TULUNGAGUNG – Regulasi anggaran PPPK menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah sebelum mengubah kebijakan pembiayaan pegawai. Kejelasan aturan pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan apakah perubahan pengelolaan PPPK hanya menyangkut status kepegawaian atau sekaligus memindahkan tanggung jawab pembayaran gaji.
Kepastian regulasi anggaran PPPK penting karena perubahan sumber pembiayaan dapat langsung memengaruhi belanja pegawai dalam APBD. Pemerintah daerah tidak bisa sekadar mengubah alokasi berdasarkan wacana sebelum mengetahui kewajiban anggaran yang benar-benar harus ditanggung.
Di Tulungagung, regulasi anggaran PPPK masih ditunggu karena terdapat sekitar 5.400 PPPK paruh waktu. Kebutuhan gaji kelompok tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp37 miliar per tahun, sementara kebutuhan gaji PPPK penuh waktu diperkirakan kurang dari Rp10 miliar per tahun.
Baca Juga: Cara Pemerintah Daerah Menyiapkan Anggaran Gaji PPPK, Ini Perhitungan Belanja Pegawai
Mengapa Regulasi Pusat Menjadi Dasar Daerah?
PPPK merupakan bagian dari aparatur sipil negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengatur antara lain kebutuhan, kesejahteraan, dan manajemen PNS serta PPPK. Karena itu, perubahan mekanisme pengelolaan PPPK harus memiliki landasan regulasi yang jelas.
Dalam konteks anggaran daerah, aturan tersebut penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan pegawai. Pemerintah daerah membutuhkan kepastian apakah gaji masih menjadi kewajiban APBD atau terdapat perubahan mekanisme pendanaan dari pemerintah pusat.
Perbedaan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi. Jika sumber pembiayaan gaji berubah, pemerintah daerah juga harus menyesuaikan perencanaan belanja pegawai dan melihat kembali ruang fiskal yang tersedia.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menunggu aturan teknis sebelum mengambil keputusan penganggaran. Data kepegawaian juga perlu diperbarui agar jumlah pegawai dan kebutuhan belanja yang dicantumkan dalam APBD sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Baca Juga: Mengapa Perubahan Status PPPK Bisa Berdampak pada APBD? Ini Kaitannya dengan Anggaran Gaji Pegawai
Bagaimana Dampaknya terhadap APBD?
Dampak regulasi anggaran PPPK sangat bergantung pada mekanisme yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat. Ada perbedaan konsekuensi apabila pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji dibandingkan jika hanya status pengelolaan pegawai yang berubah.
Jika pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji dan daerah tetap menerima DAU sesuai ketentuan, beban belanja pegawai pemerintah daerah berpotensi berkurang. Ruang anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk gaji PPPK kemudian dapat dihitung kembali berdasarkan aturan baru.
Sebaliknya, apabila perubahan hanya berkaitan dengan status kepegawaian sedangkan pembayaran gaji tetap menjadi tanggung jawab daerah, kebutuhan anggaran tidak akan berubah secara signifikan. Pemerintah daerah tetap harus menyediakan dana untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Kondisi Tulungagung memberikan gambaran besarnya kebutuhan yang perlu diperhitungkan. Total kebutuhan anggaran gaji PPPK diperkirakan berada pada kisaran Rp30 miliar hingga Rp40 miliar per tahun.
Besaran itu membuat kejelasan mekanisme pembiayaan menjadi penting dalam penyusunan APBD. Setiap perubahan kewajiban belanja perlu disesuaikan dengan sumber pendapatan dan kebutuhan daerah lainnya.
Baca Juga: PPPK Tulungagung Berpotensi Beralih ke Pusat, Pemkab Masih Tunggu Regulasi Gaji
Mengapa Daerah Tidak Bisa Mengubah Anggaran Terlalu Dini?
Pemerintah daerah memiliki kewajiban menjaga agar belanja pegawai tetap terukur. Pemerintah pusat melalui ketentuan pengelolaan keuangan daerah juga menetapkan batas belanja pegawai daerah paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD, di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan jumlah atau pembiayaan pegawai perlu diperhitungkan dalam keseluruhan struktur APBD. Penyesuaian anggaran tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan perubahan status administratif.
Karena itu, ketika regulasi baru belum diterbitkan secara rinci, pemerintah daerah perlu mempertahankan perhitungan berdasarkan ketentuan yang masih berlaku. Setelah aturan pusat terbit, data pegawai dan kebutuhan belanja dapat kembali dicermati untuk menentukan penyesuaian.
Bagi Tulungagung, langkah tersebut penting karena kebijakan penganggaran harus menyesuaikan mekanisme yang akhirnya ditetapkan pemerintah pusat. Kepastian aturan juga menjadi pijakan agar pembayaran gaji tetap terjamin sekaligus pelayanan publik tidak terganggu.
Pada akhirnya, regulasi anggaran PPPK berfungsi sebagai dasar untuk menentukan siapa yang membayar, berapa kebutuhan yang harus disiapkan, dan bagaimana beban tersebut masuk dalam APBD. Semakin jelas mekanismenya, semakin tepat pula pemerintah daerah menghitung kebutuhan belanja pegawai dan menjaga kesehatan keuangan daerah.
Editor : Vidya Sajar FitriSumber : Diolah dari berbagai sumber