JAKARTA - BPNT tahap 3 2026 menjadi pencairan bantuan sosial yang paling ditunggu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan informasi dalam video YouTube Edgar Tutorial, mulai muncul laporan saldo Rp600.000 masuk ke KKS BNI yang dikaitkan dengan pencairan BPNT periode Juli-September 2026.
Meski demikian, BPNT tahap 3 2026 belum dapat disebut cair secara merata di seluruh wilayah. Laporan saldo Rp600.000 tersebut masih berasal dari sejumlah KPM pengguna KKS BNI. Karena itu, penerima yang belum mendapatkan saldo diminta tidak panik dan tetap melakukan pengecekan secara berkala.
Sementara itu, BPNT tahap 3 2026 disebut masih dalam proses penyaluran. Berbeda dengan PKH tahap 3 yang telah mulai dicairkan secara bertahap melalui sejumlah bank penyalur. Waktu masuknya bantuan dapat berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya.
Baca Juga: Kisah Hana Kaysha Aziza, Mulai Hafal Alquran Usia 3,5 Tahun hingga Juara 1 Lomba di Jogjakarta
Laporan Saldo Rp600.000 di KKS BNI
Munculnya saldo Rp600.000 menjadi perhatian KPM karena nominal tersebut dikaitkan dengan bantuan pangan non-tunai (BPNT) untuk periode tahap 3. Namun, laporan tersebut belum cukup menjadi dasar bahwa penyaluran telah berlangsung serentak secara nasional.
KPM yang belum menerima saldo disarankan tetap memantau KKS masing-masing. Informasi mengenai pencairan juga sebaiknya dikonfirmasi melalui sumber resmi agar penerima tidak keliru mengambil kesimpulan berdasarkan laporan dari penerima lain.
Selain persoalan pencairan, sejumlah KPM juga mempertanyakan perubahan status kepesertaan pada tahap 3. Salah satu istilah yang muncul adalah include dan exclude dalam data penerima bantuan sosial.
Perubahan Desil Bisa Memengaruhi Status KPM
Perubahan status KPM salah satunya dapat berkaitan dengan perubahan desil. Pemutakhiran data dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator sosial dan ekonomi.
Penilaian tersebut tidak hanya melihat pendapatan keluarga. Kondisi rumah, penggunaan listrik, kendaraan, kepemilikan aset, tanah, serta data lainnya dapat menjadi bagian dari indikator yang digunakan dalam pemutakhiran.
Akibatnya, posisi desil seseorang dapat berubah. Statusnya bisa naik, tetap, atau turun sesuai hasil pemutakhiran data.
KPM yang mengalami perubahan status perlu memahami bahwa data penerima bantuan dapat diperbarui secara berkala. Jika terdapat ketidaksesuaian, penerima dapat mengikuti mekanisme sanggah sesuai prosedur yang berlaku.
KPM Terindikasi Judi Online Bisa Mengalami Exclude
Baca Juga: 101 SPPG di Tulungagung Sudah Kantongi SLHS, Pemkab Perketat Pengawasan Keamanan Makanan
Dalam video tersebut juga disebutkan adanya KPM yang berstatus exclude karena terindikasi terlibat judi online. Bagi penerima yang merasa tidak pernah terlibat dan menduga identitas atau rekeningnya disalahgunakan, tersedia mekanisme sanggah.
KPM dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan untuk mengikuti prosedur yang tersedia. Sementara apabila memang terdapat anggota keluarga yang terlibat, penyelesaiannya mengikuti ketentuan yang berlaku.
Bantuan Beras Juga Mulai Disalurkan
Baca Juga: Dealer Motor Listrik Alfa Resmi Hadir di Jogja, Harga Mulai Rp21 Jutaan
Selain PKH dan BPNT, bantuan pangan berupa beras juga mulai disalurkan di sejumlah daerah. Untuk alokasi Juli, Agustus, dan September, bantuan dapat mencapai 30 kilogram beras per KPM sesuai ketentuan.
Namun, jadwal pembagian bantuan beras tidak sama di setiap daerah. KPM diminta menunggu undangan atau informasi resmi dari wilayah masing-masing.
Program Indonesia Pintar (PIP) dan sejumlah bantuan lainnya juga disebut masih disalurkan secara bertahap.
Dengan demikian, BPNT tahap 3 2026 memang telah mendapat laporan adanya saldo Rp600.000 pada KKS tertentu. Namun, kondisi tersebut belum menunjukkan pencairan telah merata di seluruh wilayah. KPM yang belum menerima bantuan masih perlu menunggu proses penyaluran berikutnya dan melakukan pengecekan KKS secara berkala.
source: YouTube/@edgartutorial29
Editor : Hikmatul Insaniya