JAKARTA – Jadwal pencairan TPG 2026, THR, dan gaji ke-13 guru menjadi informasi yang banyak dicari tenaga pendidik. Pemerintah telah menyiapkan anggaran tunjangan guru melalui sejumlah regulasi, termasuk tambahan dana Rp7,66 triliun untuk mendukung pembayaran THR dan gaji ketiga belas guru ASN daerah yang memenuhi persyaratan.
Meski demikian, pencairan tunjangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran. Validasi data Dapodik, penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP), serta proses administrasi penyaluran juga menentukan kapan dana diterima guru.
Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui kanal Aria Official, terdapat sejumlah perkiraan jadwal pencairan yang perlu diketahui. Namun, jadwal tersebut harus dibedakan dari jadwal resmi pemerintah.
Jadwal Pencairan TPG Guru 2026
Dalam informasi yang mengacu pada pemberitaan Radar Bojonegoro, pencairan TPG reguler diperkirakan mengikuti pembagian periode triwulan.
Berikut rincian jadwal yang disebutkan dalam informasi tersebut:
|
Periode |
Perkiraan pencairan |
Sinkronisasi |
|---|---|---|
|
Triwulan I |
April 2026 |
31 Maret |
|
Triwulan II |
Juli 2026 |
31 Mei |
|
Triwulan III |
Oktober 2026 |
31 Agustus |
|
Triwulan IV |
November 2026 |
31 Oktober |
Namun, mekanisme penyaluran TPG 2026 perlu diperhatikan berdasarkan ketentuan terbaru. Informasi resmi Kemendikdasmen melalui Pusat Informasi ULT menjelaskan bahwa validasi data TPG tahun 2026 menggunakan siklus bulanan yang terintegrasi dengan Info GTK.
Pembaruan data dilakukan sebelum tanggal 15, kemudian penarikan dan pengolahan data berlangsung pada tanggal 16–19. Selanjutnya, rekomendasi SKTP dengan status Siap Bayar diterbitkan sekitar tanggal 20 bagi guru yang memenuhi persyaratan.
Jadwal THR dan Gaji ke-13 Guru 2026
Selain TPG reguler, THR dan gaji ke-13 menjadi komponen penghasilan yang juga dinantikan guru ASN.
Dalam video Aria Official, THR 2026 diperkirakan cair pada 11–15 Maret 2026, menyesuaikan perkiraan Idul Fitri pada 20–21 Maret. Sementara itu, gaji ke-13 diperkirakan mulai dibayarkan pada Juni 2026 untuk membantu kebutuhan keluarga dan pendidikan menjelang tahun ajaran baru.
Untuk memperjelas dasar hukumnya, pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian THR dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan.
Sementara itu, tambahan anggaran sebesar Rp7,66 triliun yang disebutkan dalam informasi tersebut merujuk pada KMK Nomor 372 Tahun 2025. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pembayaran THR dan gaji ketiga belas guru ASN daerah.
Syarat Tambahan TPG 100 Persen untuk Guru
Guru juga perlu memahami ketentuan tambahan tunjangan profesi dalam komponen THR dan gaji ketiga belas.
Ketentuan tersebut diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 2026. Bagi guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBN dan tidak menerima tunjangan kinerja, dapat diberikan tambahan tunjangan profesi sebesar yang diterima dalam satu bulan.
Adapun guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD memiliki ketentuan tersendiri mengenai tambahan penghasilan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Dengan demikian, pemberian tambahan TPG tidak otomatis berlaku sama bagi seluruh guru. Status kepegawaian, sumber pembayaran gaji, dan ketentuan penerima perlu diperhatikan.
Tips Agar Pencairan TPG Tidak Terhambat
Agar proses pembayaran berjalan lancar, guru disarankan memastikan beberapa hal berikut:
-
Validasi Dapodik: Pastikan data kepegawaian, beban mengajar, dan penugasan sudah sesuai kondisi sebenarnya.
-
Periksa rekening bank: Pastikan nomor rekening benar, aktif, dan sesuai identitas penerima.
-
Pantau Info GTK: Periksa perkembangan validasi data dan penerbitan SKTP secara berkala.
-
Perhatikan status Siap Bayar: Status ini menunjukkan data telah memenuhi tahapan validasi untuk rekomendasi pembayaran, tetapi bukan berarti dana sudah masuk rekening.
Kemendikdasmen juga menjelaskan bahwa SKTP yang sudah terbit masih harus melalui tahapan administrasi pembayaran, penerbitan SP2D, dan proses transfer bank.
Karena itu, guru perlu rutin memantau Info GTK dan berkoordinasi dengan operator sekolah maupun Dinas Pendidikan apabila ditemukan ketidaksesuaian data. Langkah tersebut penting agar hak tunjangan dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Editor : Widiya Putri MahardikaSumber : ARIOFFICIAL