Berkas Kasus Hibah TMC P-21

Choirurrozaq • Dipublikasikan Kamis, 26 November 2020 | 18:57 WIB
berkas-kasus-hibah-tmc-p-21
berkas-kasus-hibah-tmc-p-21

KOTA, Radar Tulungagung - Kasus dugaan korupsi dana hibah KONI yang diterima organisasi Tulungagung Motor Cross (TMC) tahun anggaran 2016-2019 terus bergulir. Kali ini, berkas perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan anggota DPRD Tulungagung, GN, telah dinyatakan lengkap alias P-21 oleh jaksa peneliti Kejari Tulungagung.


Kajari Tulungagung Ansari melalui Kasi Intelijen Agung Tri Radityo mengatakan, berkas kasus yang menjerat GN telah dilakukan pelimpahan tahap I pada 19 September lalu. Dan 17 November kemarin, berkas perkara korupsi yang mengakibatkan kerugian negara Rp 354,5 juta itu telah dinyatakan lengkap alias P-21. Berkas tersebut dinyatakan lengkap oleh Kejari Tulungagung karena sudah memenuhi unsur baik secara formal maupun materiel. "Penyidik Polres Tulungagung yang menangani sudah melengkapi sesuai petunjuk jaksa. Bahkan dalam hal ini, pihak penyidik melampirkan semua barang bukti perkara dalam berkasnya," tegasnya.


Dengan lengkapnya berkas GN, warga Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat ini, maka kejari tinggal menunggu pelimpahan tahap II yaitu tersangka ke kejari. Namun sesuai SOP, diharapkan pelimpahan tidak lebih dari sebulan setelah berkas dinyatakan lengkap. Dengan begitu, perkara bisa segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. "Kalau lebih dari sebulan, kami akan menyurati penyidik untuk segera melimpahkannya," tegasnya.


Seperti diberitakan sebelumnya, GN ditetapkan sebagai tersangka pada pertengahan Agustus lalu. Penyidik menemukan adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan ketua TMC, GN, dalam penggunaan dana hibah KONI anggaran 2016-2019 yang seharusnya diperuntukkan organisasi TMC. Yakni dengan membuat kegiatan fiktif.


Hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, tindakan dugaan korupsi yang dilakukan GN menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 354,5 dari total dana hibah tahun anggaran 2016-2019 sebesar Rp 375 juta.


Lantas atas perbuatannya, mantan anggota DPRD Tulungagung 2014-2019 itu dijerat dengan pasal 2,3 dan 9 Undang-undang Tipikor dengan ancaman maksimal selama 20 tahun.


Di sisi lain, Kasatreskrim Polres Tulungagung AKP Ardyan Yudo Setyantono melalui Kanit Pikor Iptu Andik Prasetyo saat dikonfirmasi terpisah mengaku belum menerima pemberitahuan resmi mengenai status kasus tersebut. "Kami (penyidik, Red) belum menerima surat itu (pemberitahuan P-21, Red). Namun jika memang sudah dinyatakan P-21, akan segera kami tindak lanjuti," ucapnya. (*)

Editor : Choirurrozaq
kasus