TULUNGAGUNG - PPPK paruh waktu jadi PNS kembali menjadi bahan perbincangan setelah beredar unggahan yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto telah merencanakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kabar PPPK paruh waktu jadi PNS tersebut bahkan menyebut Presiden Prabowo sudah memberikan instruksi kepada jajaran pemerintah untuk menjalankan skema pengangkatan. Narasi itu membuat banyak tenaga honorer berharap status mereka segera berubah menjadi PNS.
Namun, setelah ditelusuri, klaim PPPK paruh waktu jadi PNS atas perintah Presiden Prabowo tersebut tidak didukung bukti resmi. Tidak ditemukan pernyataan Presiden yang menyebut adanya kebijakan otomatis untuk mengubah status PPPK paruh waktu menjadi PNS.
Klaim Beredar di Media Sosial
Informasi tersebut diketahui beredar melalui unggahan yang menampilkan foto Presiden Prabowo. Dalam narasinya, foto tersebut dikaitkan dengan rencana pemerintah mengangkat PPPK paruh waktu menjadi PNS.
Baca Juga: Cara Daftar CPNS Online, Simak Alur Lengkap dari Buat Akun hingga Cetak Kartu
Unggahan yang beredar sejak 18 Maret itu kemudian mendapatkan perhatian pengguna media sosial. Banyak tanda suka dan komentar muncul karena isu tersebut menyangkut masa depan tenaga honorer dan pegawai non-ASN.
Narasi pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PNS juga disebut sebagai solusi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer.
Jika benar, kebijakan tersebut tentu akan berdampak besar bagi banyak pegawai pemerintah. Namun, pemeriksaan terhadap sumber informasi menunjukkan adanya sejumlah kejanggalan.
Tidak Ada Pernyataan Resmi Prabowo
Penelusuran terhadap klaim tersebut tidak menemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo yang menyebut PPPK paruh waktu akan otomatis diangkat menjadi PNS.
Baca Juga: Syarat CPNS 2026: Jangan Sampai Gugur Administrasi Gara-Gara 8 Hal Ini
Pencarian di sejumlah media arus utama juga tidak menemukan pemberitaan yang mengonfirmasi adanya instruksi Presiden mengenai pengangkatan tersebut.
Selain itu, tidak ditemukan konferensi pers, dokumen kebijakan, maupun keterangan pejabat pemerintah yang mendukung narasi bahwa PPPK paruh waktu akan langsung berubah menjadi PNS.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan klaim tersebut perlu dipertanyakan.
Foto Presiden Dikaitkan dengan Konteks Berbeda
Penelusuran terhadap lokasi yang dikaitkan dengan foto Presiden juga menemukan informasi berbeda dari narasi yang beredar.
Presiden Prabowo tercatat meresmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan di Bogor pada 11 Juni 2025.
Sementara itu, informasi mengenai kunjungan Presiden Prabowo ke Yogyakarta juga tidak sesuai dengan narasi yang menyebut foto tersebut sebagai bukti pengumuman pengangkatan PPPK.
Presiden Prabowo sebelumnya memang pernah mengunjungi Universitas Gadjah Mada pada 2022. Agenda tersebut berkaitan dengan penandatanganan nota kesepahaman mengenai kerja sama pendidikan, penelitian, dan teknologi pertahanan.
Artinya, foto maupun lokasi yang digunakan dalam unggahan tidak dapat dijadikan bukti adanya kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PNS.
PPPK dan PNS Memiliki Status Berbeda
Dalam sistem ASN Indonesia, terdapat dua kategori utama, yakni PNS dan PPPK.
PNS memiliki status sebagai pegawai tetap. Sementara PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
Perbedaan status tersebut membuat perubahan dari PPPK menjadi PNS tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya karena seseorang telah bekerja sebagai PPPK.
Seseorang yang ingin menjadi PNS tetap harus mengikuti mekanisme seleksi yang ditetapkan pemerintah, termasuk ketentuan mengenai pengadaan PNS.
Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati apabila menemukan informasi yang menyebut PPPK otomatis berubah menjadi PNS tanpa proses atau dasar hukum yang jelas.
Bagaimana dengan PPPK Paruh Waktu?
Pemerintah memang telah memperkenalkan skema PPPK paruh waktu dalam penataan tenaga non-ASN. Skema tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian status bagi kelompok tertentu yang belum dapat tertampung dalam kebutuhan ASN penuh waktu.
Namun, keberadaan PPPK paruh waktu tidak berarti pemerintah telah menetapkan bahwa seluruh pegawai dalam skema tersebut otomatis akan menjadi PNS.
Perubahan status kepegawaian membutuhkan dasar hukum yang jelas dan mekanisme resmi. Karena itu, informasi mengenai pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PNS harus menunggu keputusan pemerintah.
Jangan Mudah Percaya Informasi ASN
Kabar mengenai pengangkatan honorer dan ASN memang mudah menarik perhatian. Jumlah tenaga non-ASN yang menantikan kepastian status membuat isu semacam ini cepat menyebar di media sosial.
Padahal, informasi yang belum terverifikasi dapat menimbulkan harapan palsu bagi pegawai. Terlebih jika narasi tersebut mencatut nama Presiden atau menggunakan foto pejabat negara agar terlihat meyakinkan.
Masyarakat sebaiknya mengecek informasi melalui situs resmi pemerintah, kementerian terkait, BKN, maupun kanal resmi Presiden sebelum membagikannya.
Berdasarkan penelusuran terhadap klaim yang beredar, tidak ditemukan bukti resmi bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PNS.
Dengan demikian, narasi yang menyebut PPPK paruh waktu jadi PNS secara otomatis atas perintah Presiden Prabowo dapat dikategorikan sebagai informasi yang salah dan menyesatkan.
Tenaga honorer dan PPPK tetap perlu mengikuti perkembangan regulasi resmi. Jangan sampai harapan mengenai perubahan status justru dibangun berdasarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Editor : Maylanni Diana Fitri