TPG November 2026 dipercepat melalui penyesuaian jadwal cut-off Dapodik. Penarikan data untuk validasi SKTP dimajukan menjadi 5 November 2026 untuk periode November dan 1 Desember 2026 untuk periode Desember. Di saat yang sama, perwakilan guru menyuarakan agar proses validasi TPG disederhanakan dan perlindungan guru diperkuat lewat regulasi.
Cut-Off Dimajukan karena Pertimbangan Akhir Tahun
Informasi itu disampaikan dalam video kanal Gurabat 21 yang mengutip salah satu admin Info GTK. Menurut kutipan tersebut, pembayaran TPG November dan Desember 2026 dipercepat dengan pertimbangan akhir tahun anggaran.
Biasanya, penarikan data dilakukan sekitar tanggal 10. Pencairan pada bulan-bulan sebelumnya umumnya terjadi di akhir bulan, sekitar tanggal 27 hingga 31.
Karena cut-off dimajukan, pencairan diharapkan ikut lebih cepat. Pembawa video menyebut harapan realisasi sekitar pertengahan bulan, tetapi belum ada kepastian tanggal.
Video tersebut disampaikan pada 3 November 2026, dua hari sebelum cut-off pertama. Kini tanggal 5 November sudah terlewat, sehingga perhatian operator beralih ke cut-off 1 Desember 2026.
Sinkronisasi Data Jadi Kunci
Guru dan operator diminta memastikan setiap perubahan data di Dapodik segera disinkronkan sebelum cut-off. Informasi ini wajib disebarkan ke sekolah agar operator menindaklanjuti.
Data Dapodik yang ditarik ke pusat harus terbaca valid. Karena itu, perubahan yang belum disinkronkan berisiko menghambat penerbitan SKTP.
Perwakilan Guru Soroti Validasi TPG
Dalam video yang sama, seorang perwakilan guru menyampaikan aspirasi dari bawah. Ia menilai TPG yang kini dikelola langsung oleh pusat menuntut administrasi yang perlu disederhanakan.
Menurutnya, guru harus mengecek Info GTK, menanyakan ke operator, lalu menunggu validasi sebelum tunjangan keluar. Ia menyamakan proses itu dengan pertanyaan apakah guru masih hidup.
Ia juga membandingkan dengan TNI dan Polri yang menurutnya menerima tunjangan lancar tanpa validasi serupa. Ia meminta guru diperlakukan adil dan hal itu dimasukkan dalam regulasi.
Tiga Kesepakatan Baleg DPR Menurut Narasumber
Narasumber itu menyebut Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat tiga hal. Pertama, undang-undang perlindungan guru menjadi prioritas Prolegnas. Kedua, dibentuk Badan Guru Nasional. Ketiga, persoalan honorer diselesaikan secara manusiawi.
Ia menilai Badan Guru Nasional dibutuhkan agar pengelolaan guru tidak terpecah, misalnya antara guru di bawah Kemendikdasmen dan Kementerian Agama.
Soal Honorer di Kabupaten Bekasi
Narasumber mengambil Kabupaten Bekasi sebagai contoh. Menurut datanya, hampir 265 guru honorer terancam dirumahkan karena terbentur regulasi dan minim informasi.
Banyak di antara mereka disebut belum masuk Dapodik, bukan karena baru mengabdi, melainkan karena tidak terinformasi. Ia menyebut ketentuan yang mensyaratkan surat tugas dari kepala dinas, padahal banyak kepala dinas tidak berani menerbitkannya.
Ia juga mempertanyakan mengapa sebutan honorer hanya melekat pada guru, sementara TNI, Polri, jaksa, dan hakim tidak mengenalnya.
Konteks: Pertemuan Baleg dan PGRI
Transkrip tidak menyebut tanggal pertemuan tersebut. NU Online melaporkan, Baleg DPR RI dan PGRI bertemu di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 2 Februari 2026 di bawah pimpinan Ketua Baleg Bob Hasan. Dalam pertemuan itu, Bob menyatakan akan mengajukan usulan PGRI agar masuk Prolegnas prioritas. Ia juga menyebut perlindungan guru sudah diatur dalam Pasal 39 UU Guru yang menurutnya bersifat lex specialis.
Radar Tulungagung pada 7 November 2026 mencatat belum ada dokumen kebijakan resmi mengenai jadwal cut-off baru. Guru dan operator disarankan memantau pengumuman resmi Kemendikdasmen dan dinas pendidikan setempat.
Editor : Widiya Putri MahardikaSumber : Guru Abad 21