JAKARTA - Pemerintah kembali menaikkan tunjangan guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Selain kenaikan nominal, pemerintah memastikan tunjangan guru dan gaji akan ditransfer langsung ke rekening penerima setiap bulan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Pernyataan itu disampaikan setelah dirinya bersama sejumlah pejabat mendampingi pertemuan dengan Presiden untuk membahas program prioritas pendidikan.
“Tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non ASN tunjangannya dinaikkan dari satu juta setengah menjadi dua juta,” kata Abdul Mukti.
Untuk guru ASN, pemerintah menetapkan tunjangan sebesar gaji pokok. Menurut Abdul Mukti, perubahan yang tidak kalah penting adalah mekanisme pencairannya.
Tunjangan dan gaji akan langsung ditransfer ke rekening guru setiap bulan. Skema tersebut disebut berbeda dengan kebijakan sebelumnya karena guru dapat menerima manfaat secara langsung tanpa proses birokrasi yang berbelit.
“Ini yang membedakan dengan kebijakan sebelumnya dan ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis,” ujarnya.
Selain membahas kesejahteraan guru, pertemuan tersebut juga mengevaluasi sejumlah program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Salah satunya adalah revitalisasi sekolah. Abdul Mukti menyampaikan program revitalisasi pada 2025 telah terlaksana 100 persen untuk 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Hari Baik Menurut Hitungan Jawa untuk Buka Usaha dan Hajatan, Begini Panduannya
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp14 triliun untuk revitalisasi 11.744 satuan pendidikan. Pemerintah juga menyebut adanya tambahan 60.000 satuan pendidikan, sehingga total yang direncanakan mendapat revitalisasi tahun ini mencapai 71.744 satuan pendidikan.
Program tersebut mencakup jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga SLTA. Pelaksanaannya menggunakan sistem swakelola dengan pembangunan dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan.
Skema itu juga diperkirakan membuka kesempatan kerja di daerah. Pemerintah memperkirakan sekitar 1,1 juta orang dapat terserap dalam pengerjaan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan selama rentang tiga sampai delapan bulan.
Pelaksanaan revitalisasi 2026 sendiri disebut telah berjalan. Dari alokasi 11.744 satuan pendidikan, progresnya telah mencapai 70 persen. Sebagian sekolah bahkan disebut sudah selesai pada Juli dan Agustus dan dapat digunakan untuk tahun pelajaran 2026-2027.
Program lain yang dibahas adalah Sekolah Nasional Terintegrasi. Tahun ini pemerintah merencanakan pembangunan 100 sekolah nasional terintegrasi yang disebut sebagai sekolah unggul tanpa sistem asrama.
Pemerintah juga melanjutkan peningkatan kualifikasi guru melalui program beasiswa. Pada 2025, sebanyak 12.500 guru yang belum memiliki pendidikan D4 atau S1 memperoleh beasiswa Rp3 juta per semester melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL.
Untuk 2026, jumlah penerima beasiswa ditargetkan meningkat menjadi 150.000 guru dengan nominal Rp3 juta per semester. Saat pernyataan disampaikan, proses pendaftaran program tersebut masih berlangsung.
Sementara itu, pemerintah juga melaporkan perkembangan Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut ditempatkan sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter melalui 7 Kebiasaan Indonesia Hebat.
Abdul Mukti menyebut per 10 Juni, sebanyak 80,7 persen murid telah mendapatkan MBG. Ia juga menyampaikan adanya penelitian dari UI dan lembaga lainnya yang disebut menunjukkan dampak positif terhadap motivasi belajar, kehadiran di sekolah, dan capaian akademik.
Selain program tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mendistribusikan 288.865 Interactive Flat Panel atau IFP pada 2025 ke satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Perangkat tersebut disebut sudah digunakan dalam proses pembelajaran.
Dengan sejumlah kebijakan tersebut, pemerintah menempatkan peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan sebagai bagian dari program prioritas yang terus dijalankan.
Editor : Maylanni Diana Fitri