Informasi pencairan TPG April 2026 dan tambahan THR sebesar satu bulan TPG kembali menjadi perhatian guru ASN dan non-ASN. Sebuah tayangan bedah dokumen membahas pencairan TPG pada akhir April, aturan THR berdasarkan dokumen Kementerian Keuangan, hingga keluhan guru mengenai keterlambatan pembayaran di daerah.
Namun, ada beberapa hal yang perlu diluruskan agar guru tidak salah memahami informasi. Terbitnya SKTP, dimulainya proses penyaluran, dan masuknya dana ke rekening merupakan tahapan berbeda. Begitu pula ketentuan tambahan TPG dalam THR tidak otomatis berarti seluruh guru ASN menerima pembayaran dengan mekanisme dan waktu yang sama.
Pencairan TPG April 2026 Berlangsung Bertahap
Dalam tayangan tersebut disebutkan bahwa penyaluran TPG guru non-ASN mulai berlangsung pada 24 April 2026 melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik). Sementara itu, pencairan untuk guru ASN disebut mulai bergerak pada 29 April 2026 pukul 16.30 WIB melalui jalur Kementerian Keuangan.
Sebagian guru juga dilaporkan telah menerima dana setelah SKTP terbit pada pertengahan April. Meski demikian, tanggal tersebut tidak dapat dijadikan patokan bahwa seluruh guru akan menerima tunjangan secara bersamaan.
Puslapdik sebelumnya telah mengumumkan bahwa mulai 2026, TPG dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi guru non-ASN disalurkan setiap bulan, bukan lagi setiap tiga bulan. Berdasarkan mekanisme yang diumumkan, pembaruan data dilakukan paling lambat tanggal 10, sinkronisasi dan verifikasi hingga tanggal 13, kemudian penerbitan SKTP paling lambat tanggal 15. Pengolahan data pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 20, sedangkan penyaluran dilakukan setelah tanggal tersebut.
Karena itu, guru perlu memeriksa status Info GTK dan rekening masing-masing. SKTP yang sudah terbit belum tentu berarti dana langsung masuk pada hari yang sama.
Aturan THR 2026, Guru Bisa Mendapat Tambahan Satu Bulan TPG
Pembahasan berikutnya berkaitan dengan Nota Dinas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-71/PB/2026 tertanggal 4 Maret 2026. Dokumen tersebut menjadi salah satu petunjuk teknis pembayaran THR ASN yang bersumber dari APBN.
Dalam ketentuan yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN serta tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan tunjangan profesi sebesar satu bulan sebagai bagian dari komponen THR.
Artinya, tambahan satu bulan TPG memang memiliki dasar kebijakan untuk kelompok penerima yang memenuhi persyaratan. Namun, perlu diperhatikan bahwa ketentuan tersebut tidak berarti seluruh guru ASN tanpa pengecualian otomatis memperoleh tambahan yang sama.
Untuk guru ASN daerah, ketentuan pemberian THR juga perlu dibaca berdasarkan aturan tersendiri, termasuk PP Nomor 9 Tahun 2026. Guru daerah yang tidak menerima tambahan penghasilan dapat diberikan THR paling banyak sebesar satu bulan TPG dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Jangan Hanya Memeriksa Tanda Tangan, Pastikan Sumber Dokumen
Tayangan tersebut juga mengingatkan guru agar tidak mudah mempercayai dokumen yang beredar melalui grup percakapan atau media sosial.
Ada dua hal yang perlu diperiksa. Pertama, keaslian tanda tangan elektronik melalui layanan verifikasi yang sesuai. Kedua, sumber dokumen dan alamat situs tempat dokumen diterbitkan.
Penggunaan domain pemerintah seperti go.id dapat menjadi salah satu petunjuk, tetapi bukan satu-satunya bukti keaslian. Guru tetap perlu memastikan alamat situs benar-benar milik instansi terkait dan dokumen dapat ditemukan melalui kanal resmi kementerian.
Keluhan Guru Jember dan Persoalan Penyaluran di Daerah
Bagian lain dalam tayangan mengangkat keluhan sejumlah guru mengenai keterlambatan pencairan THR TPG tahun sebelumnya. Salah satu guru, Fahmi, berharap pembayaran tunjangan dapat dilakukan langsung oleh pemerintah pusat agar tidak terhambat proses birokrasi daerah.
Keluhan serupa disampaikan seorang guru bernama Kade yang menyinggung pembayaran THR TPG di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia menyebut tunjangan tahun sebelumnya belum diterima hingga saat menyampaikan komentarnya.
Dalam tayangan itu, pembawa acara kemudian memperlihatkan dokumen yang disebut sebagai keputusan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2025. Jember diklaim tercantum pada nomor urut 173 dari total 333 daerah penerima.
Namun, pencantuman suatu daerah dalam daftar alokasi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dana telah diterima pemerintah daerah atau bahwa keterlambatan sepenuhnya disebabkan kas daerah. Untuk memastikan penyebabnya, diperlukan data penyaluran, realisasi pembayaran, serta keterangan dari instansi yang berwenang.
Selain itu, mekanisme penyaluran tunjangan guru pada 2026 mengalami perubahan. Pemerintah telah mengumumkan pola penyaluran TPG bulanan bagi guru non-ASN, sementara proses pembayaran setelah SKTP melibatkan tahapan administrasi hingga penerbitan SP2D dan transfer bank.
Dengan demikian, pengalaman keterlambatan pada tahun sebelumnya tidak bisa langsung dianggap menggambarkan mekanisme pembayaran tahun 2026.
Pada akhirnya, guru perlu mengawal tiga hal sekaligus: validitas data penerima, kejelasan alokasi anggaran, dan realisasi pembayaran. Informasi resmi dari pemerintah tetap menjadi acuan utama agar kabar mengenai TPG dan THR tidak berubah menjadi kesimpulan yang menyesatkan.
Editor : Widiya Putri MahardikaSumber : Al Kholif