JAKARTA – Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita Mirzani kembali menepis tudingan kriminalisasi.
Nikita Mirzani menegaskan bahwa flashdisk berisi rekaman dugaan suap antara Reza Gladys dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta majelis hakim tidak diputar di persidangan.
Ketegangan memuncak saat Nikita Mirzani juga menolak mengenakan rompi tahanan yang dipaksakan oleh pihak JPU sebelum sidang selesai.
Nikita Mirzani mengklaim telah menyerahkan bukti berupa flashdisk berisi rekaman percakapan dan screenshot dugaan suap.
Namun, pihak majelis hakim tidak memutarnya. Akibatnya, Nikita merasa tidak diperlakukan adil dan semakin yakin bahwa dirinya sedang dijebak
"Saya minta rekaman itu diputar. Saya nggak mau pulang ke tahanan Rutan Pondok Bambu untuk kasus pidana yang konyol begini," kata Nikita Mirzani dikutip dari jawa pos.com.
Dalam kondisi frustrasi, Nikita bahkan mengancam akan memutar rekaman itu sendiri dari ponselnya jika pihak pengadilan tetap menolak.
Setelah sidang usai, jaksa berusaha memakaikan rompi tahanan kepada Nikita Mirzani.
Nikita Mirzani menolak keras dan terjadi adu argumen cukup panjang dengan petugas kejaksaan.
Nikita Mirzani menegaskan bahwa ia tidak ingin dibawa kembali ke tahanan sebelum rekaman tersebut diputar di muka persidangan.
Akhirnya, meskipun dengan keberatan, Nikita mengenakan rompi tahanan dan diborgol saat keluar dari ruang sidang. Ia dituntun oleh petugas menuju mobil tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Pihak kuasa hukum Reza Gladys membantah keras tudingan yang disampaikan Nikita. Mereka menyebut bahwa rekaman yang diklaim Nikita adalah bukti fiktif dan tak eksis sama sekali.
Penilaian ini didukung oleh pernyataan bahwa Nikita pernah membentak-bentak hakim, yang justru merugikan dirinya sendiri di persidangan.
Majelis hakim sendiri menyatakan telah menjalankan sidang secara profesional dan terbuka.
Jika Nikita memang memiliki bukti yang autentik, hakim menyarankan ia menempuh jalur laporan polisi atas dugaan pengondisian oleh pihak terkait. (*)
Editor : Didin Cahya Firmansyah