JAKARTA - Penerima bantuan sosial perlu memastikan data kepesertaan dan status desil tetap terbaca dalam sistem menjelang penyaluran PKH dan BPNT tahap 4 tahun 2026. Pasalnya, KPM yang mendapati kolom desil berupa tanda strip atau tidak memiliki peringkat berpotensi mengalami kendala dalam pencairan bantuan.
Informasi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pembaruan Cek Bansos November 2026 yang disampaikan kanal Diari Bansos pada 4 November 2026. Selain persoalan desil, perkembangan penyaluran bantuan periode Oktober hingga Desember juga masih menjadi perhatian penerima.
Desil Menentukan Kelompok Sasaran Bantuan
Dalam penjelasan video, kelompok desil 1 sampai 4 menjadi sasaran penerima PKH dan BPNT. Sementara itu, bantuan PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK) menyasar kelompok desil 1 sampai 5.
Namun, sejumlah KPM menemukan status desil tidak menampilkan angka peringkat. Ada yang mendapati tanda strip, bahkan terdapat data dengan angka nol.
Baca Juga: Apa yang Harus Dilakukan Warga Saat Hujan Memicu Ancaman Longsor? Ini Langkah Kesiapsiagaannya
Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena sistem tidak menunjukkan peringkat kesejahteraan keluarga sebagaimana mestinya. Menurut pemaparan dalam video, penerima dengan status desil tidak terbaca berpotensi tidak mendapatkan penyaluran pada tahap berikutnya.
Perubahan Kartu Keluarga Bisa Menyebabkan Desil Strip
Salah satu penyebab yang dijelaskan adalah perubahan data Kartu Keluarga (KK). Misalnya, kepala keluarga meninggal dunia atau terjadi perceraian sehingga anggota keluarga harus membuat KK baru.
Karena nomor KK berkaitan dengan data kepala keluarga, perubahan tersebut dapat menyebabkan data penerima tidak lagi terhubung sebagaimana sebelumnya. Akibatnya, status desil bisa menjadi strip atau tidak memiliki peringkat.
Kondisi ini perlu segera ditindaklanjuti agar data keluarga dapat diperbarui sesuai keadaan terbaru.
Cara Memperbaiki Data Desil Melalui Desa atau Kelurahan
KPM yang mengalami desil strip dapat mengajukan pembaruan data melalui kantor desa atau kelurahan. Petugas dapat membantu proses pengusulan menggunakan sistem SIKS-NG.
Dalam proses pengajuan, penerima biasanya diminta menyiapkan sejumlah bukti kondisi tempat tinggal, antara lain:
-
Foto bagian depan rumah dengan geotagging.
-
Foto ruang tamu.
-
Foto kamar mandi.
-
Nomor identitas listrik.
-
Nomor bangunan dari pendataan ekonomi BPS sebelumnya apabila diminta.
-
Informasi tambahan sesuai pertanyaan petugas.
Selain melalui desa atau kelurahan, pembaruan data juga dapat diajukan melalui portal Perlinsos maupun aplikasi Cek Bansos. Prosesnya membutuhkan waktu karena data harus melalui tahapan pengusulan dan pemeriksaan.
PKH dan BPNT Tahap 4 Masih Menunggu Perubahan Status SI
Di sisi lain, pemantauan penyaluran bantuan tahap 4 melalui sistem 6NG per 4 November 2026 menunjukkan status sudah berada pada tahap SPM. Proses selanjutnya masih menunggu perubahan menjadi SI.
Sementara itu, aplikasi dan situs Cek Bansos masih menampilkan periode tahap 3, yaitu Juli hingga September 2026. Kondisi tersebut terjadi karena informasi periode tahap 4 belum diperbarui pada tampilan sistem.
Dalam video, penyaluran bantuan diprediksi mulai bergerak sekitar 10 November 2026, mengikuti target penerapan hasil registrasi Perlinsos secara bertahap. Namun, tanggal tersebut masih berupa perkiraan dan belum menjadi kepastian pencairan.
KPM Baru Diminta Segera Melakukan Registrasi
Penerima baru yang belum tercatat dalam sistem Perlinsos juga diminta segera melakukan pendaftaran. KPM dapat menghubungi agen Perlinsos di wilayah masing-masing atau meminta bantuan pendamping PKH.
Kabupaten Banyuwangi disebut sebagai salah satu wilayah percontohan penerapan portal Perlinsos. Sistem digital tersebut diperkirakan menjadi salah satu acuan penyaluran bantuan sosial pada tahun berikutnya.
Karena itu, KPM perlu memastikan data kependudukan, status desil, dan registrasi Perlinsos sudah sesuai agar tidak mengalami kendala administrasi.
Editor : M. Helmi Nurhisam