JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait anggaran pembangunan kapal yang disebut sudah cair namun belum dipesan ke industri galangan dalam negeri.
Pernyataan tersebut muncul setelah beredar video yang menampilkan Purbaya mempertanyakan realisasi anggaran kapal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam forum bersama pelaku industri, Menkeu mengaku heran karena galangan kapal mengaku belum menerima satu pun pesanan, padahal anggaran disebut telah disetujui dan dicairkan.
Menanggapi hal itu, Trenggono melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Selasa (10/2/2026) meminta Purbaya untuk memeriksa kembali data internal di Kementerian Keuangan.
“Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar enggak itu uang kapal sudah dikucurkan?” ujar Trenggono.
Baca Juga: Polemik Anggaran 1582 Kapal Ikan Berlanjut, Purbaya Akui Data Bisa Salah dan Singgung Dana Pinjaman
Dana Berasal dari Pinjaman Inggris
Trenggono menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud bukan berasal dari alokasi belanja langsung APBN murni, melainkan dari skema pinjaman luar negeri. Ia menegaskan sumber pembiayaan proyek tersebut berasal dari kredit ekspor Inggris.
Indonesia diketahui tengah merencanakan pembangunan 1.582 kapal ikan bekerja sama dengan Inggris. Proyek tersebut disebut sebagai bagian dari investasi besar sektor maritim yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pernyataan sebelumnya, Presiden Prabowo menyebut proyek itu diproyeksikan menyerap hingga 600.000 tenaga kerja serta mendorong industri galangan kapal nasional melalui produksi di dalam negeri.
Namun, menurut Trenggono, proses realisasi pinjaman dan mekanisme eksekusi tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan KKP. Karena itu, ia menilai perlu kejelasan administrasi sebelum menyimpulkan bahwa anggaran sudah benar-benar siap digunakan untuk pemesanan kapal.
Purbaya: Galangan Belum Terima Order
Sebelumnya, Purbaya menyatakan keheranannya karena pelaku industri galangan kapal dalam negeri mengaku belum menerima pesanan dari KKP. Padahal, menurutnya, tambahan anggaran untuk program tersebut telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.
Ia bahkan menilai keputusan KKP menjadi tidak masuk akal apabila benar industri dalam negeri tidak dilibatkan secara optimal.
“Kalau anggaran sudah kita setujui, tapi enggak ada order ke galangan lokal, itu aneh,” ujar Purbaya dalam forum bersama pelaku industri.
Bendahara negara itu juga menekankan bahwa belanja pemerintah melalui APBN seharusnya menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan industri nasional, termasuk sektor galangan kapal. Ia menilai Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di bidang tersebut, tetapi kurang mendapatkan kesempatan berkembang.
Perbedaan Persepsi Mekanisme Anggaran
Polemik ini diduga berakar pada perbedaan persepsi mengenai mekanisme anggaran dan tahapan realisasi pinjaman luar negeri. Dalam skema pembiayaan berbasis kredit ekspor, pencairan dana biasanya mengikuti tahapan kontrak, penjaminan, serta kesepakatan teknis lainnya.
Karena itu, meskipun persetujuan pembiayaan telah diberikan, bukan berarti dana langsung mengalir ke pelaksana proyek atau industri penerima pesanan.
Sejumlah pengamat menilai koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar proyek strategis seperti pembangunan 1.582 kapal ikan dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan kebingungan publik.
Harapan untuk Industri Nasional
Di tengah polemik tersebut, kedua menteri sama-sama menegaskan pentingnya mendukung industri galangan kapal dalam negeri. Proyek pembangunan kapal skala besar dinilai dapat menjadi momentum kebangkitan industri maritim nasional jika dikelola dengan baik.
Publik kini menunggu kejelasan tahapan proyek, termasuk kapan kontrak efektif diteken dan kapan pesanan resmi diberikan kepada galangan lokal.
Perbedaan pandangan antara KKP dan Kementerian Keuangan diharapkan dapat segera diselaraskan agar proyek strategis ini tidak terhambat dan manfaat ekonominya dapat segera dirasakan, baik oleh pelaku industri maupun tenaga kerja nasional.
Editor : Divka Vance Yandriana