RADAR TULUNGAGUNG – Gelombang penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ponorogo pada Jumat (7/11/2025) malam tak hanya menyasar Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.
Lembaga antirasuah itu juga mengamankan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Dalam operasi tangkap tangan tersebut, ikut diamankan Sekretaris Daerah (Sekda), Direktur Utama RSUD Ponorogo, Kepala Bidang Mutasi Setda, serta adik kandung Bupati Ponorogo.
Selain itu, tiga orang dari pihak swasta juga turut dibawa oleh tim penyidik.
Tujuh Orang Dibawa ke Jakarta
Dari total 13 orang yang diamankan dalam OTT, 7 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.
Mereka tiba di Jakarta pada Sabtu pagi dengan pengawalan ketat petugas.
Pantauan awak media menunjukkan rombongan mobil tahanan KPK memasuki gedung sekitar pukul 07.00 WIB.
Para pejabat dan pihak swasta tersebut langsung dibawa menuju ruang pemeriksaan tanpa memberikan pernyataan kepada media.
“Masuk kiri, Pak,” terdengar suara petugas KPK mengarahkan kendaraan yang membawa para terduga.
Fokus Pemeriksaan KPK
Meski belum menyampaikan secara rinci, sumber internal menyebutkan OTT ini terkait dugaan transaksi suap penyaluran anggaran daerah.
Beberapa pejabat diduga menerima sejumlah uang dari pihak swasta untuk memperlancar alokasi dana ke instansi tertentu.
KPK masih melakukan pendalaman terhadap barang bukti yang disita dari lokasi OTT, termasuk dokumen dan uang tunai.
Setelah pemeriksaan awal, KPK akan menentukan status hukum setiap pihak yang diamankan.
“Seluruh pihak masih berstatus saksi hingga pemeriksaan selesai. Kami akan sampaikan hasil gelar perkara secara resmi setelah proses awal rampung,” ujar juru bicara KPK.
Respons dari Pemerintah Daerah
Hingga Sabtu sore, Pemerintah Kabupaten Ponorogo belum memberikan tanggapan resmi atas kasus ini.
Beberapa pejabat enggan berkomentar, sementara aktivitas di kantor bupati tampak berjalan normal.
Namun, kabar penangkapan ini langsung memicu perhatian masyarakat.
Sejumlah warga berharap agar kasus ini diusut tuntas.
“Kami berharap KPK benar-benar membuka kasus ini secara transparan. Kalau memang ada yang bersalah, harus dihukum,” kata Siti, warga Kecamatan Jenangan.
Konteks Lebih Luas: OTT di Jawa Timur
OTT terhadap pejabat daerah di Jawa Timur bukan pertama kalinya.
Dalam beberapa tahun terakhir, KPK berulang kali menangkap kepala daerah, pejabat dinas, dan pengusaha karena kasus serupa.
Langkah ini dianggap sebagai peringatan keras bagi pejabat daerah untuk tidak menyalahgunakan wewenang.
“Setiap rupiah anggaran publik harus dikelola dengan jujur dan transparan,” ujar pengamat kebijakan publik dari Surabaya, Rudi Hartanto.
Ia menilai OTT Bupati Ponorogo dan sejumlah pejabatnya menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan di daerah.
“Kita butuh reformasi dalam tata kelola anggaran agar kasus seperti ini tidak berulang,” ujarnya.
Publik kini menantikan hasil resmi dari KPK terkait konstruksi hukum kasus dan barang bukti yang diamankan dari OTT Ponorogo.***
Editor : Vidya Sajar Fitri