JAKARTA – Kabar pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai 1 Februari 2026 menjadi sorotan publik. Isu ini ramai diperbincangkan seiring pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap anggaran besar dan melibatkan ratusan ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia.
Pengangkatan pegawai SPPG sebagai ASN PPPK ini tidak dilakukan secara otomatis. Badan Gizi Nasional menegaskan hanya pegawai inti SPPG yang masuk dalam skema pengangkatan, yakni kepala SPPG, tenaga ahli gizi, dan akuntan. Sementara itu, relawan serta tenaga pendukung operasional harian dapur MBG dipastikan tidak termasuk dalam kategori ASN PPPK.
Mekanisme Pengangkatan ASN PPPK SPPG
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional menyampaikan bahwa proses pengangkatan pegawai inti SPPG menjadi PPPK tetap melalui mekanisme seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT). Artinya, meskipun telah lama bertugas, pegawai SPPG tetap harus mengikuti tahapan seleksi sebagaimana ketentuan nasional ASN.
Pada tahap kedua rekrutmen, BGN telah menyeleksi sekitar 32.000 formasi PPPK, dengan rincian 3.125 formasi kepala SPPG dari program Sarjana Penggerak, serta 750 formasi umum yang terdiri dari 375 akuntan dan 375 tenaga gizi. Saat ini, para peserta yang lolos telah memasuki tahap pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan pengusulan Nomor Induk PPPK.
Gaji ASN PPPK SPPG BGN Jadi Perhatian
Seiring kepastian status ASN PPPK, publik juga menanti informasi soal gaji pegawai SPPG BGN. Hingga kini, belum ada aturan khusus yang mengatur besaran gaji PPPK khusus SPPG. Namun, ketentuannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang gaji dan tunjangan PPPK.
Secara umum, gaji PPPK berada di kisaran Rp1.938.500 hingga Rp4.462.500 per bulan, tergantung golongan dan masa kerja. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN menjelaskan bahwa mayoritas pegawai inti SPPG BGN berada pada golongan III.
Untuk golongan III, gaji ASN PPPK SPPG berada di kisaran Rp2.206.500 hingga Rp3.201.200 per bulan, bergantung pada Masa Kerja Golongan (MKG). Besaran ini belum termasuk tunjangan lain yang berpotensi diterima sesuai kebijakan instansi.
BGN Perluas Struktur dan SDM Nasional
Badan Gizi Nasional sendiri merupakan lembaga baru yang resmi berdiri pada Agustus 2024. Saat ini, BGN telah memiliki lebih dari 600 pegawai di kantor pusat, serta berencana membentuk kantor perwakilan regional setara eselon II di 38 provinsi.
Selain itu, BGN juga akan membangun 338 Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di kabupaten dengan jumlah SPPG lebih dari 50 unit. Total SDM yang terlibat di SPPG kini mencapai 373.207 orang, ditambah lebih dari 825 ribu relawan, mayoritas berasal dari masyarakat lokal dan didominasi perempuan.
Relawan Tidak Otomatis Jadi ASN
BGN menegaskan bahwa meskipun jumlah relawan MBG sangat besar, status relawan tidak otomatis diangkat menjadi PPPK. Skema ASN hanya diperuntukkan bagi pegawai inti dengan fungsi manajerial, keuangan, dan pengawasan gizi.
Pengangkatan pegawai SPPG sebagai PPPK mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 tentang tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah berharap skema ini mampu memperkuat tata kelola MBG secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.
Dengan status ASN PPPK, pegawai inti SPPG diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional, sekaligus memastikan program strategis pemerintah ini berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.
Editor : Auliya Nur'Aini Khafadzoh