Radar Tulungagung - Survei kepuasan Prabowo mencatat angka tertinggi jika dibandingkan dengan tahun pertama pemerintahan Presiden sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). Temuan ini memunculkan pertanyaan: apa faktor utama yang membuat tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto begitu tinggi?
Dalam survei kepuasan Prabowo yang dirilis lembaga riset nasional, tingkat approval di tahun pertama pemerintahannya melampaui capaian awal era SBY dan Jokowi. Perbandingan ini menjadi sorotan karena pada tahun pertama kepemimpinan SBY dan Jokowi, keduanya sempat mengambil kebijakan tidak populer.
Survei kepuasan Prabowo menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil pada tahun pertama pemerintahan cenderung lebih populis dan pro-rakyat. Hal inilah yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya tingkat kepuasan publik saat ini.
Baca Juga: Sambut Ramadan, Kelurahan Botoran Tulungagung Lestarikan Tradisi Gugur Gunung Bersihkan Pemakaman
Bandingkan dengan Era SBY dan Jokowi
Jika menilik ke belakang, pada 2005, SBY mengambil keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan. Kebijakan tersebut menuai pro dan kontra karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Sementara itu, pada 2015, di tahun pertama pemerintahannya, Jokowi mencabut subsidi BBM. Kebijakan tersebut juga tergolong tidak populer karena memicu kenaikan harga dan tekanan ekonomi di masyarakat.
Berbeda dengan dua pendahulunya, Prabowo dinilai tidak mengambil kebijakan yang berisiko menurunkan popularitas pada tahun pertama pemerintahannya. Justru sebaliknya, ia menggulirkan sejumlah program yang dinilai populis dan langsung menyentuh masyarakat.
Program MBG dan Bansos Jadi Sorotan
Salah satu program andalan yang kerap disebut dalam survei kepuasan Prabowo adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menyasar pelajar dan kelompok rentan dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi sekaligus mendukung pertumbuhan generasi muda.
Selain MBG, bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah juga menjadi faktor penting. Di tahun pertama pemerintahan, intensitas penyaluran bansos dinilai cukup tinggi. Hal ini memperkuat persepsi bahwa pemerintah hadir dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Pengamat menilai, kombinasi antara MBG dan bansos membuat kebijakan Prabowo terlihat lebih populis dibanding kebijakan awal era SBY dan Jokowi. Program kerja yang langsung terasa manfaatnya berkontribusi terhadap peningkatan citra positif pemerintah.
Namun demikian, bansos juga disebut sebagai “pisau bermata dua”. Di satu sisi, kebijakan ini meningkatkan kepuasan publik. Di sisi lain, distribusi yang tidak merata dapat memicu kekecewaan.
Alasan Ketidakpuasan Publik
Meski survei kepuasan Prabowo mencatat angka tinggi, tetap ada kelompok masyarakat yang menyatakan tidak puas. Alasan utama ketidakpuasan adalah bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran atau kurang merata.
Sebagian responden merasa tidak menerima bantuan yang seharusnya layak mereka dapatkan. Hal ini memunculkan persepsi ketidakadilan dalam distribusi program sosial pemerintah.
Selain itu, program kerja dinilai belum berjalan maksimal di sejumlah daerah. Program MBG, misalnya, sempat mendapat catatan terkait isu teknis seperti tata kelola, kebersihan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), hingga kasus keracunan makanan di beberapa wilayah.
Faktor ekonomi juga menjadi sorotan. Sebagian publik menilai kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil. Bahkan, dalam temuan survei disebutkan bahwa mayoritas responden merasa harga kebutuhan pokok saat ini lebih sulit dijangkau dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan harga bahan pokok menjadi indikator penting dalam membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. Meski program sosial digulirkan, tekanan harga di pasar tetap memengaruhi tingkat kepuasan.
Tantangan Tahun Kedua Pemerintahan
Tingginya survei kepuasan Prabowo pada tahun pertama tentu menjadi modal politik yang kuat. Namun, mempertahankan angka tersebut bukan perkara mudah.
Ke depan, tantangan utama pemerintah adalah memastikan program populis seperti MBG dan bansos benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan. Penguatan tata kelola dan pengawasan menjadi krusial agar tidak muncul masalah baru yang dapat menurunkan kepercayaan publik.
Selain itu, stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat harus menjadi prioritas. Jika tekanan ekonomi meningkat, tingkat kepuasan bisa terkoreksi sebagaimana yang pernah terjadi pada pemerintahan sebelumnya.
Perbandingan dengan era SBY dan Jokowi menunjukkan bahwa kebijakan tahun pertama sangat menentukan persepsi publik. Kebijakan tidak populer memang berisiko menurunkan approval rating, tetapi tetap diperlukan jika menyangkut stabilitas fiskal jangka panjang.
Kini publik menanti, apakah tren positif dalam survei kepuasan Prabowo ini dapat bertahan hingga tahun-tahun berikutnya atau justru menghadapi ujian berat seiring dinamika ekonomi dan politik nasional.
Editor : Edo Trianto