TULUNGAGUNG- Pemerintah disebut akan memperluas uji coba bansos digital pada Oktober mendatang. Berdasarkan informasi dalam video kanal CSOS, sekitar 258 kabupaten/kota disiapkan untuk mengikuti uji coba tersebut. Sistem ini berkaitan dengan penggunaan data Perlinsos dalam proses penyaluran bantuan sosial pada 2027.
Informasi itu ditujukan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah menerima bansos, masih menunggu pencairan, maupun masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan. Dalam penjelasan video, seluruh warga nantinya diarahkan untuk mendaftarkan diri melalui portal Perlinsos.
Namun, informasi mengenai pelaksanaan bansos digital tersebut masih disampaikan sebagai rencana dan uji coba. Transkrip tidak memuat daftar nama 258 kabupaten/kota yang dimaksud. Karena itu, masyarakat perlu menunggu informasi resmi dari petugas di wilayah masing-masing terkait jadwal dan mekanisme pelaksanaannya.
Dalam video, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) disebut sebagai langkah awal sebelum melakukan pendaftaran melalui portal Perlinsos. IKD merupakan identitas kependudukan dalam bentuk digital yang memuat data seperti KTP, kartu keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya dalam aplikasi.
Untuk melakukan aktivasi, masyarakat diarahkan mengunduh aplikasi IKD melalui Play Store. Setelah itu, siapkan KTP, kartu keluarga, serta alamat email aktif. Dokumen tersebut dibutuhkan saat proses aktivasi di kantor kecamatan bersama petugas Dukcapil.
Email aktif diperlukan karena terdapat kode OTP untuk aktivasi PIN. Setelah proses berhasil, pengguna akan memperoleh PIN untuk mengakses IKD. PIN tersebut juga disebut digunakan untuk masuk ke portal Perlinsos.
Video mengingatkan masyarakat agar mencatat PIN dengan baik. Jika lupa, pengguna perlu kembali mengurusnya melalui petugas Dukcapil di kecamatan.
Baca Juga: Cara Cek Bansos September 2026 lewat HP, Bisa Pakai NIK KTP
Setelah IKD aktif, pendaftaran bansos dilakukan melalui portal Perlinsos. Dalam tutorial yang dijelaskan, pengguna terlebih dahulu memilih opsi masuk dengan IKD. Selanjutnya, pengguna diarahkan ke aplikasi IKD untuk memasukkan NIK dan PIN yang telah aktif.
Setelah memberikan persetujuan penggunaan data, pengguna melakukan verifikasi wajah sesuai petunjuk. Proses tersebut terhubung dengan data Dukcapil untuk memastikan kesesuaian identitas.
Jika berhasil login, pengguna dapat memilih menu daftar program. Pilihan bantuan yang disebut dalam video meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau keduanya. Masyarakat diminta membaca syarat dan kriteria program sebelum mengajukan permohonan.
Berikutnya, pengguna mengisi persetujuan dan pernyataan kebenaran data. Data pribadi perlu diperiksa kembali sebelum pengajuan dikonfirmasi. Jika memiliki rekening, informasi tersebut dapat ditambahkan. Setelah pendaftaran berhasil, nomor registrasi perlu disimpan sebagai bukti.
Sistem kemudian dapat menampilkan hasil kelayakan berdasarkan data administrasi. Jika dinyatakan belum layak, alasan yang ditampilkan bisa berkaitan dengan indikator seperti akses listrik, kepemilikan tanah, desil kesejahteraan, upah, atau indikator lainnya.
Baca Juga: Cara Cek Penerima Bansos lewat HP, Pakai KTP dan Ikuti Langkah Ini
Apabila hasil kelayakan dianggap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pengguna dapat mengajukan sanggahan. Dalam proses tersebut, pengguna diarahkan ke sistem pemutakhiran data milik BPS.
Sebelum mengisi formulir, masyarakat diminta menyiapkan KK, KTP, dan nomor ID pelanggan PLN. Pengisian juga dapat mencakup geotagging lokasi serta foto kondisi rumah. Setelah data diperbarui, formulir akan kembali terlampir pada portal Perlinsos.
Pengguna kemudian mengisi alasan sanggahan, memilih data yang ingin disanggah, dan melakukan verifikasi wajah sebagai tanda tangan digital. Nomor pengajuan perlu disimpan sebagai bukti.
Video juga menyebut adanya agen Perlinsos yang nantinya membantu masyarakat di tingkat wilayah, termasuk warga lanjut usia yang kesulitan menggunakan layanan digital. Selain itu, masyarakat yang masih bingung dapat meminta bantuan pendamping PKH, pendamping PSM, TKSK, atau operator kelurahan/desa agar tidak salah memasukkan data.
Editor : Syarifatul InsaniyahSumber : Diolah dari berbagai sumber