SANANWETAN, Radar Blitar– Sidang dengan agenda putusan pra peradilan terkait surat palsu berubah jadwal. Hakim memutuskan menunda jadwal sidang. Sebab, materi putusan belum siap. Penundaan jadwal itu disampaikan hakim tunggal Maimunsyah di depan kuasa hukum pemohon dan termohon, kemarin (12/7).
Dalam sidang di Pengadian Negeri (PN) Blitar itu juga disepakati putusan bakal dilakukan hari ini pukul 10.00. “Ya, kita hormati keputusan hakim, kita ikuti saja,” ujar Kompol Deky Hermansyah salah seorang kuasa hukum termohon usai keluar dari ruang persidangan.
Hal senada disampaikan kuasa hukum pemohon. Menurut dia, hakim tidak boleh grusa-grusu. Mengingat, untuk sidang ini hanya ada seorang hakim yang memimpin. Artinya, pra peradilan ini berbeda dengan sidang lain. Karena hanya dipimpin oleh seorang hakim tunggal. “Saya setuju, karena memang hanya seorang diri memimpin persidangan, tidak perlu buru-buru,” ujar Joko Trisno, salah seorang kuasa hukum pemohon.
Berbeda dengan para pihak yang terlibat dalam persidangan. Salah satunya warga penggugat Perkebunan Karangnongko yang sejak awal mengikuti jalannya persidangan serta menjadi saksi. Mereka sedikit kecewa dengan keputusan penundaan tersebut. Terlebih sebelum persidangan dimulai, mereka melihat ada seorang pejabat pemerintah yang datang ke PN Blitar.
“Jangan-jangan ada sesuatu, sehingga sidang ditunda. Katanya pra peradilan itu maksimal tujuh hari kerja,” ungkap seorang warga yang enggan disebut namanya.
Humas Pengadilan Negeri Blitar Maimunsyah memastikan penundaan terjadi semata karena materi yang belum siap. Diakuinya, ada jeda waktu beberapa hari yang bisa dimanfaatkan sebelum sidang dengan agenda putusan ini digelar. Namun, karena banyaknya perkara yang ditangani PN Blitar, terpaksa menunda sidang putusan tersebut. “Sementara ini personel kami memang terbatas, totalnya hanya ada enam orang hakim. Padahal perkaranya cukup banyak,” jelas pria yang kebetulan menjadi hakim tunggal untuk perkara ini.
Dia menampik penundaan ada kaitanya dengan kedatangan seorang pejabat Pemerintah Kabupaten Blitar. Dengan kata lain, tidak ada intervensi dalam sidang pra peradilan. “Saya mengetahui Pak Wabup datang ke pengadilan. Kebetulan kami memang ada acara pelantikan panitera dari luar daerah. Kemungkinan sudah janjian dengan panitera baru atau seperti apa kami tidak tidak tahu,” tuturnya.
Meski ditunda, Maimunsyah melihat tidak ada masalah. Sebab, batas waktu untuk perkara persidangan masih memungkinkan dilanjutkan. “Untuk pra peradilan itu batasnya kan tujuh hari kerja. Jadi besok (hari ini, Red) masih bisa dilakukan,” ungkapnya.
Pujihandi, salah seorang praktisi hukum menuturkan, acara pemeriksaan pra peradilan dilakukan secara cepat. Selambat-lambatannya dalam kurun waktu tujuh hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusan. “Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) pasal 82 ayat 1 C itu tidak menyatakan menyebut hari kerja, jadi harusnya ini tadi sudah batas terakhir,” ujarnya.
Seperti diketahui, permohonan pra peradilan ini diajukan lantaran pemohon dalam hal ini Surya Teja Wijaya diwakili kuasa hukumnya menilai keputusan penghentian penyidikan oleh Polda Jatim terkait dugaan tindak pinda membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu terlalu terburu-buru.
Pemohon mengungkap beberapa fakta terkait pemberian kuasa dalam gugatan. Seperti kematian Partoloso yang terjadi pada April 1999. Sedangkan kuasa khusus dari para penggugat tertangal 24 Agustus 1999. Artinya, selisih beberapa bulan setelah kematian Partoloso.
Selain itu, dugaan tindak pidana pemalsuan ini juga terjadi saat pemberian kuasa dalam permohonan eksekusi pada 2008. Sebab beberapa orang penggugat telah meninggal sebelum permohonan eksekusi ini dilayangkan. Di antaranya, Katiran, Katimah, dan Sumanto. (*)
Editor : Choirurrozaq