JAKARTA - Keluarga penerima manfaat (KPM) baru diminta segera memastikan namanya sudah terdaftar dalam sistem Perlinsos menjelang penyaluran bantuan sosial berikutnya. Hal ini menjadi perhatian karena penerima yang belum masuk dalam sistem tersebut berpotensi mengalami kendala dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan.
Informasi tersebut disampaikan kanal Diari Bansos dalam pembaruan bantuan PKH dan BPNT pada 4 November 2026. Selain membahas registrasi Perlinsos, pembaruan tersebut juga mengungkap perkembangan penyaluran bantuan tahap 4 serta persoalan desil penerima.
Baca Juga: Apa yang Harus Dilakukan Warga Saat Hujan Memicu Ancaman Longsor? Ini Langkah Kesiapsiagaannya
KPM Baru Perlu Segera Terdaftar di Perlinsos
Dalam penjelasannya, KPM yang baru menerima bantuan, termasuk penerima hasil validasi PKH sebelumnya, diminta memastikan datanya sudah masuk ke sistem Perlinsos.
Penerima yang belum terdaftar dapat menghubungi agen Perlinsos di wilayah masing-masing. Mereka juga bisa meminta bantuan pendamping PKH untuk memperoleh informasi mengenai proses registrasi.
Kabupaten Banyuwangi disebut sebagai salah satu wilayah percontohan penerapan portal Perlinsos. Karena itu, penerima baru di wilayah tersebut diimbau lebih aktif memastikan status pendaftarannya.
Sistem Perlinsos digital diperkirakan akan menjadi salah satu acuan dalam penyaluran bantuan sosial pada tahun berikutnya. Oleh sebab itu, kelengkapan data menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh penerima.
Desil Strip Bisa Menjadi Kendala Penyaluran
Selain registrasi, KPM juga perlu memeriksa status desil melalui sistem 6NG. Dalam pembaruan tersebut, ditemukan penerima yang kolom desilnya menunjukkan tanda strip atau angka nol.
Menurut penjelasan dalam video, sasaran PKH dan BPNT berada pada desil 1 sampai 4. Sementara itu, penerima PBI JK berada pada desil 1 sampai 5.
Status desil yang tidak memiliki peringkat berpotensi membuat bantuan tidak dapat disalurkan. Salah satu penyebabnya adalah perubahan Kartu Keluarga akibat perceraian atau kepala keluarga meninggal dunia.
KPM yang mengalami masalah tersebut disarankan mengajukan pembaruan data melalui desa atau kelurahan menggunakan SIKS-NG. Pengajuan juga bisa dilakukan melalui portal Perlinsos maupun aplikasi Cek Bansos.
Dokumen untuk Mengajukan Pembaruan Data
Proses pembaruan data melalui desa atau kelurahan dapat membutuhkan sejumlah dokumen pendukung. Dalam video, beberapa persyaratan yang disebutkan meliputi foto bagian depan rumah, ruang tamu, dan kamar mandi.
Foto tersebut biasanya diminta menggunakan geotagging agar lokasi dan alamat tempat tinggal dapat diketahui. Penerima juga dapat diminta menyertakan identitas listrik serta nomor bangunan dari pendataan ekonomi BPS sebelumnya.
Selain dokumen tersebut, petugas desa atau kelurahan dapat memberikan pertanyaan tambahan untuk melengkapi informasi keluarga. Karena itu, proses pembaruan data desil tidak selalu bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca Juga: Dekat dengan Kicau Mania, Yamaha GEAR ULTIMA Tampil Istimewa di Umi Kasum Cup VI!
Penyaluran PKH dan BPNT Tahap 4 Masih Menunggu SI
Berdasarkan pemantauan 6NG pada 4 November 2026, penyaluran PKH dan BPNT tahap 4 untuk periode Oktober hingga Desember telah mencapai tahap SPM. Namun, prosesnya masih menunggu perubahan status menjadi SI.
Di sisi lain, aplikasi dan situs Cek Bansos masih menampilkan periode tahap 3, yaitu Juli hingga September 2026. Periode tahap 4 belum diperbarui sehingga tampilan tersebut belum bisa dijadikan patokan untuk memastikan bantuan akan cair atau tidak.
Penyaluran diprediksi mulai bergerak sekitar 10 November 2026 mengikuti target penerapan hasil registrasi Perlinsos secara bertahap. Meski demikian, tanggal tersebut masih berupa perkiraan berdasarkan perkembangan yang disampaikan dalam video.
KPM diimbau terus memantau informasi bantuan serta memastikan data kependudukan dan registrasi Perlinsos sudah sesuai.
Editor : M. Helmi Nurhisam