RADAR TULUNGAGUNG – Kepastian hukum menjadi salah satu hal penting yang dibutuhkan masyarakat ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Kepastian hukum membuat setiap orang mengetahui bahwa sebuah perkara akan diproses berdasarkan aturan, prosedur, dan kewenangan yang jelas.
Kepastian hukum juga berarti masyarakat dapat memahami bagaimana sebuah perkara berjalan, mulai dari pemeriksaan hingga keputusan. Karena itu, profesionalisme aparat penegak hukum menjadi bagian penting untuk memastikan proses tersebut berlangsung sesuai ketentuan.
Kepastian hukum bukan berarti hasil perkara harus selalu sesuai dengan keinginan salah satu pihak. Prinsip tersebut lebih berkaitan dengan adanya proses yang dapat dipertanggungjawabkan, perlakuan yang adil, serta keputusan yang didasarkan pada hukum dan alat bukti yang sah.
Hal itu relevan dengan perkara dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Tulungagung yang memasuki tahap persidangan. Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, dijadwalkan menjalani sidang perdana pada Jumat (4/9/2026).
Baca Juga: Mengapa Independensi dan Integritas Kejaksaan Penting? Ini Alasan Penegakan Hukum Bebas Intervensi
Kepastian Hukum Berarti Ada Proses yang Jelas
Bagi masyarakat, kepastian hukum dapat dilihat dari adanya aturan yang jelas serta prosedur yang harus dijalankan aparat. Proses hukum tidak semestinya bergantung pada siapa pihak yang diperiksa, kedudukannya, ataupun besarnya perhatian publik terhadap sebuah perkara.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Undang-undang tersebut juga menempatkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai salah satu asas penyelenggaraan peradilan.
Profesionalisme aparat menjadi penting karena setiap tahapan memiliki konsekuensi hukum. Penyidik, penuntut umum, maupun hakim memiliki fungsi dan kewenangan berbeda sehingga harus menjalankannya sesuai aturan yang berlaku.
Hukum acara pidana yang berlaku saat ini adalah UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Aturan tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan sekaligus mencabut KUHAP sebelumnya, UU Nomor 8 Tahun 1981.
Baca Juga: Cara Masyarakat Mengawasi Penegakan Hukum agar Transparan dan Profesional, Ini yang Perlu Dilakukan
Profesionalisme Aparat Menentukan Kualitas Proses Hukum
Profesionalisme dalam penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis. Di dalamnya terdapat tuntutan untuk menjalankan kewenangan secara cermat, transparan, akuntabel, dan tetap menghormati hak pihak-pihak yang terlibat.
UU KUHAP yang baru secara khusus memperkuat hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas. Regulasi tersebut juga menyempurnakan kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum serta memperkuat koordinasi di antara penyidik dan penuntut umum.
Prinsip tersebut penting karena proses hukum harus mampu membedakan antara dugaan dan fakta yang telah terbukti. Seseorang yang sedang menjalani proses hukum belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dalam perkara Tulungagung, KPK sebelumnya membawa 13 orang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Setelah proses tersebut, KPK menetapkan Gatut Sunu dan Dwi Yoga sebagai tersangka.
Keduanya kemudian menghadapi proses persidangan atas perkara yang didakwakan. Tahap persidangan menjadi ruang untuk menguji konstruksi perkara, keterangan para pihak, serta alat bukti berdasarkan ketentuan hukum.
Baca Juga: Penegakan Hukum Tak Bisa Berdasar Asumsi, Alat Bukti Sah dan Profesionalisme Jadi Kunci Perkara
Mengapa Masyarakat Perlu Mengikuti Proses Hukum?
Kepastian hukum juga berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai proses hukum. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan perkara, tetapi tetap perlu membedakan informasi resmi dari kesimpulan yang belum diuji di persidangan.
Dalam perkara Gatut Sunu dan Dwi Yoga, sidang perdana menjadi tahap penting untuk mengetahui dakwaan yang diajukan penuntut umum. Perkembangan selanjutnya akan memperlihatkan bagaimana perkara tersebut diuji melalui mekanisme peradilan.
Sikap menghormati proses hukum juga berlaku bagi pihak di luar terdakwa. Pejabat yang dipanggil sebagai saksi, misalnya, memiliki kewajiban mengikuti prosedur pemanggilan yang sah dan memberikan keterangan sesuai fakta yang diketahuinya.
Plt Bupati Tulungagung sebelumnya menyatakan siap hadir apabila dipanggil pengadilan sebagai saksi. Sikap tersebut menggambarkan bahwa proses hukum memiliki mekanisme yang harus dihormati, termasuk ketika seseorang diminta memberikan keterangan di persidangan.
Pada akhirnya, kepastian hukum akan lebih mudah diwujudkan apabila setiap aparat menjalankan kewenangan secara profesional dan masyarakat memahami proses yang sedang berlangsung. UU 20/2025 sendiri menempatkan penguatan hak serta efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penegakan hukum sebagai bagian penting pembaruan hukum acara pidana.
Dengan demikian, kepastian hukum bukan sekadar soal cepat atau lambatnya sebuah perkara selesai. Yang lebih penting adalah prosesnya berjalan berdasarkan aturan, menghormati hak setiap pihak, serta menghasilkan keputusan melalui mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Editor : Vidya Sajar FitriSumber : Diolah dari berbagai sumber