RADAR TULUNGAGUNG – Gelombang protes besar-besaran yang dipimpin oleh Gen Z telah melanda Nepal pada pertengahan September 2025, dengan klaim bahwa demo Nepal terinspirasi dari Indonesia.
Unjuk rasa yang mematikan ini berujung pada pembakaran gedung parlemen federal dan rumah-rumah pejabat tinggi Nepal.
Termasuk kediaman pribadi Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli yang akhirnya mengundurkan diri.
Para demonstran Gen-Z ini secara terang-terangan mengaku terinspirasi dari aksi perlawanan pemuda di Indonesia yang terjadi pada Agustus lalu.
Persamaan antara kedua gerakan protes nasional ini diungkap oleh Sanjeev Sanyal, Penasihat Ekonomi Perdana Menteri India Narendra Modi.
Ia menarik kesejajaran antara gejolak di Nepal dengan protes-protes di Bangladesh, Sri Lanka, dan yang lebih baru di Indonesia, di mana mahasiswa dijadikan "umpan".
Hal senada juga dipaparkan Aalia Mauro, seorang influencer dan aktivis, yang menyoroti bagaimana kaum muda Nepal bangkit dengan semangat yang sama untuk memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih, terinspirasi oleh Indonesia.
Jadi, fenomena demo Nepal terinspirasi dari Indonesia bukan sekadar klaim, melainkan pengakuan langsung dari berbagai pihak yang mengamati dinamika sosial-politik di Asia Selatan.
Baca Juga: Setelah Ngetren di Indonesia, Bendera One Piece Kini Memimpin Protes Gen Z di Nepal, Ada Apa?
Menurut laporan The Himalayan Times dan The Kathmandu Post, aksi kekerasan ini merupakan cerminan dari kemarahan publik yang mendalam.
Pemicu awal unjuk rasa ini adalah kebijakan pemerintah yang melarang media sosial dan korupsi yang merajalela.
Protes yang sebagian besar didorong oleh aktivis Gen Z ini, awalnya dipicu oleh larangan media sosial yang diberlakukan pemerintah Nepal pada pekan lalu, termasuk Facebook.
Pemerintah mengklaim langkah ini diperlukan karena platform tersebut gagal mendaftar kepada otoritas setempat dan digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong, penipuan, serta kejahatan siber lainnya oleh pengguna dengan identitas palsu.
Namun, kebijakan ini justru memicu kemarahan publik yang meluas, terutama di kalangan anak muda. Larangan media sosial ini akhirnya dicabut pada Senin malam.
Selain isu blokir media sosial, korupsi menjadi salah satu tuntutan utama para demonstran. Rakyat Nepal menganggap korupsi merajalela di negara Himalaya tersebut.
Pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli telah lama menuai kritik dari para oposisi karena dinilai gagal memenuhi janji-janji kampanyenya.
Gaya hidup "Nepo Kids" atau anak-anak pejabat yang mewah, dengan tas desainer dan mobil mewah, juga turut memicu kemarahan dan menjadi salah satu dari tujuh alasan Gen-Z Nepal turun ke jalan.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Demo Harus Berizin dan Berhenti Tepat Waktu, Ini Alasannya
Slogan-slogan seperti "Matikan Korupsi, Bukan Media Sosial" dan "Anak Muda Lawan Korupsi" menjadi seruan utama para pengunjuk rasa.
Ribuan demonstran, termasuk para pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah dan universitas, turun ke jalan-jalan di Kathmandu.
Mereka membawa bendera nasional dan spanduk protes, menyuarakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah melalui slogan-slogan tajam di poster mereka.
Situasi menjadi tidak terkendali ketika massa mencoba menerobos barikade kawat berduri yang dipasang polisi untuk menghalau mereka mendekati gedung parlemen.
Baca Juga: Mobil Mewah Diserang Massa Demo, Diduga Milik Pejabat DPR
Aksi kekerasan mencapai puncaknya dengan pembakaran gedung DPR federal. Tidak hanya itu, para pengunjuk rasa juga menargetkan rumah-rumah pejabat tinggi dan kantor-kantor partai berkuasa. Kediaman pribadi Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli di Balkot.
Kantor pusat Kongres Nepal di Sanepa, serta rumah para pemimpin senior Partai Nepali Congress (NC) seperti Sher Bahadur Deuba, Prithvi Subba Gurung (Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi), Bishnu Paudel (Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan) ikut terkena imbas.
Tak ketinggalan kediaman Gubernur Bank Sentral Nepal Biswo Paudel, dan mantan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak, semuanya menjadi sasaran perusakan massa.
Demo berdarah di Nepal ini telah menelan korban jiwa. Sejak pecah pada hari Senin, 19 orang tewas.
Hingga Rabu, jumlah korban tewas meningkat menjadi 22 orang, dengan 500 lainnya terluka akibat bentrokan massa dengan aparat.
Insiden ini menunjukkan eskalasi ketegangan dan kekerasan yang signifikan dalam unjuk rasa ini.
Langkah Nepal untuk memblokir media sosial ini sejalan dengan tren global di mana banyak pemerintah termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Brasil, India, Tiongkok, dan Australia berupaya memperketat pengawasan terhadap teknologi.
Alasan yang dikemukakan beragam, mulai dari kekhawatiran atas misinformasi, privasi data, hingga keamanan nasional.
Baca Juga: Rencana Demo 25 Agustus 2025 Menggema di Media Sosial, Begini Kondisi Terbaru di Depan DPR RI
Namun, para kritikus khawatir langkah-langkah semacam ini berisiko membungkam kebebasan berekspresi.
Di sisi lain, para regulator berpendapat bahwa kontrol yang lebih ketat sangat diperlukan untuk melindungi pengguna dan menjaga ketertiban sosial.
Aalia Mauro juga menambahkan peringatan penting, "Rakyat Nepal harus membentuk masa depan mereka sendiri, jangan biarkan Amerika Serikat (AS) atau kekuatan asing mana pun ikut campur dengan rezim boneka lainnya. Buka matamu." ****
Editor : Dharaka R. Perdana