RADAR TULUNGAGUNG– Sebuah langkah politik yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menggegerkan dunia.
Albania, negara di Semenanjung Balkan, secara resmi memperkenalkan seorang menteri yang sepenuhnya merupakan hasil kreasi kecerdasan buatan (AI).
Sosok menteri AI Albania ini diberi nama Diella, yang dalam bahasa lokal berarti "matahari," dan ditugaskan secara khusus untuk satu misi berat: memberantas korupsi dalam belanja publik negara.
Kebijakan yang digulirkan oleh Perdana Menteri Edi Rama ini sontak menjadi sorotan global. Dalam pidato perkenalannya di hadapan parlemen, Diella muncul dalam bentuk video, mengenakan busana tradisional Albania. Melalui suara sintesisnya, menteri AI Albania tersebut menegaskan perannya.
"Saya tidak akan menggantikan manusia. Saya hanya akan membantu. Ancaman bagi konstitusi bukanlah AI, melainkan keputusan tak manusiawi dari mereka yang berkuasa," ujar Diella, menekankan bahwa dirinya tidak memiliki ambisi atau kepentingan pribadi layaknya manusia.
Pengangkatan menteri AI Albania ini merupakan respons langsung terhadap masalah korupsi, nepotisme, dan patronase yang telah mengakar selama puluhan tahun di negara tersebut.
Dengan peringkat ke-80 dari 180 negara dalam indeks korupsi Transparency International, Albania membutuhkan gebrakan besar.
Baca Juga: Pemerintah Dorong Pemanfaatan AI untuk Pacu Ekonomi Kreatif, Benarkah Bisa Mendongkrak?
Perdana Menteri Rama menjamin bahwa Diella akan 100 persen bebas dari korupsi, karena sebagai AI, ia tidak akan mengambil cuti, menuntut gaji tinggi, menerima suap, atau terlibat dalam konflik kepentingan.
Tugas utama Diella adalah memastikan seluruh proses tender publik menjadi transparan. Sistem AI ini akan memeriksa setiap tender yang melibatkan pemerintah dan perusahaan swasta, lalu menilai kelayakan masing-masing proposal secara objektif.
"Kami bekerja dengan tim brilian yang tidak hanya berasal dari Albania, tetapi juga dari internasional untuk mengembangkan model AI pertama dalam pengadaan publik," ungkap PM Rama.
Tujuannya jelas, yakni menghilangkan potensi pengaruh manusia dalam lelang publik dan membuat prosesnya lebih cepat serta efisien.
Sebenarnya, Diella bukanlah sosok yang benar-benar baru di pemerintahan Albania. Sejak Januari lalu, ia telah berfungsi sebagai asisten virtual bertenaga AI pada platform e-Albania, hasil kerja sama dengan Microsoft.
Dalam perannya tersebut, Diella telah membantu warga mengakses dokumen dan layanan digital, bahkan sudah melayani lebih dari satu juta aplikasi. Kini, perannya ditingkatkan menjadi garda terdepan dalam perang melawan korupsi.
Namun, kebijakan inovatif ini tidak berjalan mulus tanpa kontroversi. Kelompok oposisi, khususnya Partai Demokrat, menentang keras dan menyebut gagasan ini inkonstitusional dan konyol.
Menurut konstitusi Albania, seorang menteri pemerintah haruslah warga negara yang kompeten secara mental dan berusia minimal 18 tahun, syarat yang jelas tidak dipenuhi oleh Diella.
Oposisi juga skeptis, menyatakan bahwa di balik Diella pasti tetap ada faktor manusia yang mengendalikannya.
Para ahli juga memberikan pandangan yang berimbang. Profesor Filsafat dari Universitas Monash, Robert Sparrow, mengingatkan bahwa teknologi AI tidak sempurna dan hanya bisa bebas korupsi jika para pemrogramnya juga demikian.
Ia juga menyoroti masalah akuntabilitas; tidak seperti pejabat manusia yang bisa dimintai pertanggungjawaban atau bahkan dipenjara, AI tidak bisa dikenai sanksi serupa.
Di sisi lain, banyak yang melihat potensi positif dari langkah ini. Dr. Andi Hoxhaj, ahli hukum dari King's College London, menyatakan bahwa jika diprogram dengan benar, AI bisa menjadi alat yang sangat efektif.
"AI dapat membantu meminimalisir praktik korupsi. Anda dapat melihat dengan jelas dan detail apakah suatu perusahaan memenuhi syarat dan kriteria ketika mengajukan penawaran," jelasnya.
Motivasi terbesar di balik proyek ambisius ini adalah target Albania untuk bergabung dengan Uni Eropa (UE) pada tahun 2030.
Pemberantasan korupsi adalah syarat utama yang ditetapkan oleh UE. Jika Diella terbukti mampu membersihkan birokrasi, maka inisiatif ini layak untuk dikaji lebih dalam sebagai model bagi negara lain.
Baca Juga: Ketika AI Menjadi Wartawan: Uji Nyali Gemini 2.5 Menantang Penulis Manusia, Siapa yang Menang?
PM Rama sendiri mengakui ada unsur publisitas dalam langkahnya, namun ia menegaskan ada tekad serius di baliknya.
"Ini memberikan tekanan kepada anggota kabinet dan lembaga lain untuk bertindak dan berpikir dengan cara yang berbeda. Inilah keuntungan terbesar yang saya harapkan dari menteri ini," pungkas Rama, mengisyaratkan bahwa para menteri manusia kini harus waspada, karena AI bisa saja mengambil alih pekerjaan mereka di masa depan. ****
Editor : Dharaka R. Perdana