BY Sembunyikan Nama Asli

Choirurrozaq • Dipublikasikan Jumat, 9 April 2021 | 16:00 WIB
by-sembunyikan-nama-asli
by-sembunyikan-nama-asli

SANANWETAN, Radar Blitar - Terungkapnya kasus prostitusi online yang melibatkan sejumlah anak kos di Jalan Jawa beberapa waktu lalu, langsung menjadi buah bibir warga setempat. Tak hanya itu, penghuni rumah kos mayoritas memilih pindah. Mereka takut terlibat dalam kasus tersebut.


Dwi Bambang, warga setempat mengaku sebelum digerebek polisi, rumah kos cukup ramai. Mayoritas penghuni adalah pelajar. Nah, pascaterbongkarnya kasus prostitusi, banyak yang tak lagi tinggal di sana.


"Biasanya banyak anak peremupuan usia sekolah yang ngekos di sana. Laundry baju di tempat saya. Tapi sejak ada penggerebekan Maret lalu, katanya sudah banyak yang pindah karena takut," ungkapnya.


Terkait pelaku BY, yang diduga sebagai muncikari dalam bisnis haram itu, Dwi menceritakan tinggal di tempat yang sama. Bahkan, BY beberapa kali menjadi pelanggan laundry milik Dwi. Namun anehnya, BY tak pernah mau mengungkapkan nama aslinya.


"Setahu saya, dia beberapa kali juga laundry di sini. Setiap saya tanya namanya untuk keperluan laundry, dia tidak pernah menyebutkan,” ujarnya.


“Justru meminta saya menuliskan nama apa saja di dalam nota laundry. Dia memang bukan asli warga sini," tambah Dwi.


Pria ramah itu menceritakan, kawasan tempat tinggalnya cukup banyak dipakai untuk rumah kos. Termasuk yang digerebek polisi untuk mengungkap kasus prostitusi online.


Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar Hadi Maskun menegaskan, pihaknya sudah memetakan rumah kos yang disinyalir digunakan bukan sebagai tempat usaha hunian. Pihaknya bakal terus monitoring secara ketat terhadap para pemilik rumah kos. Jika terbukti ada penyalahgunaan, bakal disanksi.


“Bentuk penyalahgunaannya bisa beragam. Itu yang kami monitoring,” ujarnya.


Hadi melanjutkan, hal itu sudah diatur di dalam peraturan daerah (perda) Kota Blitar. Di antaranya terkait kewajiban, larangan, hingga sanksi bagi pemilik dan penghuni kos apabila melakukan pelanggaran.


"Ketua RT, ketua RW, pemerintah kelurahan dan pemerintah kecamatan juga ikut dilibatkan dalam upaya penegakan perda terkait tempat kos ini," tegasnya. (*)

Editor : Choirurrozaq