Kasus kekerasan yang melibatkan anak di Kabupaten Blitar membuat kalangan dewan miris. Wakil rakyat mendesak agar produk hukum yang sudah ada dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menjamin keselamatan generasi bangsa ini. “Meskipun dalihnya kadang suka sama suka, kawin lari, dan sebagainya. Disini penyuluhan dan pemahaman dari dinas terkait kepada masyarakat sangat penting,” ujar anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Sutoyo.
Menurut dia, pendidikan akhlak merupakan salah satu alternatif yang mungkin bisa ditambahkan dalam rangka untuk menekan kasus kekerasan anak. Di sisi lain, kebebasan yang selama ini diberikan oleh orang tua juga harus dikontrol sedemikian rupa. “Pengawasan terhadap lingkungan atau pergaulan anak juga harus dilihat, kalau tidak ingin nantinya repot,” tegas politisi PKS ini.
Sutoyo menyayangkan, masih adanya sebagian orang tua yang terlalu memberikan kebebasan pada anak. Bahkan, di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab guru juga kian terbatas. Padahal, guru atau tenaga pendidik seharusnya diberikan kewenangan maksimal selama memberikan pendidikan. “Kan sering kali orang tua malah protes kalau ada ketegasan yang dilakukan guru. Padahal, itu untuk mendisiplinkan anak. Sekarang, setelah kebebasan diberikan, kasus pelecehan dan kekerasan justru sering kali terjadi,” ungkapnya.
Pihaknya berharap, status atau predikat daerah layak anak yang sering dianugerahkan untuk Kabupaten Blitar bisa diwujudkan. Artinya, apresiasi dari pemerintah tersebut tidak hanya sebagai simbol atau ceremony belaka. Namun memang sesuai dengan kondisi real di lapangan.
Disinggung mengenai kebijakan pemerintah serta peran yang dilakukan oleh wakil rakyat, politikus PKS ini mengaku sudah ada produk hukum daerah yang mengatur kaitannya dengan perlindungan perempuan dan anak. Sayangnya, terkadang menjadi persoalan produk hukum tersebut tidak segera ditindaklanjuti atau implementasi lapangan tidak dilaksanakan. “Kami sudah pernah mengisiasi perda soal anak ini tiga tahun lalu, tapi sepertinya belum ditindaklanjuti dengan peraturan di bawahnya seperti perbup,” terangnya.
Menurut dia, hal ini sudah menjadi fenomena dalam tataran peraturan daerah. Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan mencoba untuk mengomunikasikan di internal komisi agar ada evaluasi terkait dengan tindak lanjut dari produk hukum daerah. “Ya, kami akan lakukan evaluasi. Mana perda yang harus disempurnakan, mana yang belum dilaksanakan. Atau mana-mana yang perlu pembaruan,” pungkasnya. (*)
Editor : Choirurrozaq