RADAR TULUNGAGUNG - Kabar mengejutkan datang dari Provinsi Bengkulu setelah Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Senin malam, 9 Maret 2026.
Penangkapan kepala daerah tersebut langsung menyita perhatian publik.
Informasi mengenai Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari ditangkap KPK dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto.
Ia membenarkan bahwa Fikri Tobari termasuk pihak yang diamankan dalam operasi senyap yang digelar oleh lembaga antirasuah tersebut.
Meski sudah memastikan bahwa Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari ditangkap KPK, pihak KPK masih belum mengungkap secara detail konstruksi perkara yang menjerat sang kepala daerah.
Barang bukti yang disita serta pihak lain yang ikut diamankan juga belum diumumkan secara resmi.
OTT KPK di Bengkulu
Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK berlangsung di wilayah Bengkulu pada Senin malam.
Penangkapan tersebut menjadi salah satu operasi terbaru lembaga antikorupsi terhadap pejabat daerah.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa Bupati Rejang Lebong termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
“Benar, Bupati Rejang Lebong,” kata Fitroh saat dikonfirmasi pada Selasa, 10 Maret 2026.
Namun, Fitroh belum membeberkan secara rinci siapa saja pihak lain yang ikut ditangkap dalam operasi tersebut.
Ia juga tidak menjelaskan jenis perkara yang sedang diselidiki oleh penyidik KPK.
Seperti prosedur dalam operasi tangkap tangan lainnya, KPK biasanya membutuhkan waktu hingga 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
Sosok Muhammad Fikri Thobari
Setelah kabar penangkapan mencuat, perhatian publik pun tertuju pada sosok Muhammad Fikri Tobari. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang cukup populer di Kabupaten Rejang Lebong.
Muhammad Fikri Tobari lahir di Baturaja pada 4 Februari 1981. Dengan demikian, saat ini usianya sekitar 45 tahun.
Ia merupakan anak dari pasangan M. Tobari Muat dan Rosmala Dewi. Fikri berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang birokrasi dan aktivitas organisasi.
Ayahnya dikenal pernah aktif sebagai aktivis kampus sebelum kemudian berkarier di lingkungan Kementerian Agama.
Dalam perjalanan kariernya, sang ayah sempat menjabat sebagai kepala Kantor Kementerian Agama di beberapa kabupaten di Provinsi Bengkulu.
Selain itu, ayah Fikri juga pernah menjadi Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepahiang. Sementara ibunya, Rosmala Dewi, dikenal sebagai seorang birokrat yang juga bekerja di lingkungan Kementerian Agama.
Latar Belakang Pendidikan dan Karier
Muhammad Fikri Tobari dikenal memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan administrasi publik. Ia menyandang gelar Sarjana Ekonomi serta Magister Administrasi Publik.
Selain berkiprah di dunia pemerintahan, Fikri juga dikenal sebagai pengusaha yang aktif di sektor bisnis properti.
Dalam perjalanan kariernya, ia pernah menjadi pemimpin sebuah media lokal bernama Koran Sahasen Jaya pada periode 2008 hingga 2010.
Di tahun yang sama, Fikri juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Bukit Juvi Permata. Perusahaan tersebut bergerak di bidang properti, khususnya penjualan perumahan baik melalui sistem kredit pemilikan rumah (KPR) maupun penjualan komersial.
Kariernya di dunia bisnis terus berkembang. Pada 2014, ia kembali dipercaya memimpin perusahaan tersebut sebagai Presiden Direktur.
Aktif di Dunia Organisasi
Selain berkarier di dunia usaha, Fikri juga aktif dalam berbagai organisasi bisnis di Bengkulu. Ia tercatat pernah aktif di organisasi Real Estate Indonesia (REI) wilayah Bengkulu.
Tidak hanya itu, pada tahun 2021 Fikri juga terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Rejang Lebong.
Perannya di berbagai organisasi tersebut membuat namanya cukup dikenal di kalangan pengusaha dan masyarakat di wilayah tersebut.
Publik Menunggu Penjelasan KPK
Penangkapan Muhammad Fikri Thobari dalam OTT KPK kini menjadi perhatian luas masyarakat.
Banyak pihak menunggu penjelasan resmi dari KPK terkait dugaan kasus yang menjerat sang kepala daerah.
Biasanya setelah pemeriksaan awal selesai dilakukan, KPK akan mengumumkan kronologi operasi tangkap tangan, barang bukti yang disita, serta status hukum pihak yang diamankan.
Kasus ini juga kembali menambah daftar kepala daerah di Indonesia yang tersandung dugaan tindak pidana korupsi.
Publik berharap proses hukum yang dilakukan oleh KPK dapat berjalan transparan serta memberikan efek jera terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.***
Editor : Vidya Sajar Fitri