JAKARTA - Gelombang penolakan dan protes warga terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kini ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Masyarakat mengeluhkan materi pertanyaan yang dinilai terlalu sensitif serta sikap petugas di lapangan yang hanya menunjukkan kartu identitas tanpa surat tugas.
Fenomena penolakan ini disoroti secara kritis oleh Pengamat Sosial Risalwan Habdi Lubis dalam wawancara bersama pembawa acara Liputan 6 Agisa Febila. Menurutnya, penolakan warga timbul akibat lemahnya metodologi pendataan serta pemilihan waktu pelaksanaan yang dinilai kurang tepat oleh pemerintah.
Pemerintah dinilai memaksakan pendataan di tengah situasi perekonomian masyarakat yang sedang mengalami penurunan drastis. Kondisi ekonomi nasional saat ini ditandai oleh melonjaknya nilai tukar dolar, tingginya angka pemutusan hubungan kerja, serta makin sulitnya peluang berusaha.
Sikap pemerintah yang terkesan enggan mendengarkan masukan publik, akademisi, dan pengamat memicu reaksi negatif masyarakat secara luas. Hal tersebut membuat proses pengumpulan data ekonomi warga menjadi persoalan krusial yang memantik kecurigaan publik.
Baca Juga: 8 Rekomendasi HP RAM 12 GB Internal 256 GB Termurah, Performa Kencang Mulai 3 Jutaan
Pemilihan Waktu Pelaksanaan dan Masalah Metodologi Lapangan
Risalwan menegaskan bahwa akar permasalahan utama sensus ini terletak pada momentum pelaksanaan yang sangat sensitif di tengah kesulitan ekonomi. Masyarakat merasa terbeban ketika pemerintah meminta rincian informasi keuangan di saat kondisi finansial warga sedang tidak baik-baik saja.
Selain masalah waktu, kelemahan mendasar juga terlihat dari sisi metodologi pendataan yang diterapkan oleh Badan Pusat Statistik. Waktu persiapan serta pelatihan bagi para petugas lapangan dinilai sangat singkat sehingga mempengaruhi kapasitas kerja mereka di masyarakat.
Petugas sensus yang diterjunkan ke pemukiman warga dinilai kurang memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai dalam menyampaikan tujuan kegiatan. Banyak petugas lapangan tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan saat ditanya kembali oleh para responden mengenai maksud pendataan tersebut.
Kondisi ini membuat warga merasa enggan dan enggan memberikan data pribadi secara sukarela kepada petugas sensus. Kegagalan komunikasi petugas di lapangan menjadi pemicu utama timbulnya rasa tidak percaya dari masyarakat yang didatangi.
Baca Juga: 8 Rekomendasi HP RAM 12 GB Internal 256 GB Termurah 2026, Performa Kencang Mulai 3 Jutaan
Pertanyaan Terlalu Vulgar dan Diabaikannya Penggunaan Proksi Data
Kritik tajam juga ditujukan kepada materi pertanyaan yang disusun dalam lembar kuesioner Sensus Ekonomi 2026. Pertanyaan yang diajukan petugas dinilai terlalu spesifik dan langsung menerobos ranah yang sangat personal seperti jumlah kekayaan dan aset warga.
Menurut Risalwan, lembaga riset di perguruan tinggi biasanya menggunakan metode proksi data untuk mengukur tingkat ekonomi seseorang. Peneliti tidak menanyakan angka penghasilan secara langsung, melainkan mengukurnya melalui pola konsumsi dan pengeluaran harian responden.
Melalui gambaran pola pengeluaran tersebut, tim peneliti sebenarnya sudah bisa memperoleh perkiraan angka pendapatan warga secara akurat. Langkah penerobosan langsung dengan menanyakan nominal uang dan aset pribadi dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap aspek metodologi.
Risalwan juga menyoroti pertanyaan petugas yang menanyakan jumlah kepemilikan sepeda motor warga tanpa melihat nilai asetnya. Sebagai contoh, kepemilikan beberapa unit sepeda motor tua tahun 2004 kerap dinilai lebih besar dibanding satu unit motor gede berharga mahal.
Narasi Kontraproduktif BPS dan Aksi Pamer Petugas di Media Sosial
Penolakan publik semakin meluas akibat narasi komunikasi yang dibangun oleh instansi BPS dan para petugas lapangan. Berbagai konten yang diunggah oleh petugas sensus di media sosial justru menampilkan hal-hal yang tidak relevan dengan tujuan pendataan.
Sejumlah petugas lapangan terlihat sibuk memamerkan besaran penghasilan serta kebanggaan atas keistimewaan posisi pekerjaan mereka di internet. Alih-alih mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya sensus, aksi pamer tersebut justru menimbulkan tanggapan negatif dari publik.
Di sisi lain, pernyataan resmi dari pihak BPS sendiri kerap memicu kecurigaan dan keresahan di tengah para pelaku usaha. Pernyataan instansi yang secara terbuka mengincar informasi keuntungan pengusaha online besar membuat warga makin merasa terancam.
Masyarakat akhirnya menolak gagasan di balik penyelenggaraan sensus ini karena narasi yang disampaikan tidak memberikan rasa aman dan nyaman. Warga meragukan jaminan keamanan data serta tujuan sebenarnya dari pengumpulan informasi sensitif tersebut.
Baca Juga: 10 Rekomendasi HP Oppo Snapdragon 1-3 Jutaan Terbaik 2026, Awet Baterai dan Performa Stabil
Kurangnya Pemahaman Publik dan Pentingnya Edukasi Media Sosial
Menanggapi isu privasi data, Risalwan menilai bahwa aksi penolakan warga lebih didominasi oleh ketidakpahaman masyarakat terhadap tujuan sensus. Kesadaran publik mengenai hak atas privasi data pribadi sebenarnya masih belum terbangun secara maksimal di Indonesia.
Belum ada dorongan masif dari lembaga swadaya masyarakat atau pihak tertentu yang mengedukasi publik secara luas mengenai perlindungan data pribadi. Karena itu, pemicu utama resistensi warga murni berasal dari kekeliruan narasi yang disampaikan BPS dan petugasnya.
Pemerintah diimbau memanfaatkan media sosial secara efektif untuk menyampaikan pesan edukatif secara ringkas dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Para petugas sensus seharusnya membuat konten penjelasan yang adem dan menentramkan guna meluruskan persepsi publik yang keliru.
Edukasi yang dikemas secara baik akan membantu mengikis kecurigaan warga sehingga masyarakat bersedia menerima kedatangan petugas. Penyampaian informasi yang tepat menjadi kunci utama dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap agenda pendataan nasional ini.
Strategi Pendataan Door to Door dan Pelibatan Perguruan Tinggi Lokal
Mengenai metode pendataan door-to-door, Risalwan menjelaskan bahwa langkah tersebut memang merupakan standar wajib dalam pelaksanaan sensus. Berbeda dari survei yang hanya mengambil sampel, sensus harus menjangkau seluruh total populasi di suatu wilayah.
Namun, pemerintah seharusnya menerapkan strategi yang lebih peka dan efektif dalam merespon penolakan yang terjadi di masyarakat. Pemerintah disarankan menggandeng lembaga riset berbasis perguruan tinggi lokal alih-alih hanya mengandalkan individu yang dilatih secara kilat.
Tenaga peneliti dari perguruan tinggi lokal terbukti jauh lebih berpengalaman dalam melakukan pendekatan sosial serta wawancara langsung bersama warga. Keahlian akademisi lokal mampu meminimalkan benturan psikologis saat mengumpulkan data di lapangan.
Selain itu, BPS harus memiliki basis data awal yang akurat mengenai lokasi dan sasaran populasi sebelum petugas turun ke perumahan warga. Pendataan sensus ekonomi pada hakikatnya dikhususkan bagi rumah tangga yang memiliki unit usaha atau aktivitas bisnis.
Pembenahan Data Tingkat Desa dan Penataan Pertanyaan Lapangan
BPS diminta tidak menerjunkan petugas secara acak tanpa adanya verifikasi data awal dari otoritas pemerintah tingkat bawah. Petugas harus mengonfirmasi data calon responden terlebih dahulu kepada pihak desa, kelurahan, hingga pengurus RT dan RW setempat.
Melalui konfirmasi awal tersebut, petugas dapat memilah rumah tangga mana saja yang memiliki unit usaha dan layak didata. Rumah tangga yang sama sekali tidak memiliki aktivitas bisnis atau unit usaha seharusnya tidak disensus dalam program sensus ekonomi ini.
Pemerintah juga disarankan memperbaiki penyusunan kuesioner dengan menghindari pertanyaan lisan yang terlalu vulgar dan terkesan menggali harta benda. Pertanyaan teknis seperti lama usaha berdiri, jenis produk, dan volume produksi jauh lebih etis untuk ditanyakan kepada responden.
Langkah kehati-hatian dalam metodologi dan komunikasi sosial ini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dibenahi oleh BPS. Pembenahan total sangat diperlukan agar agenda pengumpulan data nasional dapat berjalan sukses tanpa menimbulkan gelombang protes dari warga.
Editor : Natasha Eka SafrinaSumber : Liputan6