SANANKULON, Radar Blitar - Penerapan e-tilang atau tilang elektronik tampaknya belum bisa dilakukan di wilayah Kabupaten Blitar. Pasalnya, hingga kemarin (22/4) belum ada pemasangan sarana pemantau khusus untuk mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas yang terjadi.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Blitar Toha Mashuri mengatakan, pelaksana kebijakan terkait e-tilang menjadi wilayah dan tugas kepolisian. Pemerintah daerah hanya bersikap sebagai penunjang kebijakan tersebut. “Terakhir, pihak kepolisian memang berkoordinaasi dengan pemerintah daerah untuk kesediaan sarana prasarananya,” jelasnya.
Untuk melaksanakan kebijakan yang memanfaatkan peranti elektronik ini, pemerintah daerah jelas mendukung. Namun karena kondisi saat ini masih fokus untuk penanganan korona, kesiapan terkait penganggaran untuk pengadaan sarana tersebut juga harus melalui serangkaian pertimbangan. “Masih dibahas. Belum dipastikan akan menelan anggaran hingga berapa,” bebernya.
Dia menegaskan, untuk memantau aktivitas pengguna jalan raya ini, terutama pelanggaran lalu lintas tidak bisa menggunakan sarana yang sudah terpakai saat ini. Closed-circuit television (CCTV) hanya bisa digunakan untuk memantau mobilitas pengguna jalan. Sedangkan untuk melihat pelanggaran lalu lintas butuh peranti yang lebih canggih yang jelas memiliki nilai atau harga yang berbeda. “Pastinya sarana tersebut memiliki kualitas gambar yang bagus serta kemampuan menangkap dalam kecepatan tertentu,” terangnya.
Sebelumnya, Kajari Blitar Bangkit Sormin mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan aplikasi khusus terkait pelanggaran lalu lintas. Pihaknya juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung penerapan kebijakan e-tilang. "Di masa pandemi, menjaga jarak untuk mencegah penyebaran virus korona itu penting sehingga mengurangi pertemuan langsung dalam hal pelayanan juga terus diupayakan," ungkapnya.
Terkait dengan e-tilang, kata Sormin, kejaksaan negeri sudah mempersiapkan rekayasa pelayanan. Nantinya tidak ada lagi pertemuan antara jaksa dengan pelanggar lalu lintas. Sebelumnya, pascaproses persidangan, pelanggar lalu lintas bertemu dengan jaksa untuk mengambil barang bukti tersebut. "Nanti barang bukti akan kami kirimkan melalui Kantor Pos. Jadi pelanggar bisa menunggu di rumah tidak harus datang kejaksaan," ujarnya. (*)
Editor : Choirurrozaq