KOTA, Radar Tulungagung - Belasan pengendara yang melintas di Jalan RA Kartini atau tepatnya di depan Kantor DPRD Tulungagung terpaksa membayar denda pada Jumat (18/9) kemarin. Pasalnya, mereka dinyatakan bersalah dan melanggar Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 atau Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 Tahun 2020 atau Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 (Covid-19) oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung , karena tidak memakai atau pemakaian masker yang salah.
Beragam alasanpun disampaikan oleh 12 pelanggar protokol kesehatan (prokes) dalam mengikuti sidang di tempat itu. Di antaranya lupa, ketinggalan, hingga mengaku tidak dapat bernafas lebih lega dan memaksanya untuk menurunkan masker hanya sampai mulut. Meski demikian, mereka tetap dinilai bersalah dan divonis hakim dengan sanksi bayar denda.
Dari pantauan koran ini, sanksi denda yang diputuskan beragam. Ada yang Rp 15 ribu, Rp 20 ribu dan Rp 25 ribu. Dengan tambahan biaya perkara Rp 5 ribu tiap perkara.
Kapolres Tulungagung, AKBP Eva Guna Pandia memimpin operasi tersebut mengatakan langkah tegas ini dilakukan untuk mendisiplinkan warga untuk menerapkan prokes ketat saat beraktivitas di luar rumah. Mengingat, situasi pandemi Covid-19 di Tulungagung belum mereda. Dibuktikannya dari angka terkonfirmasi Covid-19 yang terus bertambah. "Sudah tidak ada kompromi lagi. Sudah berulangkali kami sosialisasikan dan edukasi. Jika kedapatan tidak mematuhi prokes akan mendapat sanksi tegas," katanya.
Operasi seperti ini, nantinya akan diperluas hingga ke desa-desa. Tak hanya sanksi denda yang menghampiri, warga yang kedapatan tidak bermasker, tidak menjaga jarak atau prokes lainnya akan mendapat sanksi kerja sosial selama satu jam. "Sanksi ini diberikan sebagai efek jera sekaligus menyadarkan seorang untuk lebih disiplin demi keselamatan bersama," tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan Kajari Tulungagung, Ansari. Dia mengatakan pelanggaran peraturan daerah (perda) dalam hal ini, termasuk pidana ringan (tipiring). Sehingga, ada sidang ditempat. "Konteks kami di sini, melalui kasi Pidum dan timnya akan mengeksekusi putusan hakim," katanya.
Penegakkan ini, untuk mendisiplinkan prokes warga, dalam upaya melindungi diri sendiri dan orang lain ditengah pandemi ini. Nantinya, penegakkan akan terus dilakukan setiap hari dengan tempat yang berbeda-beda. Bahkan tidak menutup kemungkinan di wilayah pinggiran, ataupun desa-desa. "Sementara seperti itu (setiap hari,red). Tapi nanti ada evaluasi. Dan hasil dari razia nanti akan langsung disetorkan ke kas daerah (Tulungagung)," tandasnya.
Sementara itu, salah seorang pelanggar prokes, NN mengaku sudah mengetahui imbauan pemerintah, harus memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah ditengah pandemi ini. Namun apesnya kemarin, pihaknya lupa tidak memakainya. Sehingga, terpaksa menerima sanksi denda Rp 15 ribu ditambah membayar perkara Rp 5 ribu.
"Ya tahu kesalahannya. Yakni, tidak pakai masker. Dan kebetulan ini tadi juga lupa tidak bawa dompet. Jadi, ini menunggu orang tua untuk menjemput dan membayar dendanya," tegas gadis berusia 15 tahun ini.
Operasi Yustisi, kemarin juga menyasar di Jalan Supriyadi Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung. Dalam operasi kedua ini, petugas mendapat 15 pelanggar prokes dengan tidak memakai masker. Mereka kemudian, diberi sanksi berupa denda Rp 25 ribu. (*)
Editor : Choirurrozaq