JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 19 dan 20 Mei 2026 sebagai langkah memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tingginya gejolak global.
Selain BI Rate, BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 50 basis poin menjadi 4,25 persen. Sementara suku bunga Lending Facility dinaikkan 50 basis poin menjadi 6 persen.
Keputusan tersebut disampaikan dalam hasil RDG BI. Kenaikan suku bunga menjadi bagian dari kebijakan untuk merespons kondisi global yang dinilai memberikan tekanan terhadap perekonomian Indonesia.
Baca Juga: Leeds United vs Newcastle United: Tiga Gol di Babak Pertama, Newcastle Hancur 4-1
"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah," demikian pernyataan dalam paparan BI.
BI menyebut kebijakan tersebut juga merupakan langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada 2026 agar tetap berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan pemerintah, yakni 2,5 persen plus-minus 1 persen.
Kebijakan kenaikan BI Rate tersebut sejalan dengan fokus kebijakan moneter BI pada 2026 yang diarahkan pada stabilitas atau pro-stability. Fokus tersebut ditujukan untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejolak global.
Baca Juga: Leeds United vs Newcastle United: Tuan Rumah Pesta 4-1, Naik ke Posisi Ketiga
Di sisi lain, kebijakan makroprudensial tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi atau pro-growth. BI menyatakan kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan melalui peningkatan kredit dan pembiayaan ke sektor riil.
Namun, upaya mendorong kredit dan pembiayaan tersebut tetap dilakukan dengan mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, kebijakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dijalankan secara bersamaan.
BI juga melanjutkan kebijakan di sektor sistem pembayaran. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi digital sekaligus memperluas keuangan inklusif.
Baca Juga: Leeds United Menang 4-1, Pelatih Ungkap Kunci Sukses Tekuk Newcastle
Upaya itu dilakukan melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.
Kebijakan sistem pembayaran tersebut menjadi bagian lain dari strategi BI dalam mendukung aktivitas ekonomi. Penguatan infrastruktur dan perluasan penggunaan pembayaran digital diharapkan dapat menopang kegiatan ekonomi sekaligus memperkuat ekosistem keuangan digital.
Selain kebijakan moneter, BI juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah. Sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terus diperkuat untuk memitigasi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik.
Baca Juga: Leeds United Menang 4-1, Pelatih Ungkap Kunci Sukses Tekuk Newcastle
Koordinasi tersebut diarahkan agar stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah gejolak global yang dipengaruhi perang di Timur Tengah.
BI juga mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Koordinasi tersebut ditujukan untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pembiayaan bagi program pemerintah.
Dengan kombinasi kebijakan tersebut, BI menempatkan stabilitas nilai tukar dan inflasi sebagai perhatian utama melalui kebijakan moneter. Pada saat yang sama, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta aktivitas ekonomi digital.
Baca Juga: Noa Lang Puas Leeds United Menang 4-1, Sebut Suasana Tim seperti Keluarga
Kenaikan BI Rate menjadi 5,25 persen dengan demikian menjadi bagian dari langkah BI menghadapi tekanan eksternal, khususnya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, sembari menjaga stabilitas perekonomian domestik.
Baca Juga: Leeds United vs Newcastle United Berakhir 4-1, Calvert-Lewin Cetak Brace
Course: YouTube @KanalBankIndonesia
Editor : Agnes Adelia Hernanda