TULUNGAGUNG – Pelanggaran kode etik Polri tidak hanya berujung pada teguran atau kewajiban meminta maaf. Dalam kondisi tertentu, pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif yang berpengaruh langsung terhadap kedudukan dan perjalanan karier anggota, termasuk mutasi bersifat demosi.
Dampak pelanggaran kode etik Polri terhadap karier tersebut terjadi karena aturan membedakan sanksi etika dan sanksi administratif. Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengatur bahwa pejabat Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dapat dikenai sanksi etika dan/atau administratif.
Dalam perkara di Tulungagung, pelanggaran kode etik Polri berujung pada sanksi berlapis. Seorang personel dinyatakan terbukti melanggar KEPP dan dijatuhi sanksi etika, pembinaan, penempatan di tempat khusus selama 30 hari kerja, serta mutasi bersifat demosi selama lima tahun.
Baca Juga: Mengenal Jenis Sanksi Kode Etik Polri, dari Sanksi Etika hingga Demosi dan Patsus
Mengapa Pelanggaran Etik Bisa Memengaruhi Karier?
Kode Etik Profesi Polri merupakan pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan anggota dalam menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab, maupun kehidupan sehari-hari. Aturan tersebut menjadi dasar bagi institusi untuk menilai apakah perilaku seorang personel masih sesuai dengan standar etik yang ditetapkan.
Ketika pelanggaran dinyatakan terbukti melalui mekanisme KKEP, konsekuensinya tidak selalu sama. Perpol Nomor 7 Tahun 2022 membagi sanksi menjadi sanksi etika dan sanksi administratif.
Sanksi etika antara lain berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Pelanggar juga dapat diwajibkan meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP serta secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
Selain itu, terdapat kewajiban mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama satu bulan. Bentuk tersebut menunjukkan bahwa penegakan kode etik juga memiliki fungsi pembinaan terhadap personel yang terbukti melakukan pelanggaran.
Baca Juga: Personel Polres Tulungagung Aiptu YW Dijatuhi Sanksi Berlapis, Demosi selama 5 Tahun
Apa Bedanya Sanksi Etika dan Demosi?
Perbedaan paling penting terletak pada dampaknya. Sanksi etika terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban atas perilaku, sedangkan sanksi administratif dapat berpengaruh langsung terhadap posisi dan perjalanan karier anggota.
Salah satu sanksi administratif yang diatur dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 adalah mutasi bersifat demosi. Demosi paling singkat dijatuhkan selama satu tahun, sehingga sanksi tersebut memang dirancang memiliki konsekuensi terhadap penempatan personel.
Sanksi administratif lainnya meliputi penundaan kenaikan pangkat, penundaan pendidikan, penempatan pada tempat khusus, hingga pemberhentian tidak dengan hormat sesuai ketentuan dan kategori pelanggaran.
Dalam perkara Tulungagung, personel yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran dikenai patsus selama 30 hari kerja. Masa tersebut berlangsung mulai 13 Agustus sampai 11 September 2026 dan telah dijalani.
Konsekuensi yang paling berkaitan dengan perjalanan karier adalah mutasi bersifat demosi selama lima tahun. Artinya, putusan KKEP tidak hanya menghasilkan kewajiban pembinaan, tetapi juga membawa konsekuensi administratif terhadap penempatan personel.
pBaca Juga: Ditemukan Mengapung di Sekitar Pusaran Air, Polisi Ingatkan Warga Waspadai Aktivitas di Sungai Brantas
Mengapa Sanksi Bisa Berlapis?
Penerapan beberapa sanksi sekaligus dimungkinkan karena Perpol Nomor 7 Tahun 2022 secara tegas menyebut pelanggar KEPP dapat dikenai sanksi etika dan/atau sanksi administratif. Dengan demikian, satu putusan KKEP dapat memuat lebih dari satu bentuk konsekuensi sesuai hasil pemeriksaan dan pertimbangan komisi.
Dalam perkara tersebut, komisi juga mempertimbangkan faktor yang meringankan. Di antaranya, personel belum pernah melakukan pelanggaran disiplin, KEPP maupun pidana, memiliki dedikasi dan disiplin yang baik, bersikap kooperatif selama pemeriksaan, serta mengakui dan menyesali perbuatannya.
Namun, terdapat pula faktor yang memberatkan. Perbuatan dinilai bertentangan dengan norma agama, hukum, kesusilaan, dan ketentuan KEPP serta sempat menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial.
Hal ini menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi tidak semata-mata melihat satu aspek. Kondisi personel, riwayat pelanggaran, sikap selama pemeriksaan, serta dampak perbuatan dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses etik.
Pada akhirnya, pelanggaran kode etik Polri dapat berdampak pada karier karena aturan menyediakan sanksi administratif yang menyentuh penempatan dan jenjang karier anggota. Demosi menjadi salah satu bentuk sanksi tersebut, sementara sanksi etika dan pembinaan menjadi bagian dari proses pertanggungjawaban serta perbaikan perilaku.
Perpol Nomor 7 Tahun 2022 saat ini berstatus berlaku dan menjadi dasar pengaturan Kode Etik Profesi serta Komisi Kode Etik Polri.
Editor : Vidya Sajar FitriSumber : Diolah dari berbagai sumber