RADAR TULUNGAGUNG - Presiden Prabowo Subianto memimpin sebuah pertemuan penting pada Minggu (12/10/2025) malam.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Rapat terbatas ini, yang dimulai malam hari, dilaksanakan di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan.
Fokus utama pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai kondisi dan stabilitas sistem keuangan serta sistem perbankan nasional.
Pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan agenda penting untuk mengevaluasi dan memperbarui pelaksanaan program pemerintahan.
Baca Juga: Presiden Prabowo Bentuk Komite Eksekutif Otsus Papua, Velix Wanggai Pimpin Percepatan Pembangunan
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pertemuan ini juga menyoroti implementasi kebijakan terbaru pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang diatur melalui peraturan pemerintah.
Mensesneg Prasetyo menyebutkan bahwa salah satu fokus utama malam itu adalah stabilitas sistem keuangan.
Selain Wapres Gibran, beberapa pejabat tinggi yang turut hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Mensesneg Prasetyo Hadi menggarisbawahi secara spesifik bahwa arahan dari Presiden Prabowo Subianto mencakup evaluasi terhadap hasil dari Peraturan Pemerintah (PP) yang dikeluarkan terkait masalah devisa hasil ekspor.
“Salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita. Termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor,” tutur Menteri Prasetyo dalam keterangannya, dikutip Senin (13/10/2025).
Selain isu strategis di sektor keuangan, rapat tersebut merupakan agenda rutin yang digelar secara berkala oleh Bapak Presiden setiap minggu, kadang-kadang pada hari Sabtu atau hari Minggu, di waktu luang beliau.
Baca Juga: 6 Smelter Rampasan Korupsi Timah Rp 300 Triliun ke PT Timah, Begini Pesan Presiden Prabowo Subianto
Dalam pertemuan rutin ini, Presiden juga memberikan arahan dan pembaruan mengenai capaian program-program prioritas pemerintah di berbagai sektor.
Meskipun Prasetyo Hadi menyatakan bahwa ada beberapa hal yang dibahas secara khusus, ia tidak mengungkapkan secara spesifik isu apa saja yang menjadi topik rahasia tersebut.
“Pertama beliau seperti biasa update segala program yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Tapi memang terus terang malam hari ini tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus,” tegas Prasetyo.
Salah satu poin krusial yang dibahas mendalam adalah implementasi dan efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 (PP No. 8/2025).
Beleid (kebijakan) ini mewajibkan eksportir dari sektor pertambangan (kecuali migas), perkebunan, kehutanan, dan perikanan untuk menempatkan 100% dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) mereka di dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan.
Kebijakan ini, yang telah berlaku sejak bulan Maret, dikeluarkan dengan tujuan utama untuk memperkuat cadangan devisa dan stabilitas perekonomian Indonesia.
Meskipun eksportir sudah mulai menempatkan DHE mereka di sistem keuangan nasional, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden meminta evaluasi segera dilakukan.
Hal ini didasarkan pada temuan bahwa hasil dari penerapan DHE tersebut “belum cukup menggembirakan”.
Menanggapi hasil yang dianggap belum optimal ini, Presiden meminta agar kendala-kendala yang menyebabkan penempatan DHE tidak maksimal dipelajari kembali dan ditindaklanjuti. “Makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali,” kata Prasetyo.
Dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya, PP Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur sektor migas, PP No. 8 Tahun 2025 ini memberikan insentif bagi eksportir yang patuh.
Namun, hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam memastikan seluruh DHE kembali dan bertahan di dalam negeri.
Diskusi mengenai DHE ini merupakan bagian penting dari agenda ekonomi yang dibahas secara khusus dalam rapat malam itu.
Selain isu ekonomi dan keuangan yang strategis, rapat di Kertanegara juga menyentuh isu internasional yang mendesak, khususnya terkait potensi peran Indonesia dalam upaya perdamaian global.
Baca Juga: Tegaskan Revolusi Kepemimpinan TNI, Presiden Prabowo: Prestasi Lebih Utama daripada Senioritas!
Mensesneg Prasetyo juga menyampaikan bahwa jika ada kesepakatan damai yang tercapai di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Mesir terkait situasi di Gaza, Indonesia telah diminta untuk berpartisipasi.
Oleh karena itu, dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden di Kertanegara tersebut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) diminta untuk bersiap-siap mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina.
Rapat di Kertanegara ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk secara rutin memantau dan mengevaluasi kinerja kementerian dan implementasi program-program prioritas pemerintah.
Meskipun digelar pada malam hari, pertemuan tersebut menjadi indikasi kuat bahwa isu stabilitas keuangan, sistem perbankan, dan optimalisasi DHE menjadi prioritas utama Kabinet Merah Putih dalam menghadapi tantangan ekonomi.
Evaluasi terhadap efektivitas DHE, yang hasilnya "belum cukup menggembirakan," memerlukan kajian mendalam yang segera dipimpin oleh Presiden.
Pertemuan ini dilaporkan pada Senin, 13 Oktober 2025, sehari setelah rapat yang digelar pada Minggu malam, 12 Oktober 2025.
Para menteri yang hadir diminta untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait optimalisasi kebijakan DHE dan pemantapan stabilitas sistem keuangan nasional. ****
Editor : Dharaka R. Perdana