Pernyataan alumni LPDP itu memicu reaksi keras dari warganet. Ribuan komentar membanjiri berbagai platform, mulai dari Instagram hingga X. Tagar LPDP bahkan sempat masuk daftar trending topic pada Sabtu, 21 Februari. Banyak pihak menilai ucapan tersebut tidak bijak, terlebih karena ia merupakan penerima beasiswa yang dibiayai negara melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Kontroversi ini berkembang cepat. Tidak hanya menyoal pilihan kewarganegaraan sang anak, publik juga memperdebatkan etika dan tanggung jawab moral seorang alumni LPDP terhadap Indonesia.
Kronologi Video Viral Alumni LPDP
Video yang beredar memperlihatkan Dwi membuka dokumen dari Home Office Inggris. Ia menyebut dokumen tersebut sebagai sesuatu yang akan “mengubah nasib dan masa depan anak-anaknya”. Dengan nada antusias, ia mengumumkan bahwa anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris.
Dalam narasi yang ditulisnya, ia menyampaikan kalimat yang memicu polemik: “Cukup aku aja yang jadi WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan paspor kuat WNA.” Ucapan itu dianggap sebagian warganet sebagai bentuk perendahan terhadap Indonesia.
Padahal, sebagai alumni LPDP, Dwi merupakan lulusan Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung. Ia melanjutkan studi magister di DEF University of Technology pada periode 2015–2017 melalui beasiswa LPDP.
Selama masa pengabdian di Indonesia pada 2017 hingga 2023, Dwi diketahui aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia menginisiasi penanaman 10.000 pohon bakau di wilayah pesisir, memberdayakan ibu rumah tangga melalui ekonomi rumahan, terlibat dalam penanggulangan bencana di Sumatera, hingga berkontribusi dalam pembangunan sekolah di Nusa Tenggara Timur.
Kritik Publik dan Isu Tanggung Jawab Moral
Meski memiliki rekam jejak sosial yang cukup panjang, publik tetap menyoroti pernyataannya. Banyak yang mempertanyakan sensitivitas dan empati seorang alumni LPDP terhadap negara yang membiayai pendidikannya.
LPDP sendiri merupakan program beasiswa dari pemerintah Indonesia yang bersumber dari dana abadi pendidikan. Penerima beasiswa diwajibkan kembali ke Tanah Air dan mengabdi sesuai ketentuan. Karena itu, sebagian warganet menilai pernyataan Dwi bertolak belakang dengan semangat nasionalisme yang melekat pada program tersebut.
Perdebatan pun meluas ke aspek etika. Ada yang menilai pilihan kewarganegaraan adalah hak pribadi, termasuk bagi anaknya. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa penyampaian narasi di ruang publik seharusnya lebih bijak, terutama mengingat statusnya sebagai alumni LPDP.
Situasi semakin memanas ketika respons Dwi terhadap sejumlah komentar dinilai kurang meredam polemik. Dalam klarifikasi lanjutan, ia menyebut pernyataannya sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggapnya belum sepenuhnya pro rakyat. Ia juga menegaskan bahwa sebagai penerima beasiswa dari uang rakyat, dirinya merasa berhak menyampaikan kritik.
Antara Hak Pribadi dan Sensitivitas Publik
Kasus viral alumni LPDP ini memperlihatkan betapa sensitifnya isu kewarganegaraan dan nasionalisme di ruang digital. Di satu sisi, menentukan kewarganegaraan anak merupakan hak orang tua sesuai hukum yang berlaku. Di sisi lain, publik menuntut adanya tanggung jawab moral dari figur yang pernah mendapat fasilitas negara.
Polemik ini juga menjadi refleksi bagi para penerima beasiswa pemerintah. Di era media sosial, setiap pernyataan dapat dengan cepat menyebar dan memantik opini luas. Reputasi pribadi maupun institusi bisa ikut terdampak.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari LPDP terkait polemik tersebut. Namun diskursus di media sosial masih terus bergulir. Banyak pihak berharap agar kontroversi ini menjadi pembelajaran bersama, baik bagi alumni LPDP maupun masyarakat luas, untuk lebih bijak dalam menyampaikan pandangan di ruang publik.
Kasus ini menunjukkan bahwa di tengah kebebasan berekspresi, sensitivitas sosial tetap menjadi faktor penting. Terlebih ketika menyangkut identitas kebangsaan dan lembaga negara yang selama ini menjadi tumpuan harapan generasi muda Indonesia.
Viral alumni LPDP Dwi Setia Ningtias soal anak jadi WN Inggris. Publik soroti etika dan tanggung jawab penerima beasiswa.
warta kota prodution
Editor : Izahra Nurrafidah