JAKARTA - Program MBG atau Makan Bergizi Gratis disebut menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga membangun rantai pasok pangan dari desa hingga kota.
Dalam sebuah diskusi publik mengenai program MBG, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjawab persoalan akses masyarakat terhadap makanan bergizi. Selain itu, program ini juga diharapkan menciptakan permintaan pasar yang stabil bagi petani, peternak, dan pelaku usaha kecil.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Ujang Komarudin, menjelaskan bahwa program MBG telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat sejak diluncurkan.
Menurutnya, hingga saat ini lebih dari 36 juta penerima manfaat telah mendapatkan makanan dari program tersebut dengan total distribusi mencapai lebih dari 1,4 miliar porsi makanan.
“Kalau dihitung secara objektif, tingkat kesalahan program ini sangat kecil, sekitar 0,007 persen. Artinya lebih dari 99 persen pelaksanaan program berjalan baik,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah tetap melakukan evaluasi terhadap berbagai kekurangan yang muncul selama pelaksanaan di lapangan.
Program MBG dan Ketahanan Pangan Nasional
Peneliti kebijakan publik bidang ketahanan pangan, I Dewa Made Agung, menjelaskan bahwa hubungan antara program MBG dan ketahanan pangan sebenarnya sangat erat.
Ia menjelaskan konsep ketahanan pangan secara teori memiliki empat aspek utama.
Pertama adalah ketersediaan pangan (availability), yaitu memastikan bahan pangan tersedia dalam jumlah cukup. Kedua adalah akses (affordability), yaitu kemampuan masyarakat untuk mendapatkan makanan tersebut.
Ketiga adalah utilitas atau kualitas pangan, yang mencakup nilai gizi serta keamanan makanan. Sedangkan yang terakhir adalah keberlanjutan (sustainability).
Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam aspek akses pangan bergizi.
“Dalam indeks ketahanan pangan global, posisi Indonesia masih berada di kisaran peringkat 60 dari lebih dari 100 negara. Salah satu tantangan terbesar adalah akses masyarakat terhadap makanan bergizi,” jelasnya.
Karena itu, program MBG hadir untuk memastikan anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan bisa mendapatkan makanan bergizi secara langsung.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya meningkatkan ketersediaan pangan melalui berbagai kebijakan lain seperti peningkatan produksi pertanian dan kebijakan pupuk.
Menggerakkan Ekonomi Desa dan UMKM
Selain meningkatkan gizi masyarakat, program MBG juga diklaim mampu menggerakkan ekonomi lokal.
Model pelaksanaan program ini menggunakan sistem central kitchen atau dapur pusat yang memproduksi makanan dalam jumlah besar untuk didistribusikan ke sekolah.
Setiap dapur program dapat mempekerjakan sekitar 40 hingga 50 pekerja lokal.
Tidak hanya itu, dapur tersebut juga membutuhkan pasokan bahan pangan dari berbagai pemasok seperti petani, peternak, hingga pelaku UMKM.
Hal ini menciptakan rantai ekonomi baru di tingkat lokal.
Dewa Made Agung bahkan mencontohkan pengalaman di salah satu daerah di Jawa Barat.
Ia mengaku sempat bertemu seorang petani di wilayah Sukabumi yang mengalami peningkatan pendapatan setelah adanya permintaan bahan pangan dari dapur program MBG.
“Dulu petani bingung menjual hasil panennya. Sekarang dengan adanya dapur MBG, permintaan stabil dan bahkan petani bisa mempekerjakan orang lain,” katanya.
Menurutnya, program makan bergizi gratis dapat menciptakan multiplier effect ekonomi yang luas jika rantai pasok lokal dimanfaatkan secara optimal.
Mengapa Tidak Diganti Bantuan Tunai?
Salah satu kritik yang muncul di masyarakat adalah usulan agar program MBG diganti dengan bantuan tunai.
Namun para narasumber menilai pendekatan tersebut tidak akan memberikan dampak ekonomi yang sama.
Jika bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai, masyarakat memang bisa membeli makanan sendiri. Namun belum tentu uang tersebut digunakan untuk kebutuhan gizi.
Sebaliknya, melalui sistem dapur terpusat, pemerintah dapat memastikan makanan yang diberikan memiliki nilai gizi yang sesuai.
Selain itu, model ini juga menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan usaha kecil di sektor pangan.
“Kalau diberikan uang tunai, efek penciptaan lapangan kerjanya tidak langsung. Sementara melalui dapur MBG ada pekerja dapur, pemasok bahan pangan, hingga distribusi,” jelas Dewa.
Tantangan Pengawasan dan Keamanan Pangan
Meski dinilai berhasil menjangkau jutaan penerima manfaat, program MBG masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait pengawasan keamanan pangan.
Beberapa kasus yang sempat terjadi, seperti dugaan keracunan makanan, menjadi perhatian pemerintah.
Karena itu, berbagai standar keamanan pangan mulai diterapkan, termasuk sertifikasi dapur, pengawasan distribusi makanan, hingga pelatihan penanganan makanan di sekolah.
Menurut Dewa, proses pengawasan tidak hanya berhenti di dapur produksi.
Setelah makanan dikirim ke sekolah, pihak sekolah juga perlu memahami cara penyimpanan dan penanganan makanan yang benar agar kualitasnya tetap terjaga.
“Penanganan makanan di sekolah juga penting. Tidak boleh sembarangan menaruh makanan di tempat terbuka atau tanpa perlindungan,” katanya.
Pemerintah optimistis dengan evaluasi yang terus dilakukan, program MBG dapat semakin efektif dalam meningkatkan gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Editor : Divka Vance Yandriana