KEPANJENKIDUL, Radar Blitar - Selain pelanggar protokol kesehatan (prokes) perorangan, sejumlah pelaku usaha di Kota Blitar juga belum belum menerapkan prokes di tempat usahanya. Buktinya, kurang lebih 135 pelaku usaha yang terpaksa diberikan sanksi dan beberapa tempat usaha lainnya langsung dipasang label pelanggar prokes oleh satuan tugas (satgas) penegakan hukum (gakkum) Covid-19 Kota Blitar.
Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Sebab, pemberian sanksi ini disebabkan sebagian pelaku usaha ini telah melakukan pelanggaran berulang kali, kendati sudah beberapa kali mendapatkan teguran. "Kami lihat masih ada beberapa yang melanggar. Ini kami berikan edukasi," jelas Kapolres Blitar Kota AKBP Yudhi Hery Setiawan.
Yudhi menegaskan, kegiatan penertiban dilakukan oleh tim gabungan dari unsur Satgas Covid-19 Kota Blitar, Polri/TNI, dan satpol PP di beberapa tempat usaha seperti kafe atau rumah makan. Bahkan, masih didapati adanya tempat usaha yang tidak melakukan pembatasan jumlah pengunjung, pengaturan tempat duduk berjarak minimal 1 meter, hingga tidak memberikan teguran kepada pengunjung yang tidak menggunakan masker.
Untuk itu, dilakukan penindakan berupa pemberian teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemberian sanksi berupa tindak pidana ringan (tipiring) kepada pelaku usaha. Pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi pencabutan izin usaha kepada pelaku usaha yang masih didapati melanggar prokes setelah diberikan sejumlah surat peringatan atau sanksi teguran tertulis. "Ini akan kami kaji. Apabila masih didapati, ya bisa dilakukan pencabutan izin usaha atau penutupan sementara," tegasnya.
Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan dan Perundangan Daerah Satpol PP Kota Blitar Agus Suherli mengatakan, hingga kini didapati sebanyak 135 pelaku usaha pelanggar prokes. Jumlah itu merupakan hasil penertiban selama sebulan terakhir. "Di kafe itu, misal ada yang tidak pakai masker, ya itu yang ditindak," ungkapnya.
Rinciannya, sebanyak 110 pelaku usaha diberikan sanksi teguran lisan, 18 pelaku usaha diberikan sanksi teguran tertulis, dan 7 pelaku usaha diberi sanksi tipiring. "Ini penindakan dari 5 Januari lalu hingga kemarin. Termasuk selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pertama dan perpanjangan," ujarnya.
Selain pemberian sanksi tipiring, tujuh tempat usaha juga dilabeli sebagai pelanggar prokes oleh satgas gakkum. Di antaranya kafe yang berada di Jalan Tanjung, Jalan dr Ismail, Jalan TGP, dan kafe di Jalan Anggrek.
Adapun pelaksanaan sidang bagi para pelanggar dengan saksi tipiring, Agus menerangkan, penyidangan digelar di pengadilan negeri (PN) yang dilakukan setiap Jumat. Termasuk kepada pelanggar prokes yang sebelumnya sudah disebutkan. (*)
Editor : Choirurrozaq