TALUN, Radar Blitar - Penyidikan kasus dugaan aborsi ilegal oleh Polres Blitar akhirnya membuahkan hasil. Kemarin (18/12), satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) Polres Blitar menetapkan oknum pegawai negeri sipil (PNS) tenaga kesehatan (nakes) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar, AT, sebagai tersangka utama.
Selain itu, polisi juga menetapkan tersangka lain yang diduga ikut membantu AT melancarkan aksi ilegalnya, yakni seorang oknum aparat hukum. "Kami tetapkan oknum PNS di dinkes ini sebagai tersangka utama. Sementara satu tersangka lain yang berperan sebagai perantara," jelas Kapolres Blitar AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetyo, kepada Koran ini kemarin (17/12).
Kedua tersangka, kini mendekam di tahanan Polres Blitar untuk proses penyidikan lebih lanjut. "Praktek aborsi ilegal ini sudah berjalan sejak 2003 lalu. Modusnya, tersangka memberikan obat khusus untuk menggugurkan kandungan," ungkapnya.
Penetapan kedua tersangka itu, setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Polisi juga telah meminta keterangan dari ahli.
Dalam dugaan kasus aborsi ilegal ini, sebelumnya polisi telah menetapkan tersangka Ag, oknum PNS Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Blitar. Pria yang diduga menggagahi bocah bawah umur hingga hamil dan akhirnya menggugurkan kandungannya di tempat tersangka AT.
Tersangka disangkakan Pasal 194 Jo Pasal 75 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Ancaman hukumannya paling lama 10 tahun penjara.
Dalam pengakuan AT, praktek aborsi ilegal itu sudah lama dijalankannya. Dia juga mengakui, bahwa tidak memiliki kemampuan aborsi secara memadai. "Sebenarnya kalau melakukan aborsi, jelas saya tidak mampu. Tidak punya alatnya," ujarnya, kepada awak media kemarin.
Hanya saja, karena tidak memiliki alat yang memadai, AT menggunakan cara lain, yakni dengan memberikan obat penggugur kandungan. "Obat yang saya berikan itu untuk menggugurkan kandungan. Tapi sebenarnya, itu obat yang biasa digunakan untuk ibu yang selesai melahirkan. Untuk mencegah pendarahan," terangnya.
Ditanya terkait orang-orang yang sering meminta bantuannya untuk menggugurkan kandungan? AT mengaku, kebanyak adalah suami istri. Namun, dirinya tidak selalu mengetahui siapa saja yang diberikan obat penggur tersebut. "Saya tidak selalu detail mengetahui latar belakang mereka yang minta bantuan saya," jawabnya.
Namun, menurut dia, tidak semua orang yang datang kepada AT selalu disarankan minum obat tersebut. "Jadi yang tanya ke saya itu, tidak selalu saya berikan obat itu," tuturnya.
Setiap kali praktek, AT mematok tarif berkisar Rp 2-2,5 juta. Sedangkan harga obatnya sekitar Rp 50 ribu.
Diberitakan sebelumnya, pengusutan dugaan praktek aborsi ilegal itu berawal dari kasus persetubuhan di Kecamatan Wlingi. Pelakunya adalah Ag, oknum PNS Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Blitar.
Ag saat itu menggauli putri angkatnya sendiri, Mlenuk (nama samaran), hingga hamil. Lantaran malu, Ag dan korban sepakat untuk menggugurkan kandungan yang baru berusia 1,5 bulan itu. Pengguguran kandungan itu dilakukan di wilayah Kecamatan Sutojayan, yang kemudian diketahui di tempat AT. (*)
Editor : Choirurrozaq