JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan dirinya bisa mengakses dan memeriksa saldo rekening pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah ini disebut sebagai bagian dari pengawasan internal sekaligus patokan untuk menentukan rotasi jabatan, terutama bagi pejabat eselon 1 hingga eselon 3.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan kantor wilayah DJP Jakarta Utara pada Kamis lalu. Dalam keterangannya, ia menegaskan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan transparansi dan mencegah celah penyimpangan yang berpotensi mengarah pada praktik korupsi.
Menurut Purbaya, pengecekan rekening tabungan pejabat dilakukan di luar laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang selama ini dilaporkan oleh pejabat Kemenkeu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebut, data saldo rekening bisa menjadi pembanding penting untuk menilai kewajaran pertumbuhan kekayaan dari tahun ke tahun.
Pengawasan Rekening Pejabat Kemenkeu Jadi “Alarm” Pencegahan Korupsi
Purbaya menyatakan dirinya memiliki akses untuk memeriksa rekening para pejabatnya, terutama hingga level eselon 3. Alasannya, level tersebut menjadi jalur pejabat yang berpotensi naik jabatan sehingga perlu pengawasan lebih ketat sejak awal.
“Saya punya akses untuk pejabat saya semuanya. Tapi yang saya periksa sampai eselon 3, karena yang mau naikkan yang itu,” ujar Purbaya dalam pernyataannya.
Ia menambahkan, sebagian besar pejabat eselon 1 juga ikut dilihat pergerakan saldonya. Dari hasil pemantauan sementara, Purbaya mengklaim saldo rekening para pejabat cenderung “flat” atau tidak mengalami lonjakan mencolok.
LHKPN Tetap Dicek, Saldo Bank Jadi Pembanding Tahunan
Purbaya menegaskan pemeriksaan ini bukan menggantikan LHKPN, melainkan melengkapi sistem pengawasan yang sudah berjalan. Ia menyebut LHKPN tetap akan dilihat dan dinilai apakah masuk akal atau tidak jika dibandingkan dengan data rekening di bank.
Dengan cara itu, ia menilai ruang untuk “sembunyi” menjadi semakin sempit karena pergerakan saldo dapat dilihat dari tahun ke tahun. Ia juga menekankan bahwa pengawasan tidak berhenti pada temuan sementara yang terlihat normal.
“LHKPN juga kita lihat masuk akal apa enggak. Terus bandingkan dengan uangnya yang di bank dari tahun ke tahun,” ucapnya.
Menteri Keuangan Purbaya: Tak Ada Lonjakan Drastis dari Sektor Pajak
Berdasarkan hasil pengamatan awal, Purbaya mengaku belum melihat adanya peningkatan drastis saldo rekening pejabat Kemenkeu, khususnya yang berkaitan dengan area sensitif seperti pajak. Namun, ia menegaskan pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada celah yang dimanfaatkan oknum.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas aparatur negara, terutama di institusi yang mengelola keuangan negara. Purbaya menilai, pengawasan ketat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Kemenkeu.
Rangkaian Peristiwa Lain: Longsor Pekalongan hingga Bandung Barat
Selain isu pengawasan pejabat Kemenkeu, laporan juga memuat sejumlah peristiwa bencana di berbagai daerah. Longsor terjadi di Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Pekalongan. Tanah di tepian Sungai Kupang ambles dan menyeret pepohonan ke bawah, memicu kepanikan warga.
Peristiwa itu terjadi setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut seharian. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah rumah di tepian sungai dilaporkan terdampak dan kerusakan dinilai cukup signifikan.
Bencana lebih besar terjadi di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Longsor besar dilaporkan terjadi pada Sabtu sekitar pukul 02.00 dini hari. Puluhan rumah tertimbun material longsor, sementara proses evakuasi terkendala cuaca buruk dan ancaman longsor susulan.
Baca Juga: 7 HP 2 Jutaan Terbaik Awal 2026, Allrounder Buat Gaming, Kamera Stabil, dan Harian
Hingga Sabtu siang, petugas menemukan satu korban perempuan yang terseret longsor. Data sementara menyebut enam orang meninggal dan 84 orang masih hilang, sementara tim gabungan terus melakukan pencarian.
Kodam Jaya Turun Tangan Tangani Banjir Jakarta-Bekasi
Di sisi lain, Kodam Jaya Jayakarta bergerak membantu penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah Jakarta dan Bekasi. Prajurit TNI diterjunkan untuk mengevakuasi warga terdampak, menyalurkan makanan siap saji, hingga membantu penanganan tanggul jebol.
Di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, tanggul sungai yang jebol menyebabkan air meluap dan merendam permukiman. Kodam Jaya bersama unsur terkait menyalurkan bantuan seperti ribuan karung pasir, mie instan, roti, dan karpet untuk warga terdampak.
Editor : Natasha Eka Safrina