Kasus Kekerasan Masih Tinggi

Choirurrozaq • Dipublikasikan Kamis, 29 April 2021 | 16:20 WIB
kasus-kekerasan-masih-tinggi
kasus-kekerasan-masih-tinggi

Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih kerap terjadi di Kabupaten Blitar. Hal ini kontras dengan predikat kabupaten layak anak (KLA) yang sering disematkan setiap tahun.


Informasi yang berhasil dihimpun Koran ini, hingga Maret lalu tak kurang dari 11 kasus yang melibatkan perempuan dan anak di Kabupaten Blitar. Itu belum termasuk sejumlah peristiwa kekerasan yang terjadi beberapa pekan terakhir yang juga melibatkan perempuan dan anak.


Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Blitar Eka Purwanta mengaku, pihaknya sudah bekerja ekstra keras untuk menekan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, pihaknya mengakui membutuhkan dukungan banyak pihak untuk mewujudkan hal tersebut. “Peran dan dukungan banyak pihak sangat penting dalam menekan permasalahan ini karena ini persoalan bersama,” jelasnya.


Eka menegaskan, beragam langkah antisipasi, pencegahan, hingga proses pendampingan juga terus dilakukan. Mulai dari sosialisasi sampai terapi untuk menjaga psikologis para korban kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak.


Kini ada banyak tugas yang membutuhkan kerja keras dinas yang berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto ini. Selain persoalan perempuan dan anak, pertumbuhan pengendalian penduduk hingga persoalan stunting juga masih menyelimuti. Semua kasus tersebut memiliki hubungan erat dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat.


Menurut dia, jumlah pernikahan yang melibatkan anak di bawah usia 19 tahun masih cukup tinggi. Yakni berkisar di angka 53/1.000. Artinya, dari 1.000 anak usia bawah 19 tahun, 53 di antaranya mengajukan dispensasi nikah. Tak pelak, pada 2020 lalu, Pengadilan Agama (PA) Blitar merekap ada 636 pemohon dispensasi nikah ini.


Kondisi yang demikian tak urung memicu laju pertumbuhan penduduk. Apalagi jika dilihat dari penggunaan alat kontrasepsi yang cenderung masih minim. Bahkan, tak sedikit pula yang masih enggan menggunakan alat bantu penekan pengendalian penduduk tersebut. “Jadi yang tak mau pakai alat kontrasepsi itu masih tinggi, sekitar 8 persen,” bebernya.


Pertumbuhan yang tak terkendali ini juga membawa dampak pada gizi buruk dan tumbuh kembang anak alias stunting. Mengacu pada tahun lalu, jumlah bayi atau anak yang mengalami masalah pertumbuhan masih cukup tinggi yakni sekitar 27 persen. Padahal, target nasional ditetapkan maksimal 14 persen. “Bupati juga sudah berpesan agar kinerja pihak terkait harus terus ditingkatkan. Untuk itu, ada peran bersama untuk mengatasi berbagai masalah ini,” tegasnya. (*)

Editor : Choirurrozaq
kasus