Non-Paket, E-Warong Bebas Pilih Supplier

Choirurrozaq • Dipublikasikan Rabu, 2 Juni 2021 | 16:20 WIB
non-paket-e-warong-bebas-pilih-supplier
non-paket-e-warong-bebas-pilih-supplier

KEDUNGWARU, Radar Tulungagung – Kini bantuan pangan nontunai (BPNT) masih terus berjalan, mengacu pedoman umum (pedum) 2020.  Karena wacana pembuatan peraturan baru BPNT 2021 belum ada kejelasan. Maka dalam penyaluran BPNT, tidak boleh menggunakan sistem paket serta e-warong berhak memilih supplier sendiri.


Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulungagung Suyanto mengatakan, memasuki akhir Mei 2021, penyaluran BPNT di Tulungagung masih berjalan baik. Selama ini penyaluran BPNT di Tulungagung  didasarkan pada pedum 2020. Meskipun dari Kemensos berencana untuk melakukan perubahan dalam aturan BPNT pada 2021. “Karena sampai sekarang belum ada aturan baru BPNT dari Kemensos, maka kami mengikuti aturan sebelumnya,” tuturnya.


Yanto, sapaan akrabnya menegaskan, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama dalam penyaluran BPNT. Di antaranya tidak boleh menggunakan sistem paket dalam penyaluran BPNT kepada keluarga penerima manfaat (KPM). “Tidak ada sistem paket. Semua dikembalikan kepada KPM dan e-warong dalam menentukan komoditasnya. Tapi komoditas itu harus sesuai dengan unsur yang telah diatur dalam pedum,” ujarnya.


Selain itu, juga dalam pengadaan komoditas yang dilakukan oleh e-warong. Dalam pengadaan komoditas e-warong lah yang memiliki kebebasan dalam memilih supplier. Tidak ada yang namanya e-warong harus mengambil komoditas pada supplier tertentu. Namun sebaliknya, e-warong bisa bebas memilih supplier yang mampu mencukupi komoditas untuk penyaluran BPNT. “Bukan supplier yang memilih e-warong, melainkan e-warong lah yang bebas memilih supplier. Dengan tetap mengacu pada pedum,” terangnya.


Mantan camat Ngantru itu menjelaskan, tentunya dengan meniadakan sistem paket dalam penyaluran BPNT, e-warong akan mencari supplier yang mampu mengakomodasi komoditas sesuai kesepakatan bersama dengan KPM. Hal ini dilakukan agar tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Jika di lapangan ditemukan penyelewengan dalam penyaluran BPNT, bisa melaporkan kepada Tikor BPNT Kabupaten Tulungagung. “Jadi kebutuhan apa pun yang mencukupi kebutuhan komoditas e-warong tidak ada supplier tetap. Karena komoditas yang disediakan oleh e-warong itu merupakan permintaan dari KPM sendiri,” jelasnya.


Saat disinggung mengenai rencana menteri sosial yang ingin menghapuskan e-warong dalam proses penyaluran BPNT kepada KPM. Yakni agar bisa meminimalisasi oknum-oknum yang bermain, Yanto mengungkapkan, apa pun keputusan dari Kemensos dalam program BPNT, pihaknya tentu akan mengikutinya. Apabila tahun ini akan dikeluarkan peraturan baru dalam BPNT, pihaknya akan menjalankan peraturan tersebut. “Ya saya akan menjalankan sesuai pedum. Jika ada perubahan atau tidak, saya akan tetap setuju dengan pedum yang berlaku,” pungkasnya. (*)

Editor : Choirurrozaq