DH Dituntut 7,5 Tahun Penjara

Choirurrozaq • Dipublikasikan Rabu, 27 Januari 2021 | 18:18 WIB
dh-dituntut-75-tahun-penjara
dh-dituntut-75-tahun-penjara

KEDUNGWARU, Radar Tulungagung - Sidang atas kasus dugaan korupsi dana perawatan PDAM Tirta Cahya Agung terus bergulir. Senin (25/1) kemarin, sidang yang menjerat Kabag Perawatan Non-Aktif PDAM Tirta Cahya Agung, Djoko Hariyanto (DH) ini telah memasuki agenda sidang tuntutan. Dalam sidang itu, jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Tulungagung meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7,5 tahun.


Kajari Tulungagung Ansari, melalui Kasi Intelijen Agung Tri Radityo menjelaskan, setelah berjalan sekitar tiga bulan lamanya, sidang dengan terdakwa DH sudah memasuki agenda tuntutan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya kemarin (25/1), JPU menilai terdakwa telah merugikan negara melalui kewenangannya. Dia diduga mark up biaya perawatan dan memalsukan nota/kuitansi biaya perawatan kendaraan dan pipa saat menjabat sebagai kabag perawatan. Perkara itu telah dilakukan sejak 2016-2019. "Tak hanya menuntut untuk menjatuhkan hukuman 7,5 tahun penjara, kami juga meminta terdakwa untuk mengganti kerugian negara dengan uang pengganti sebesar Rp 1,3 miliar atau subsider 3 tahun 9 bulan penjara," jelasnya.


Menurut dia, tingginya tuntutan hukuman tersebut karena terdakwa dinilai JPU terbukti melanggar unsur pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal itu sesuai dakwaan primer 1. "Dalam sidang-sidang sebelumnya, terdakwa mengakui modus mark up dan pemalsuan kuitansi yang dilakukannya. Pengakuan itu juga diperkuat beberapa saksi," tuturnya.


Sementara itu, penasihat hukum DH, Bambang Suhandoko mengatakan, tuntutan JPU dinilai sangat berat. Sehingga pada Jumat (29/1) besok dalam agenda pledoi (pembelaan dari terdakwa), pihaknya akan menyampaikan fakta-fakta dari persidangan yang dapat meringankan terdakwa. Dalam kesempatan itu, pihaknya juga akan mengajukan justice collaborator (JC). "Beberapa fakta persidangan terungkap jika klien kami ini melakukan itu tak sendiri. Apalagi, dia hanya menjabat sebagai kabag, tentu saat melakukan itu ada instruksi atau minimal diketahuilah sama atasannya. Makanya kami ajukan JC juga," katanya


Dia meyakini ada kebenaran materiel. Bahkan, majelis sebut dia juga sudah punya penilaian dalam perkara ini dari fakta-fakta persidangan. (*)

Editor : Choirurrozaq