JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali mengirim sinyal keras ke internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia mencopot Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Jakarta Utara meski yang bersangkutan tidak terlibat langsung dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Keputusan itu langsung memantik pertanyaan publik: jika tidak ikut menerima uang dan tidak ikut ditangkap, mengapa dicopot? Purbaya menegaskan, bersih bukan sekadar soal “ketangkap atau tidak”, melainkan soal kelayakan memimpin dan kemampuan mengendalikan sistem pengawasan.
Langkah tegas Purbaya Yudi Sadewa ini dinilai sebagai perubahan besar dalam budaya birokrasi. Selama ini, atasan kerap “selamat” ketika anak buah terjerat kasus, dengan alasan klasik tidak mengetahui praktik penyimpangan di bawahnya. Namun di era Purbaya, dalih “saya tidak tahu” justru dianggap sebagai kegagalan kepemimpinan.
Purbaya: Pimpinan Harus Bertanggung Jawab atas Kekacauan Anak Buah
Dalam pernyataannya, Purbaya menegaskan pencopotan dilakukan sebagai pesan bagi para pejabat pajak level atas. Menurutnya, jika bawahan membuat masalah dan pimpinan tidak mendeteksi apa pun, maka pimpinan tidak bisa lepas tangan.
“Nanti kita cari jabatan yang pas untuk beliau. Walaupun dia enggak terlibat langsung kan sebagai Kakanwil, dia mesti bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di bawahnya,” tegas Purbaya.
Ia menambahkan, dirinya ingin memberi pesan jelas bahwa pejabat struktural harus mampu mengendalikan orang-orang di bawahnya. Jika tidak, kasus serupa akan terus berulang.
Purbaya juga mengaku heran jika ada pejabat yang tidak bergerak ketika melihat gejala penyimpangan. Ia bahkan menyinggung isu “backing” yang kerap disebut-sebut dalam kasus-kasus sensitif, namun tidak pernah jelas siapa sosok yang dimaksud.
“Kalau ada, kasih tahu saya, kita beresin ya. Kita beresin,” kata Purbaya.
“Jangan Terlibat, Tapi Jangan Sampai Dikibulin”
Purbaya menegaskan penindakan akan dilakukan secara berimbang. Artinya, bukan asal mengganti pejabat tanpa strategi, namun tetap tegas dalam menutup celah kebocoran.
Ia menyebut, langkah ini juga dibarengi dengan promosi orang-orang yang dinilai memiliki integritas tinggi, terutama di lingkungan pajak dan bea cukai. Tujuannya, agar sistem menjadi lebih kuat, kredibel, dan mampu mendukung target negara.
Purbaya juga menyinggung target pertumbuhan ekonomi yang menurutnya perlu didorong lebih tinggi. Ia menyebut dalam APBN 2026 target pertumbuhan berada di kisaran 5,4 persen, namun dirinya berharap bisa mendorong ke arah 6 persen jika berbagai kebocoran bisa dirapikan dan investasi diperkuat.
Langkah itu termasuk melindungi pasar domestik dari barang-barang ilegal yang dapat menggerus penerimaan negara dan merusak iklim usaha.
Efek Domino: Pejabat Pajak hingga Direksi Himbara Disebut Ikut Deg-degan
Pencopotan Kakanwil DJP Jakarta Utara dinilai bukan sekadar urusan internal, melainkan pesan besar ke seluruh ekosistem keuangan negara. Sebab, Purbaya menekankan bahwa jabatan bukan tameng, dan status “tidak terlibat” bukan berarti bebas tanggung jawab.
Narasi ini membuat banyak pejabat mulai gelisah. Standar lama yang menganggap aman selama tidak tertangkap OTT kini berubah. Di bawah kepemimpinan Purbaya, kelalaian mengawasi pun bisa berujung pencopotan.
Sinyal tersebut disebut ikut membuat jajaran direksi bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) waswas. Sebab, logika tanggung jawab pimpinan atas sistem dan anak buah dapat diterapkan lebih luas, termasuk pada sektor perbankan negara, BUMN strategis, hingga proyek-proyek pembiayaan besar.
OTT KPK Jadi “Gejala”, Pembiaran Dianggap Penyakit Utama
Purbaya menilai OTT bukan sekadar insiden, melainkan gejala dari masalah yang lebih besar. Menurutnya, yang membuat negara “bocor dari dalam” adalah pembiaran—ketika pelanggaran dibiarkan tumbuh karena pengawasan lemah atau pimpinan memilih tutup mata.
Bagi publik, langkah Purbaya ini memberi harapan baru bahwa penegakan integritas tidak berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga menyasar tanggung jawab struktural. Dalam konteks penerimaan negara, kepercayaan masyarakat dianggap lebih mahal daripada sekadar angka.
Dengan pencopotan ini, Purbaya seolah menegaskan: pejabat yang ingin bertahan bukan yang paling pandai berkelit, tetapi yang mampu bekerja benar, mengawasi benar, dan menjaga sistem tetap bersih. Jika tidak, kursi jabatan bisa digeser kapan saja.
Editor : Natasha Eka Safrina