KANIGORO, Radar Blitar - Ongkos produski yang terus naik membuat para peternak di Bumi Penataran mengeluh. Sayang, pemerintah daerah sepertinya juga tidak bisa berbuat banyak, terlebih sejumlah upaya yang dilakukan belum membuahkan hasil.
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Adi Andaka mengaku, pemerintah daerah sudah berupaya sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan maupun fasilitasi kepada masyarakat, tak terkecuali peternak. Belum lama ini, pemerintah daerah juga membantu komunikasi lintas daerah untuk mendapatkan kemudahan pakan bagi peternak. “Sudah. Kami juga fasilitasi, tapi belum ada hasil memuaskan,” ungkapnya.
Adi mengatakan, belum lama ini pemerintah daerah melihat ada potensi suplai pakan dari wilayah Indonesia timur. Produksi jagung yang notabene komponen utama pakan unggas di Nusa Tengara Timur cukup besar. Dengan begitu, jika para peternak mendapatkan kerja sama atau kepastian stok barang, jelas merupakan kabar yang baik untuk peternak. “Tapi ternyata kami tidak bisa ambil langsung dari petaninya. Sudah ada pengepulnya jadi harganya tidak bisa bersaing,” ujarnya.
Para peternak, sambung dia, kini mengalami kegalauan dalam hal produksi. Dengan kata lain, ongkos yang harus dikeluarkan terus naik. Di sisi lain, harga pasar selalu ditekan agar masyarakat bisa mendapatkan harga kebutuhan yang terjangkau. “Guyonane peternak itu. Kalau harga jagung naik dibiarkan, tapi kalau harga telur naik ada operasi pasar. Ya repot juga,” katanya.
Kini harga jagung berkisar Rp 6 ribu per kg. Itu adalah harga yang cukup besar karena standar yang dimiliki para peternak adalah Rp 5 ribu per kg. Selisih Rp 1.000 bagi peternak merupakan nilai yang sangat besar. Untuk itu, berulang kali pihaknya menerima pengaduan hingga rencana aksi oleh para peternak.
Pihaknya mengakui, posisi pemerintah kini dalam kondisi yang sedikit dilematis. Sebab, mempengaruhi harga pakan jelas akan menimbulkan gejolak petani jagung. Sebaliknya jika dibiarkan tanpa solusi juga tidak baik bagi para peternak telur yang ada di Bumi Pentaran. “Sekarang kami juga sedang berusaha menyiapkan skema untuk mengatasi masalah tersebut,” jelasnya.
Menurutnya, para peternak sebenarnya juga memaklumi dilema yang dihadapi pemerintah. Mereka memiliki beberapa saran, di antaranya memberikan subsidi untuk akomodasi atau transportasi jagung dari luar daerah. “ Pemerintah juga harus mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil kebijakan yang baik untuk semuanya,” tutur Adi. (*)
Editor : Choirurrozaq