lanjutnya, harus menjadi bagian integral dari transformasi ekonomi nasional, bukan sekadar slogan.
Editor : Divka Vance Yandriana